Warga Waduk Pluit juga minta kompensasi Rp4 juta
Minggu, 29 September 2013 - 17:31 WIB
Warga Waduk Pluit juga minta kompensasi Rp4 juta
A
A
A
Sindonews.com - Pemberian uang kompensasi sebesar Rp4 juta dari Pemprov DKI kepada warga Waduk Ria Rio di Pedongkelan, Pulo Gadung, Jakarta Timur, membuat iri penduduk di Waduk Pluit, Penjaringan Jakarta Utara yang rumahnya belum tergusur.
"Kalau rumah kita nanti dibongkar, kita mau dikasih uang kompensasi yang sama sebesar Rp4 Juta," kata Maman (28), warga RT17/19 Waduk Pluit Jakarta Utara saat ditemui di lokasi, Minggu (29/9/2013).
Ia mengatakan, Pemprov DKI dalam hal ini tidak boleh pilih kasih kepada warga yang ditertibkan karena tinggal di bantaran waduk.
Bila warga Waduk Ria Rio bisa diberikan kompensasi sebesar Rp4 juta, penduduk di Waduk Pluit juga harus diberikan uang kerohiman yang sama.
"Jangan dibeda-bedain begitu dong. Kita yang di sini juga bangun rumah dan tinggal puluhan tahun," terangnya.
Pendapat serupa diutarakan, Warno (37), warga RT16/19, Waduk Pluit. Ia mengutarakan, besaran uang kerohiman sebesar Rp4 juta yang diberikan Pemprov DKI kepada warga Waduk Ria Rio, kurang lebih jumlahnya harus sama dengan penduduk waduk di kawasan ini.
"Kita minta jumlahnya kurang lebih samalah, kalau bisa Rp5 juta. Karena kita bangun rumah di sini udah makan duit jutaan," tukasnya.
Menurut Warmo, pada penertiban tahap pertama, warga Blok G di RT 017/019, sisi sebelah Barat Waduk Pluit tidak ada yang diberikan uang kerohiman. Mereka hanya mendapat tempat di Rusunawa Marunda dengan dibebaskan uang sewa selama enam bulan.
"Maka itu kalau tiba waktunya penertiban nanti, kita akan ngotot minta uang kerohiman seperti penduduk di Ria Rio," tegasnya.
Sebelumnya, warga yang belum tergusur dan masih menempati kawasan bantaran Waduk Pluit, Penjaringan Jakarta Utara diperkirakan berjumlah 7000 Kepala Keluarga (KK). Hal tersebut diungkapkan Camat Penjaringan Rusdianto.
"Yang sudah kita tertibkan kemarin kan masuknya di kelurahan Pluit. Kalau yang di kelurahan Penjaringan, masih ada 7000 an KK," kata Rusdianto saat dihubungi, Sindonews, Minggu (29/9/2013).
"Kalau rumah kita nanti dibongkar, kita mau dikasih uang kompensasi yang sama sebesar Rp4 Juta," kata Maman (28), warga RT17/19 Waduk Pluit Jakarta Utara saat ditemui di lokasi, Minggu (29/9/2013).
Ia mengatakan, Pemprov DKI dalam hal ini tidak boleh pilih kasih kepada warga yang ditertibkan karena tinggal di bantaran waduk.
Bila warga Waduk Ria Rio bisa diberikan kompensasi sebesar Rp4 juta, penduduk di Waduk Pluit juga harus diberikan uang kerohiman yang sama.
"Jangan dibeda-bedain begitu dong. Kita yang di sini juga bangun rumah dan tinggal puluhan tahun," terangnya.
Pendapat serupa diutarakan, Warno (37), warga RT16/19, Waduk Pluit. Ia mengutarakan, besaran uang kerohiman sebesar Rp4 juta yang diberikan Pemprov DKI kepada warga Waduk Ria Rio, kurang lebih jumlahnya harus sama dengan penduduk waduk di kawasan ini.
"Kita minta jumlahnya kurang lebih samalah, kalau bisa Rp5 juta. Karena kita bangun rumah di sini udah makan duit jutaan," tukasnya.
Menurut Warmo, pada penertiban tahap pertama, warga Blok G di RT 017/019, sisi sebelah Barat Waduk Pluit tidak ada yang diberikan uang kerohiman. Mereka hanya mendapat tempat di Rusunawa Marunda dengan dibebaskan uang sewa selama enam bulan.
"Maka itu kalau tiba waktunya penertiban nanti, kita akan ngotot minta uang kerohiman seperti penduduk di Ria Rio," tegasnya.
Sebelumnya, warga yang belum tergusur dan masih menempati kawasan bantaran Waduk Pluit, Penjaringan Jakarta Utara diperkirakan berjumlah 7000 Kepala Keluarga (KK). Hal tersebut diungkapkan Camat Penjaringan Rusdianto.
"Yang sudah kita tertibkan kemarin kan masuknya di kelurahan Pluit. Kalau yang di kelurahan Penjaringan, masih ada 7000 an KK," kata Rusdianto saat dihubungi, Sindonews, Minggu (29/9/2013).
(ysw)
