Perkampungan miskin digelontor Rp5,5 miliar
Minggu, 29 September 2013 - 22:01 WIB
Perkampungan miskin digelontor Rp5,5 miliar
A
A
A
Sindonews.com - Kawasan perkampungan miskin di kawasan Pasuruan bagian timur mendapat suntikan dana segar sebesar Rp5,5 miliar. Bantuan pemerintah pusat ini diharapkan dapat mempercepat dan mengurangi ketimpangan pembangunan dikawasan desa tertinggal.
Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, mengungkapkan, program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur permukiman (P4IP) ini tersebar di 22 desa di 5 kecamatan ini masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp250 juta.
Daerah yang mendapatkan bantuan ini diprioritaskan berdasarkan kriteria tingkat kemiskinan dan sebagai upaya pemerataan pembangunan. Bantuan tersebut antara lain berada di Kecamatan Nguling, Grati, Lekok, Purwodadi dan Rembang.
"Bantuan dari pemerintah pusat ini diprioritaskan untuk desa-desa tertinggal dan unsur pemerataan pembangunan antara wilayah timur dan barat yang selama ini terjadi ketimpangan," kata Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, Minggu (29/9/2013).
Menurut Bupati Irsyad, pembangunan kawasan pedesaan selama ini masih sangat jauh dari harapan. Pembangunan infrastruktur, khususnya jalan lingkungan, jembatan belum didapatkan masyarakat secara maksimal.
"Jalan dipedesaan seperti gulo kacang, kurang baik dan bergelombang. Pembangunan adalah tanggung jawab pemerintah. Pemkab Pasuruan berupaya bersinergi dengan Pemprov Jatim untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi pada masyarakat pedesaan," kata Gus Irsyad, panggilannya.
Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Pasuruan, Hanung Widya Sasongko, menambahkan, program P4IP ini diperuntukkan pembangunan sarana infrastruktur, seperti pembangunan jalan lingkungan, jembatan dan sanitasi.
Proses perencanaannya diserahkan berdasarkan rapat permusyawaratan desa setempat.
"Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan ini diserahkan pada masing-masing desa. Ini dimaksudkan agar warga setempat merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab atas program pembangunan tersebut. Kami hanya memberikan bantuan tehnis dalam penyelengaraannya," kata Hanung Widya Sasongko.
Pihaknya berharap, pemanfaatan bantuan program ini dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama dalam proses pembangunan hingga perawatannya.
Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, mengungkapkan, program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur permukiman (P4IP) ini tersebar di 22 desa di 5 kecamatan ini masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp250 juta.
Daerah yang mendapatkan bantuan ini diprioritaskan berdasarkan kriteria tingkat kemiskinan dan sebagai upaya pemerataan pembangunan. Bantuan tersebut antara lain berada di Kecamatan Nguling, Grati, Lekok, Purwodadi dan Rembang.
"Bantuan dari pemerintah pusat ini diprioritaskan untuk desa-desa tertinggal dan unsur pemerataan pembangunan antara wilayah timur dan barat yang selama ini terjadi ketimpangan," kata Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, Minggu (29/9/2013).
Menurut Bupati Irsyad, pembangunan kawasan pedesaan selama ini masih sangat jauh dari harapan. Pembangunan infrastruktur, khususnya jalan lingkungan, jembatan belum didapatkan masyarakat secara maksimal.
"Jalan dipedesaan seperti gulo kacang, kurang baik dan bergelombang. Pembangunan adalah tanggung jawab pemerintah. Pemkab Pasuruan berupaya bersinergi dengan Pemprov Jatim untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi pada masyarakat pedesaan," kata Gus Irsyad, panggilannya.
Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Pasuruan, Hanung Widya Sasongko, menambahkan, program P4IP ini diperuntukkan pembangunan sarana infrastruktur, seperti pembangunan jalan lingkungan, jembatan dan sanitasi.
Proses perencanaannya diserahkan berdasarkan rapat permusyawaratan desa setempat.
"Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan ini diserahkan pada masing-masing desa. Ini dimaksudkan agar warga setempat merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab atas program pembangunan tersebut. Kami hanya memberikan bantuan tehnis dalam penyelengaraannya," kata Hanung Widya Sasongko.
Pihaknya berharap, pemanfaatan bantuan program ini dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama dalam proses pembangunan hingga perawatannya.
(lns)
