Dana bansos rawan penyimpangan
Jum'at, 27 September 2013 - 13:54 WIB
Dana bansos rawan penyimpangan
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Barat terbilang 'hobi' mengalokasikan dana bantuan sosial (bansos) dalam jumlah yang cukup besar. Padahal bansos berpotensi tinggi memicu terjadinya penyimpangan.
"(Bansos) bukan hanya di Jawa Barat sebetulnya, tapi di Jawa Barat proporsinya memang cukup tinggi," kata anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Agung Firman Sampurna, di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (27/9/2013).
Menurutnya, bansos merupakan salah satu pos yang terbilang rawan penyimpangan. "Bansos dan hibah ini jadi salah satu transaksi rawan," ungkapnya.
Kebanyakan dana bansos justru tidak tepat sasaran. Harusnya bansos diberikan kepada mereka yang memiliki tingkat risiko sosial tinggi. Hal itu justru tidak berjalan baik.
"Lebih dari 60 persen dana bansos dan hibah diberikan kepada mereka yang tidak punya risiko sosial," jelasnya.
Untuk mencegah dana bansos tidak tepat sasaran, Agung mengatakan BPK sudah menyusun program pemeriksaannya. Bahkan dalam waktu dekat tim khusus akan disebar ke berbagai daerah untuk memeriksa dana bansos di daerah.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, menyambut baik apa yang dilakukan BPK. Diakuinya, selama ini banyak celah untuk memanfaatkan dana bansos untuk kepentingan tertentu.
"Jadi memang harus berhati-hati dalam penggunaan dana bansos ini," ucapnya.
Menurutnya, dana bansos memang diperlukan untuk membantu masyarakat. Tapi yang jadi permasalahan, bagaimana agar bansos itu bisa tepat sasaran.
Persoalan lainnya adalah banyaknya lembaga yang tidak jelas sebagai penerima bansos. Sehingga ke depan, pemerintah daerah harus lebih selektif lagi dalam mengucurkan dana bansos.
Ketua DPRD Jawa Barat, Irfan Suryanegara, mengatakan setuju jika penyaluran dana bansos diperketat. Meski begitu, ia menilai dana bansos tetap perlu ada karena memiliki manfaat bagi masyarakat.
"Bansos sangat baik kalau sesuai aturan," ungkapnya. Ia menambahkan, khusus untuk penyaluran dana bansos Provinsi Jawa Barat, itu sudah dilakukan secara ketat, salah satunya yaitu dari rekening ke rekening.
"(Bansos) bukan hanya di Jawa Barat sebetulnya, tapi di Jawa Barat proporsinya memang cukup tinggi," kata anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Agung Firman Sampurna, di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (27/9/2013).
Menurutnya, bansos merupakan salah satu pos yang terbilang rawan penyimpangan. "Bansos dan hibah ini jadi salah satu transaksi rawan," ungkapnya.
Kebanyakan dana bansos justru tidak tepat sasaran. Harusnya bansos diberikan kepada mereka yang memiliki tingkat risiko sosial tinggi. Hal itu justru tidak berjalan baik.
"Lebih dari 60 persen dana bansos dan hibah diberikan kepada mereka yang tidak punya risiko sosial," jelasnya.
Untuk mencegah dana bansos tidak tepat sasaran, Agung mengatakan BPK sudah menyusun program pemeriksaannya. Bahkan dalam waktu dekat tim khusus akan disebar ke berbagai daerah untuk memeriksa dana bansos di daerah.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, menyambut baik apa yang dilakukan BPK. Diakuinya, selama ini banyak celah untuk memanfaatkan dana bansos untuk kepentingan tertentu.
"Jadi memang harus berhati-hati dalam penggunaan dana bansos ini," ucapnya.
Menurutnya, dana bansos memang diperlukan untuk membantu masyarakat. Tapi yang jadi permasalahan, bagaimana agar bansos itu bisa tepat sasaran.
Persoalan lainnya adalah banyaknya lembaga yang tidak jelas sebagai penerima bansos. Sehingga ke depan, pemerintah daerah harus lebih selektif lagi dalam mengucurkan dana bansos.
Ketua DPRD Jawa Barat, Irfan Suryanegara, mengatakan setuju jika penyaluran dana bansos diperketat. Meski begitu, ia menilai dana bansos tetap perlu ada karena memiliki manfaat bagi masyarakat.
"Bansos sangat baik kalau sesuai aturan," ungkapnya. Ia menambahkan, khusus untuk penyaluran dana bansos Provinsi Jawa Barat, itu sudah dilakukan secara ketat, salah satunya yaitu dari rekening ke rekening.
(lns)
