Pemkot Depok sampaikan 5 Raperda di Paripurna
Selasa, 24 September 2013 - 13:50 WIB
Pemkot Depok sampaikan 5 Raperda di Paripurna
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar sidang paripurna untuk mendengar penyampaian lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan satu Raperda inisiatif.
Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Somad mengatakan, kelima Raperda yang disusun karena adanya dua faktor utama yakni telah terbitnya peraturan perundang-undangan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sehingga peraturan daerah yang sudah ada sebelumnya harus disesuaikan.
"Adanya kebutuhan masyarakat yang harus dilayani oleh Pemerintah Kota Depok sehingga kebijakan tersebut harus diatur dalam suatu peraturan daerah," kata dia dalam sambutannya di Gedung DPRD Depok, Selasa (24/9/2013).
Lima Raperda tersebut yakni tentang Izin Usaha Perikanan, Peternakan dan Pemotongan Hewan, kemudian Raperda tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
"Yakni mengamanatkan agar seluruh daerah segera membentuk unit layanan publik yang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di unit layanan publik tersebut mulai tahun 2014," katanya.
lanjutnya, Raperda tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi melalui pemberdayaan dan pengembangan koperasi diharapkan dapat menjadi koperasi yang tangguh dan mandiri, sehingga mampu mewujudkan perekonomian daerah yang kokoh seperti pembinaan koperasi.
Serta Raperda tentang Pengelolaan Air Tanah dan Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.
"Terakhir Raperda tentang Kepariwisataan. Disusun dengan semangat untuk memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional," tandasnya.
Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Somad mengatakan, kelima Raperda yang disusun karena adanya dua faktor utama yakni telah terbitnya peraturan perundang-undangan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sehingga peraturan daerah yang sudah ada sebelumnya harus disesuaikan.
"Adanya kebutuhan masyarakat yang harus dilayani oleh Pemerintah Kota Depok sehingga kebijakan tersebut harus diatur dalam suatu peraturan daerah," kata dia dalam sambutannya di Gedung DPRD Depok, Selasa (24/9/2013).
Lima Raperda tersebut yakni tentang Izin Usaha Perikanan, Peternakan dan Pemotongan Hewan, kemudian Raperda tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
"Yakni mengamanatkan agar seluruh daerah segera membentuk unit layanan publik yang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di unit layanan publik tersebut mulai tahun 2014," katanya.
lanjutnya, Raperda tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi melalui pemberdayaan dan pengembangan koperasi diharapkan dapat menjadi koperasi yang tangguh dan mandiri, sehingga mampu mewujudkan perekonomian daerah yang kokoh seperti pembinaan koperasi.
Serta Raperda tentang Pengelolaan Air Tanah dan Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.
"Terakhir Raperda tentang Kepariwisataan. Disusun dengan semangat untuk memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional," tandasnya.
(mhd)
