Thaib ngotot Pilgub Malut putaran kedua 25 September
Senin, 26 Agustus 2013 - 09:38 WIB
Thaib ngotot Pilgub Malut putaran kedua 25 September
A
A
A
Sindonews.com – Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) Thaib Armayin ngotot pelaksanaan Pilkada Gubernur (Pilgub) Malut putaran kedua tetap berjalan sesuai tahapan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum yakni 25 September, sebelum masa jabatan berakhir 28 September.
Padahal, anggaran Pilgub putaran kedua ini belum jelas dan masih digodok oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Banggar DPRD Malut.
Thaib membantah adanya isyarat penundaan Pilgub seperti disampaikan
Sekertaris Daerah (Sekda) Pemprov Malut Majid Husen dan sekretaris TAPD Pemprov Karim Do Soleman.
Sebelumnya, kedua pejabat itu mengatakan, Pilgub putaran kedua akan tertunda dari jadwal yang ditetapkan oleh KPU. Alasan Karim, kondisi keuangan Pemprov Malut saat ini sedang mengalami devisi hingga Rp100 miliar lebih.
Penegasan ini disampaikan Thaib kepada wartawan setelah acara peletakan batu pertama Pagar Masjid Nurul Hayat, di depan kantor desa Talapao Malifut, Halmahera Utara, Senin 26 Agustus 2013.
Thaib menambahkan, apapun kondisi keuangan daerah provinsi Malut, Pilgub putaran kedua tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan KPU Malut.
“Pilgub merupakan hajatan nasional yang harus dilakukan. Soal anggaran bisa disiasati melalui pengurangan proyek dan pinjaman di Bank,” jelas gubernur.
Dia mengakui jika keuangan Pemprov Malut saat ini tak mampu lagi
membiayai Pilgub kedua, tetapi karena sudah menjadi kewajiban pemerintah maka harus mencari jalan untuk mendapatkan anggaran pelaksanaan Pilgub tersebut.
“Kalau dispekati oleh DPRD bisa saja itu dilakukan melalui pinjaman di bank. Harus dengan persetujuan DPRD dulu. Untuk akhir jabatan saya pada tangal 28 September bulan depan itu tidak masalah menurut undang-undang. Yang pastinya banyak jalan menuju Roma,” ujarnya.
Sementara mengenai kelanjutan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri yang dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Malut, pihaknya mengaku belum menerima hasil dari konsultasi tersebut.
“Itu belum disampaikan hasilnya ke saya. Tetapi oleh kementrian itu masih menjadi pertimbangan pemerintah di daerah sebab pelaksanaan Pilgub harus melalui persetujuan Gubernur,” ujarnya.
Pihaknya dalam waktu dekat ini akan menggelar rapat bersama antara pemerintah dengan DPRD.
"Kita akan rapat bersama dulu mendengarkan hasil konsultasi mereka dengan menteri seperti apa? Tapi Pilgub tetap harus dilaksanakan sebelum jabatan saya berakhir karena itu sudah perintah undang-undang,” tukasnya.
Seperti diketahui, pelaksanaan Pilkada Malut dilaksanakan dua putaran sebagaimana hasil pleno rekapitulasi dan perhintungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut, Jumat 12 Juli 2013.
Pasangan nomor urut tiga yakni Ahmad Hidayat Mus-Hasan Doa (AHM-Doa) yang diusung Partai Golkar unggul di lima kabupaten dan kota dengan total perolehan suara sebanyak 163.653 atau 28,50 % suara dari total 574.307 suara sah.
Sementara pasangan nomor urut lima Abdul Gani Kasuba - M Natsir Taib (AGK-Manthab) diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memang di Kabupaten Halsel sendiri dengan perolehan 50.127 suara, dan total suara yang diraih 123.689 atau 21,54 % suara dari total 574.307 suara sah.
Penetapan KPU Hasil Pilgub Malut dua putaran ini kemudian digugat oleh pasangan Muhadjir Albaar - Sahrin Hamid, Syamsir Andili - Benny Laos (Sabel) dan pasangan Heni Namotemo - Malik Ibrahim terhadap KPU Malut kandas di Mahkamah Konsitusi (MK).
Dalam sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Malut 2013, MK menolak gugatan pemohon itu di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis 1 Agustus 2013.
Padahal, anggaran Pilgub putaran kedua ini belum jelas dan masih digodok oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Banggar DPRD Malut.
Thaib membantah adanya isyarat penundaan Pilgub seperti disampaikan
Sekertaris Daerah (Sekda) Pemprov Malut Majid Husen dan sekretaris TAPD Pemprov Karim Do Soleman.
Sebelumnya, kedua pejabat itu mengatakan, Pilgub putaran kedua akan tertunda dari jadwal yang ditetapkan oleh KPU. Alasan Karim, kondisi keuangan Pemprov Malut saat ini sedang mengalami devisi hingga Rp100 miliar lebih.
Penegasan ini disampaikan Thaib kepada wartawan setelah acara peletakan batu pertama Pagar Masjid Nurul Hayat, di depan kantor desa Talapao Malifut, Halmahera Utara, Senin 26 Agustus 2013.
Thaib menambahkan, apapun kondisi keuangan daerah provinsi Malut, Pilgub putaran kedua tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan KPU Malut.
“Pilgub merupakan hajatan nasional yang harus dilakukan. Soal anggaran bisa disiasati melalui pengurangan proyek dan pinjaman di Bank,” jelas gubernur.
Dia mengakui jika keuangan Pemprov Malut saat ini tak mampu lagi
membiayai Pilgub kedua, tetapi karena sudah menjadi kewajiban pemerintah maka harus mencari jalan untuk mendapatkan anggaran pelaksanaan Pilgub tersebut.
“Kalau dispekati oleh DPRD bisa saja itu dilakukan melalui pinjaman di bank. Harus dengan persetujuan DPRD dulu. Untuk akhir jabatan saya pada tangal 28 September bulan depan itu tidak masalah menurut undang-undang. Yang pastinya banyak jalan menuju Roma,” ujarnya.
Sementara mengenai kelanjutan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri yang dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Malut, pihaknya mengaku belum menerima hasil dari konsultasi tersebut.
“Itu belum disampaikan hasilnya ke saya. Tetapi oleh kementrian itu masih menjadi pertimbangan pemerintah di daerah sebab pelaksanaan Pilgub harus melalui persetujuan Gubernur,” ujarnya.
Pihaknya dalam waktu dekat ini akan menggelar rapat bersama antara pemerintah dengan DPRD.
"Kita akan rapat bersama dulu mendengarkan hasil konsultasi mereka dengan menteri seperti apa? Tapi Pilgub tetap harus dilaksanakan sebelum jabatan saya berakhir karena itu sudah perintah undang-undang,” tukasnya.
Seperti diketahui, pelaksanaan Pilkada Malut dilaksanakan dua putaran sebagaimana hasil pleno rekapitulasi dan perhintungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut, Jumat 12 Juli 2013.
Pasangan nomor urut tiga yakni Ahmad Hidayat Mus-Hasan Doa (AHM-Doa) yang diusung Partai Golkar unggul di lima kabupaten dan kota dengan total perolehan suara sebanyak 163.653 atau 28,50 % suara dari total 574.307 suara sah.
Sementara pasangan nomor urut lima Abdul Gani Kasuba - M Natsir Taib (AGK-Manthab) diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memang di Kabupaten Halsel sendiri dengan perolehan 50.127 suara, dan total suara yang diraih 123.689 atau 21,54 % suara dari total 574.307 suara sah.
Penetapan KPU Hasil Pilgub Malut dua putaran ini kemudian digugat oleh pasangan Muhadjir Albaar - Sahrin Hamid, Syamsir Andili - Benny Laos (Sabel) dan pasangan Heni Namotemo - Malik Ibrahim terhadap KPU Malut kandas di Mahkamah Konsitusi (MK).
Dalam sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Malut 2013, MK menolak gugatan pemohon itu di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis 1 Agustus 2013.
(lns)
