Pencaker Depok tembus 12 ribu orang
Minggu, 25 Agustus 2013 - 22:40 WIB
Pencaker Depok tembus 12 ribu orang
A
A
A
Sindonews.com - Pemohon pembuat kartu kuning atau pencari kerja (pencaker) Depok meningkat. Setidaknya ada 12 ribu pencaker yang telah membuat kartu kuning untuk mencari pekerjaan.
Bahkan diprediksi banyak dari pencaker itu yang akan menjadi pengangguran terselubung.
"Kami sudah banyak menyelami kasus ini, jadi kami minta dinas itu bekerja sebaik mungkin. Mereka juga berhak mendapatkan pekerjaan atau jadi CPNS. Kasus ini terus kami pantau, karena tenaga honorer pun belum juga diangkat menjadi PNS," kata anggota Komisi D DPRD Depok Lilis Latifa di Depok, Minggu (25/8/2013).
Dari data yang diperoleh Komisi D, sambung Lilis, menyebutkan ada sebanyak 30 persen atau 6.000 orang pemilik kartu kuning K-1 Kota Depok dinyatakan akan menganggur.
Bahkan, mereka pun dipastikan tak akan lolos seleksi CPNS. Hal itu disebabkan mereka hanya mengantongi ijazah SMA, dan tidak memiliki keahlian.
Selain itu juga kuota CPNS dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemenpan-RB) sangat sedikit. Serta, banyak perusahaan di Depok yang menolak merekrut para pencari kerja asal kota berikon belimbing ini.
"Jika setiap tahun 6.000 orang menganggur mau jadi apa SDM kota ini. Itulah ada fungsinya Dinaskersos sebagai salah satu tangan Pemkot mengatasi persoalan sosial. Belum kami dengar ada K-1 diterima lolos jadi CPNS, selalu ada titipan. Jelas mereka kalah saing sebab keahlian tidak dimiliki sama sekali," bebernya.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Depok ini meminta, aparatur pemerintah daerah ini segera membuat dan membangun Balai Latihan Kerja (BLK). Serta memberikan beasiswa kepada siswa yang berkeinginan masuk perguruan tinggi swasta.
Dia menilai, jika hal itu diwujudkan, maka daya saing SDM kota ini untuk mendapatkan kesempatan bekerja dan menjadi PNS bisa terwujud.
"Mau kapan lagi kalau tidak dari sekarang. Semenjak sudah pisah dari Bogor BLK tidak pernah dibangun padahal ini sangat penting sekali. Sekarang saja ada banyak perusahaan tetapi tidak satu pun pekerja Depok diterima. Kami akan bantu apa yang dibutuhkan Pemkot untuk menciptakan SDM yang memiliki kualitas serta keahlian yang dibutuhkan," tegasnya.
Bahkan diprediksi banyak dari pencaker itu yang akan menjadi pengangguran terselubung.
"Kami sudah banyak menyelami kasus ini, jadi kami minta dinas itu bekerja sebaik mungkin. Mereka juga berhak mendapatkan pekerjaan atau jadi CPNS. Kasus ini terus kami pantau, karena tenaga honorer pun belum juga diangkat menjadi PNS," kata anggota Komisi D DPRD Depok Lilis Latifa di Depok, Minggu (25/8/2013).
Dari data yang diperoleh Komisi D, sambung Lilis, menyebutkan ada sebanyak 30 persen atau 6.000 orang pemilik kartu kuning K-1 Kota Depok dinyatakan akan menganggur.
Bahkan, mereka pun dipastikan tak akan lolos seleksi CPNS. Hal itu disebabkan mereka hanya mengantongi ijazah SMA, dan tidak memiliki keahlian.
Selain itu juga kuota CPNS dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemenpan-RB) sangat sedikit. Serta, banyak perusahaan di Depok yang menolak merekrut para pencari kerja asal kota berikon belimbing ini.
"Jika setiap tahun 6.000 orang menganggur mau jadi apa SDM kota ini. Itulah ada fungsinya Dinaskersos sebagai salah satu tangan Pemkot mengatasi persoalan sosial. Belum kami dengar ada K-1 diterima lolos jadi CPNS, selalu ada titipan. Jelas mereka kalah saing sebab keahlian tidak dimiliki sama sekali," bebernya.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Depok ini meminta, aparatur pemerintah daerah ini segera membuat dan membangun Balai Latihan Kerja (BLK). Serta memberikan beasiswa kepada siswa yang berkeinginan masuk perguruan tinggi swasta.
Dia menilai, jika hal itu diwujudkan, maka daya saing SDM kota ini untuk mendapatkan kesempatan bekerja dan menjadi PNS bisa terwujud.
"Mau kapan lagi kalau tidak dari sekarang. Semenjak sudah pisah dari Bogor BLK tidak pernah dibangun padahal ini sangat penting sekali. Sekarang saja ada banyak perusahaan tetapi tidak satu pun pekerja Depok diterima. Kami akan bantu apa yang dibutuhkan Pemkot untuk menciptakan SDM yang memiliki kualitas serta keahlian yang dibutuhkan," tegasnya.
(mhd)
