Panwas temukan 1.121 orang meninggal masuk DPT
Sabtu, 24 Agustus 2013 - 01:01 WIB
Panwas temukan 1.121 orang meninggal masuk DPT
A
A
A
Sindonews.com - Kurang enam hari coblosan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim, karut marut daftar pemilih tetap (DPT) masih saja terjadi di Kabupaten Pasuruan.
Ini menyusul ditemukannya 1.121 orang yang sudah meninggal, tetapi masih diberikan undangan untuk hadir di tempat pemungutan suara (TPS).
Selain itu, Panwaslu Kabupaten Pasuruan juga menemukan 312 orang yang sudah pindah alamat, lima orang mengalami gangguan jiwa dan 354 orang karena faktor lain-lain. Dengan demikian, sebanyak 2.272 undangan mencoblos yang telah diedarkan diminta untuk dicabut kembali.
Ketua Panwaslu Kabupaten Pasuruan, Suryono Pane, mengungkapkan, temuan ini didasarkan atas laporan Panwascam dan PPL yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan.
Atas temuan tersebut, pihaknya sudah merekomendasikan kepada KPU untuk segera mencoretnya dari DPT Pilgub.
"Kami sudah merekomendasikan ke KPU agar 2.272 nama tersebut dicoret dari DPT. Surat undangan model C-6 agar ditahan atau ditarik kembali jika sudah diedarkan," kata Suryono Pane, Jumat (23/8/2013).
Menurutnya, pencoretan nama dari DPT atau mencabut kembali undangan yang telah beredar adalah upaya untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pilgub mendatang. Selain itu juga untuk mengantisipasi penyalahgunaan yang bisa menguntungkan salah satu calon.
Panwaslu Kabupaten Pasuruan, lanjut Suryono Pane, juga sudah meminta KPU Kabupaten Pasuruan agar mengeluarkan surat edaran kepada seluruh PPK terkait temuan tersebut. Sehingga seluruh PPK sudah mengetahuinya sebelum hari H coblosan dilakukan.
"DPT sudah terlanjur dicetak. Karenanya, kami meminta agar KPU mengeluarkan surat edaran kepada PPK agar mencoret DPT yang berisi nama-nama yang tidak berhak mencoblos di TPS," tandasnya.
Sementara untuk mengawal masa tenang dan masa coblosan, Panwaslu Kabupaten Pasuruan menyiapkan 1.252 orang tenaga PPL.
Ini menyusul ditemukannya 1.121 orang yang sudah meninggal, tetapi masih diberikan undangan untuk hadir di tempat pemungutan suara (TPS).
Selain itu, Panwaslu Kabupaten Pasuruan juga menemukan 312 orang yang sudah pindah alamat, lima orang mengalami gangguan jiwa dan 354 orang karena faktor lain-lain. Dengan demikian, sebanyak 2.272 undangan mencoblos yang telah diedarkan diminta untuk dicabut kembali.
Ketua Panwaslu Kabupaten Pasuruan, Suryono Pane, mengungkapkan, temuan ini didasarkan atas laporan Panwascam dan PPL yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan.
Atas temuan tersebut, pihaknya sudah merekomendasikan kepada KPU untuk segera mencoretnya dari DPT Pilgub.
"Kami sudah merekomendasikan ke KPU agar 2.272 nama tersebut dicoret dari DPT. Surat undangan model C-6 agar ditahan atau ditarik kembali jika sudah diedarkan," kata Suryono Pane, Jumat (23/8/2013).
Menurutnya, pencoretan nama dari DPT atau mencabut kembali undangan yang telah beredar adalah upaya untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pilgub mendatang. Selain itu juga untuk mengantisipasi penyalahgunaan yang bisa menguntungkan salah satu calon.
Panwaslu Kabupaten Pasuruan, lanjut Suryono Pane, juga sudah meminta KPU Kabupaten Pasuruan agar mengeluarkan surat edaran kepada seluruh PPK terkait temuan tersebut. Sehingga seluruh PPK sudah mengetahuinya sebelum hari H coblosan dilakukan.
"DPT sudah terlanjur dicetak. Karenanya, kami meminta agar KPU mengeluarkan surat edaran kepada PPK agar mencoret DPT yang berisi nama-nama yang tidak berhak mencoblos di TPS," tandasnya.
Sementara untuk mengawal masa tenang dan masa coblosan, Panwaslu Kabupaten Pasuruan menyiapkan 1.252 orang tenaga PPL.
(lns)
