DPRD minta korupsi dana pilkada OKI diusut tuntas
Senin, 05 Agustus 2013 - 15:53 WIB
DPRD minta korupsi dana pilkada OKI diusut tuntas
A
A
A
Sindonews.com - DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) berharap kepada polisi untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi sisa dana Pilkada OKI senilai Rp600 juta yang diduga telah di bagi-bagikan kepada komisioner KPUD OKI sebagai uang Tunjangan Hari Raya (THR).
Wakil Ketua DPRD Kabupaten OKI, Aksweni, mengatakan pihaknya telah mendapat informasi melalui media cetak bahwa ada sisa dana Pilkada OKI yang diduga telah di selewengkan oleh Komisioner KPU OKI.
”Jika memang dana itu lebih, seharusnya dikembalikan ke Kas Negara, bukan malah di bagi-bagikan kepada komisioner,” kata Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, Senin (5/8/2013).
Maka itu, Akweni meminta kepada polisi untuk mengusut tuntas dugaan korupsi sisa dana Pilkada tersebut sampai tuntas. ”Untuk membuktikan apakah benar ada dugaan korupsi atau tidak, kita lihat proses penyelidikan polisi. Saya berharap polisi bisa mengusut kasus ini sampai tuntas, bukan hanya penyelidikan dugaan kelebihan dana Pilkada, usut juga beberapa proyek pengadaan perlengkapan Pilkada yang berlangsung 6 Juni yang lalu yang tidak terpantau,” ungkapnya.
Hal yang sama diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPRD OKI, Juni Alpansuri. Pihaknya menduga korupsi dana pilkada OKI bukan hanya pada kelebihan atau sisa dana pilkada, tetapi beberapa hal lain seperti proses pendistribusian perlengkapan Pilkada patut diduga ada indikasi korupsi.
”Kita lihat saja proses pendistribusian surat suara dan perlengkapan pilkada kemarin, diduga KPU banyak terjadi korupsi,” ujarnya.
Sementara itu, Kasat Reskrim AKP Surachman, menegaskan pihaknya akan mengusut kasus tersebut sampai tuntas. Karena sekarang pihaknya masih fokus dalam operasi ketupat, sehingga pemanggilan pihak KPU OKI untuk diminta klarifikasi akan dilakukan sesudah Lebaran.
”Karena sekarang dalam suasana libur Lebaran, kita juga masih fokus dalam pengamanan Ops Ketupat, penyelidikan kita lakukan sesudah Lebaran,” katanya.
Selanjutnya, polisi akan mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan korupsi di KPUD OKI. ”Setelah ada klarifikasi dari KPU, kita akan panggil saksi-saksi dan mengumpulkan barang-bukti. Jika memang ada dugaan korupsi saat pendistribusian perlengkapan pilkada khusus wilayah perairan, maka akan kita usut, artinya bukan hanya dugaan korupsi sisa dana pilkada saja,” tegasnya mewakili Kapolres OKI AKBP Erwin Rachmat.
Ketua KPUD OKI Abdul Hamid Usman melalui Kasubag Hupmas dan Teknis Pemilu, Dedi Irawan, tetap membantah jika dana sisa anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKI yang digelar pada 6 Juni 2013, telah dibagibagikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat KPU OKI.
“Saat ini laporan pertanggungjawabannya masih proses audit, bahkan sisa dana pilkada bukan Rp600 juta, tapi Rp2 miliar dan dana itu tidak bisa kita cairkan karena dianggarkan untuk persiapan putaran kedua, tetapi kita tidak ada putaran kedua, kami siap memberikan keterangan ke penyidik,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten OKI, Aksweni, mengatakan pihaknya telah mendapat informasi melalui media cetak bahwa ada sisa dana Pilkada OKI yang diduga telah di selewengkan oleh Komisioner KPU OKI.
”Jika memang dana itu lebih, seharusnya dikembalikan ke Kas Negara, bukan malah di bagi-bagikan kepada komisioner,” kata Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, Senin (5/8/2013).
Maka itu, Akweni meminta kepada polisi untuk mengusut tuntas dugaan korupsi sisa dana Pilkada tersebut sampai tuntas. ”Untuk membuktikan apakah benar ada dugaan korupsi atau tidak, kita lihat proses penyelidikan polisi. Saya berharap polisi bisa mengusut kasus ini sampai tuntas, bukan hanya penyelidikan dugaan kelebihan dana Pilkada, usut juga beberapa proyek pengadaan perlengkapan Pilkada yang berlangsung 6 Juni yang lalu yang tidak terpantau,” ungkapnya.
Hal yang sama diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPRD OKI, Juni Alpansuri. Pihaknya menduga korupsi dana pilkada OKI bukan hanya pada kelebihan atau sisa dana pilkada, tetapi beberapa hal lain seperti proses pendistribusian perlengkapan Pilkada patut diduga ada indikasi korupsi.
”Kita lihat saja proses pendistribusian surat suara dan perlengkapan pilkada kemarin, diduga KPU banyak terjadi korupsi,” ujarnya.
Sementara itu, Kasat Reskrim AKP Surachman, menegaskan pihaknya akan mengusut kasus tersebut sampai tuntas. Karena sekarang pihaknya masih fokus dalam operasi ketupat, sehingga pemanggilan pihak KPU OKI untuk diminta klarifikasi akan dilakukan sesudah Lebaran.
”Karena sekarang dalam suasana libur Lebaran, kita juga masih fokus dalam pengamanan Ops Ketupat, penyelidikan kita lakukan sesudah Lebaran,” katanya.
Selanjutnya, polisi akan mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan korupsi di KPUD OKI. ”Setelah ada klarifikasi dari KPU, kita akan panggil saksi-saksi dan mengumpulkan barang-bukti. Jika memang ada dugaan korupsi saat pendistribusian perlengkapan pilkada khusus wilayah perairan, maka akan kita usut, artinya bukan hanya dugaan korupsi sisa dana pilkada saja,” tegasnya mewakili Kapolres OKI AKBP Erwin Rachmat.
Ketua KPUD OKI Abdul Hamid Usman melalui Kasubag Hupmas dan Teknis Pemilu, Dedi Irawan, tetap membantah jika dana sisa anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKI yang digelar pada 6 Juni 2013, telah dibagibagikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat KPU OKI.
“Saat ini laporan pertanggungjawabannya masih proses audit, bahkan sisa dana pilkada bukan Rp600 juta, tapi Rp2 miliar dan dana itu tidak bisa kita cairkan karena dianggarkan untuk persiapan putaran kedua, tetapi kita tidak ada putaran kedua, kami siap memberikan keterangan ke penyidik,” ujarnya.
(rsa)
