Industri pariwisata Bali tolak reklamasi Teluk Benoa
Jum'at, 02 Agustus 2013 - 16:49 WIB
Industri pariwisata Bali tolak reklamasi Teluk Benoa
A
A
A
Sindonews.com - Gelombang penolakan atas rencana reklamasi Teluk Tanjung Benoa, di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, terus bergulir. Kini, aksi penolakan datang dari kalangan industri pariwisata.
"Kami tidak anti investasi baru bidang pariwisata, namun kami menolak rencana pemanfaatan pengembangam wilayah perairan Teluk Benoa berdasar SK Gubernur Bali No 2138/02-C/HK/2013," tegas juru bicara Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ketut Ardana, di Kantor ASITA Bali, Denpasar, Jumat (2/8/2013).
Alasan penolakannya, lantaran pemanfaatan wilayah berdasar SK Gubernur Bali Made Mangku Pastika itu, tidak sesuai falsafah sosio religi masyarakat di Pulau Dewata.
GIPI menyesalkan, terbitnya rekomendasi DPRD Bali No 660.1/4278/DPRD tertanggal 20 Desember 2012, dan SK Gubernur tersebut yang hanya didasarkan pada laporan prastudi kelayakan yang dibuat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Udayana.
"GIPI Bali secara tegas menolak rencana reklamasi sebesar 838 hektar di Teluk Benoa Bali. Pemerintah semestinya mengarahkan investasi itu ke berbagai daerah lainnya di Bali yang memang masih sangat membutuhkan pengembangan. Jangan hanya bertumpu di Bali Selatan," imbuhnya didampingi jajaran pengurus GIPI.
Setiap pengembangan, termasuk di wilayah perairan Teluk Benoa, harus didasarkan pada daya dukung sistem daerah aliran sungai (DAS) yang bermuara ke wilayah perairan sebagai sebuah sistem ekologi yang utuh.
Apalagi, saat ini saja pasar pariwisata Bali terus menurun sebagai akibat banyaknya negara Asean menjual produk wisata secara murah seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam.
"Diharapkan Bali jangan sampai terjadi demikian, karena hingga saat ini Bali masih menjadi destinasi wisata terbaik di dunia," imbuh Ketua GIPI Bali Ida Bagus Kade Astawa.
Namun bila pembangunan berbagai akomodasi pariwisata terus terjadi, apalagi di wilayah Bali selatan, maka cepat atau lambat Bali juga akan jual murah.
"Wilayah perairan Teluk Benoa Provinsi Bali tersebut akan lebih bermanfaat bagi masyarakat Bali, bila kawasan tersebut ditetapkan dan dikelola sebagai kawasan konservasi," tukasnya.
"Kami tidak anti investasi baru bidang pariwisata, namun kami menolak rencana pemanfaatan pengembangam wilayah perairan Teluk Benoa berdasar SK Gubernur Bali No 2138/02-C/HK/2013," tegas juru bicara Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ketut Ardana, di Kantor ASITA Bali, Denpasar, Jumat (2/8/2013).
Alasan penolakannya, lantaran pemanfaatan wilayah berdasar SK Gubernur Bali Made Mangku Pastika itu, tidak sesuai falsafah sosio religi masyarakat di Pulau Dewata.
GIPI menyesalkan, terbitnya rekomendasi DPRD Bali No 660.1/4278/DPRD tertanggal 20 Desember 2012, dan SK Gubernur tersebut yang hanya didasarkan pada laporan prastudi kelayakan yang dibuat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Udayana.
"GIPI Bali secara tegas menolak rencana reklamasi sebesar 838 hektar di Teluk Benoa Bali. Pemerintah semestinya mengarahkan investasi itu ke berbagai daerah lainnya di Bali yang memang masih sangat membutuhkan pengembangan. Jangan hanya bertumpu di Bali Selatan," imbuhnya didampingi jajaran pengurus GIPI.
Setiap pengembangan, termasuk di wilayah perairan Teluk Benoa, harus didasarkan pada daya dukung sistem daerah aliran sungai (DAS) yang bermuara ke wilayah perairan sebagai sebuah sistem ekologi yang utuh.
Apalagi, saat ini saja pasar pariwisata Bali terus menurun sebagai akibat banyaknya negara Asean menjual produk wisata secara murah seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam.
"Diharapkan Bali jangan sampai terjadi demikian, karena hingga saat ini Bali masih menjadi destinasi wisata terbaik di dunia," imbuh Ketua GIPI Bali Ida Bagus Kade Astawa.
Namun bila pembangunan berbagai akomodasi pariwisata terus terjadi, apalagi di wilayah Bali selatan, maka cepat atau lambat Bali juga akan jual murah.
"Wilayah perairan Teluk Benoa Provinsi Bali tersebut akan lebih bermanfaat bagi masyarakat Bali, bila kawasan tersebut ditetapkan dan dikelola sebagai kawasan konservasi," tukasnya.
(san)
