Petugas Dishub keteteran lawan preman
Rabu, 24 Juli 2013 - 18:46 WIB
Petugas Dishub keteteran lawan preman
A
A
A
Sindonews.com - Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin, mengeluhkan keberadaan sejumlah preman di Pos Terminal tipe C Simpang Lubuk Lancang, Kecamatan Banyuasin III.
Mereka tidak segan-segan menguasai keberadaan terminal dengan menarik retribusi di lokasi terminal tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan Banyuasin Supriadi mengatakan jika selama seminggu ini terminal tersebut sudah di"duduki" para preman.
Beberapa kali petugas Dishub harus keteteran mengusir preman tersebut. Bahkan, sempat terjadi cekcok mulut antar petugas dan preman-preman itu.
"Keberadaannya sudah makin meresahkan. Selain menguasai terminal juga sudah berani mengambil uang dari pengendara angkutan barang yang melintas," ungkapnya, Rabu (24/7/2013).
Kondisi ini, sambung dia, cukup meresahkan dan merugikan. Mengingat, nilai retribusi yang seharusnya dapat dikumpulkan menjadi pendapatan daerah (PAD),cenderung lost (hilang) pada pihak lainnya.
Diperkirakan perharinya terdapat nilai retribusi mencapai Rp300 ribu. Tapi sejak sepekan terakhir, nilai retribusi tersebut tidak diperoleh oleh petugas.
"Terminal itu termasuk sumber pendapatan retribusi, walaupun tidak besar penghasilannya tetapi tidak benar juga jika ada oknum yang menguasai untuk kepentingan pribadi atau kelompok," ungkapnya.
Selain itu, sambungnya, upaya menarik retribusi juga sebagai upaya menjaga aset milik daerah.
Dia menambahkan, terminal tersebut hanya meminta uang retribusi dari mobil angkutan barang yang menuju jalan poros Pulau Rimau. Tapi yang terjadi, malah sebagian oknum mengambil pungutan liar itu pada sejumlah pengendara yang melintas.
"Jelas ini meresahkan dan butuh tindakan hukum. Saat ini, terminal masih dikuasai oleh preman-preman tersebut," imbuhnya.
Supriyadi menambahkan, pihaknya telah bertemu dengan warga yang mengambil alih penarikan retribusi, namun mereka tidak bersedia alias menolak peraturan yang dianjurkan.
"Sudah ditindak secara persuasif , tetapi mereka tidak mau, malah mereka meminta untuk pembagian harian, dan malah ingin selamanya mengambil alih tetapi tetap menyetor kepada Dishub, tentu kami tolak karena bertentangan dengan peraturan," terangnya.
Masih kata Supriyadi, pihaknya sudah menerima laporan dari beberapa sopir travel dan warga sekitar yang mulai resah atas kegiatan oknum tersebut.
"Ya kalau sopir tentunya keberatan, karena memang untuk travel tidak ada pungutan, dan warga resah karena pos tersebut dipakai untuk kegiatan mengarah ke kriminalitas," jelasnya.
Sementara itu, salah seorang pengendara angkutan, Ismed mengaku sudah sangat sering dipaksa preman-preman untuk membayar retribusi.
Padahal, wajib retribusi yang melintas terminal hanyalah pengendara angkutan barang.
"Mereka memaksa, mesti tidak ditetapkan jumlahnya tapi harus bayar. Rugi juga lah mbak, kami tiap hari diminta uang seperti itu, padahal kami tidak bawa barang, hanya semacam travel," ungkapnya.
Mereka tidak segan-segan menguasai keberadaan terminal dengan menarik retribusi di lokasi terminal tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan Banyuasin Supriadi mengatakan jika selama seminggu ini terminal tersebut sudah di"duduki" para preman.
Beberapa kali petugas Dishub harus keteteran mengusir preman tersebut. Bahkan, sempat terjadi cekcok mulut antar petugas dan preman-preman itu.
"Keberadaannya sudah makin meresahkan. Selain menguasai terminal juga sudah berani mengambil uang dari pengendara angkutan barang yang melintas," ungkapnya, Rabu (24/7/2013).
Kondisi ini, sambung dia, cukup meresahkan dan merugikan. Mengingat, nilai retribusi yang seharusnya dapat dikumpulkan menjadi pendapatan daerah (PAD),cenderung lost (hilang) pada pihak lainnya.
Diperkirakan perharinya terdapat nilai retribusi mencapai Rp300 ribu. Tapi sejak sepekan terakhir, nilai retribusi tersebut tidak diperoleh oleh petugas.
"Terminal itu termasuk sumber pendapatan retribusi, walaupun tidak besar penghasilannya tetapi tidak benar juga jika ada oknum yang menguasai untuk kepentingan pribadi atau kelompok," ungkapnya.
Selain itu, sambungnya, upaya menarik retribusi juga sebagai upaya menjaga aset milik daerah.
Dia menambahkan, terminal tersebut hanya meminta uang retribusi dari mobil angkutan barang yang menuju jalan poros Pulau Rimau. Tapi yang terjadi, malah sebagian oknum mengambil pungutan liar itu pada sejumlah pengendara yang melintas.
"Jelas ini meresahkan dan butuh tindakan hukum. Saat ini, terminal masih dikuasai oleh preman-preman tersebut," imbuhnya.
Supriyadi menambahkan, pihaknya telah bertemu dengan warga yang mengambil alih penarikan retribusi, namun mereka tidak bersedia alias menolak peraturan yang dianjurkan.
"Sudah ditindak secara persuasif , tetapi mereka tidak mau, malah mereka meminta untuk pembagian harian, dan malah ingin selamanya mengambil alih tetapi tetap menyetor kepada Dishub, tentu kami tolak karena bertentangan dengan peraturan," terangnya.
Masih kata Supriyadi, pihaknya sudah menerima laporan dari beberapa sopir travel dan warga sekitar yang mulai resah atas kegiatan oknum tersebut.
"Ya kalau sopir tentunya keberatan, karena memang untuk travel tidak ada pungutan, dan warga resah karena pos tersebut dipakai untuk kegiatan mengarah ke kriminalitas," jelasnya.
Sementara itu, salah seorang pengendara angkutan, Ismed mengaku sudah sangat sering dipaksa preman-preman untuk membayar retribusi.
Padahal, wajib retribusi yang melintas terminal hanyalah pengendara angkutan barang.
"Mereka memaksa, mesti tidak ditetapkan jumlahnya tapi harus bayar. Rugi juga lah mbak, kami tiap hari diminta uang seperti itu, padahal kami tidak bawa barang, hanya semacam travel," ungkapnya.
(lns)
