Kinerja Perdes bikin Pemkab Kulonprogo merana
A
A
A
Sindonews.com - Kinerja perangkat desa (Perdes) yang tersebar di 88 desa di wilayah Kulonprogo belum sesuai harapan.
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan, ada yang salah dalam mekanisme perekrutan perdes.
Panitia seleksi gagal menjaring kandidat yang benar-benar kompeten dalam bidang pemerintahan desa.
Celakanya lagi, kandidat yang terpilih dari proses seleksi tidak sedikit yang belum mengetahui kapasitas dan tanggung jawab pekerjaan yang dia emban.
"Kami tekankan perlunya menggalang kerja sama tim independen dari perguruan tinggi (PT) saat seleksi Perdes. Kami sudah mengimbau tapi belum maksimal," kata Hasto, Selasa (17/7/2013).
Dia mencontohkan, seleksi Perdes di Desa Jatirejo, Kecamatan Lendah beberapa waktu lalu yang mengabaikan anjuran Pemkab. Panitia memilih melakukan seleksi mandiri meski tidak memiliki kompetensi.
Dia mengkhawatirkan seleksi mandiri oleh Pemdes justru rawan terjadi praktik suap dan nepotisme meski bisa memangkas anggaran. "Nanti kami akan mengubah anjuran itu menjadi Perbup," terangnya.
Sekda Kulonprogo Astungkoro juga mengeluhkan rendahnya kualitas kinerja Perdes. Dia menilai perdes perlu diberi pembekalan agar menghasilkan kinerja untuk memajukan pembangunan daerah.
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan, ada yang salah dalam mekanisme perekrutan perdes.
Panitia seleksi gagal menjaring kandidat yang benar-benar kompeten dalam bidang pemerintahan desa.
Celakanya lagi, kandidat yang terpilih dari proses seleksi tidak sedikit yang belum mengetahui kapasitas dan tanggung jawab pekerjaan yang dia emban.
"Kami tekankan perlunya menggalang kerja sama tim independen dari perguruan tinggi (PT) saat seleksi Perdes. Kami sudah mengimbau tapi belum maksimal," kata Hasto, Selasa (17/7/2013).
Dia mencontohkan, seleksi Perdes di Desa Jatirejo, Kecamatan Lendah beberapa waktu lalu yang mengabaikan anjuran Pemkab. Panitia memilih melakukan seleksi mandiri meski tidak memiliki kompetensi.
Dia mengkhawatirkan seleksi mandiri oleh Pemdes justru rawan terjadi praktik suap dan nepotisme meski bisa memangkas anggaran. "Nanti kami akan mengubah anjuran itu menjadi Perbup," terangnya.
Sekda Kulonprogo Astungkoro juga mengeluhkan rendahnya kualitas kinerja Perdes. Dia menilai perdes perlu diberi pembekalan agar menghasilkan kinerja untuk memajukan pembangunan daerah.
(lns)