Perbaikan Tanjung Gusta diminta sesuai standar penjara
Sabtu, 13 Juli 2013 - 05:00 WIB
Perbaikan Tanjung Gusta diminta sesuai standar penjara
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah diminta untuk segera memperbaiki pelayanan dan fasilitas Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tanjung Gusta Medan, Sumatera Utara (Sumut), pasca kerusuhan, Kamis (11/7) malam.
Menurut Anggota Fraksi PKB DPR RI, Marwan Ja`far, perbaikan tersebut harus sesuai dengan Standard Minimum Rules for Prisoners (Standar Aturan Minimal Pemenjaraan).
"Jangan sampai LP tidak ada air atau listriknya padam tanpa ada solusi yang cepat, dan juga tidak menuhi standard pelayanan yang sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan," jelas Marwan Ja`far, Jumat (12/7/2013) malam.
Dirinya pun juga mengimbau kepada para narapidana yang masih bersembunyi agar menyerahkan diri secara baik-baik.
Dikatakannya, Kepala LP harus memperlakukan narapidana secara manusiawi dan tidak pilih kasih terhadap napi yang telah menyerahkan diri. Hal itu dimaksudkan agar tidak ada rasa keraguan jika ada narapidana yang ingin menyerahkan diri.
Anggota Komisi V ini menyatakan dukungannya agar insiden yang disebut peristiwa kericuhan LP terbesar di indonesia itu segera dilakukan investigasi menyeluruh terkait sebab dan motif yang melatarbelakangi pembakaran LP.
"Perlu tindakan tegas jika terjadi pelanggaran oleh pihak-pihak tertentu. Apalagi kejadian ini memakan korban jiwa," tegasnya.
Menurut Anggota Fraksi PKB DPR RI, Marwan Ja`far, perbaikan tersebut harus sesuai dengan Standard Minimum Rules for Prisoners (Standar Aturan Minimal Pemenjaraan).
"Jangan sampai LP tidak ada air atau listriknya padam tanpa ada solusi yang cepat, dan juga tidak menuhi standard pelayanan yang sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan," jelas Marwan Ja`far, Jumat (12/7/2013) malam.
Dirinya pun juga mengimbau kepada para narapidana yang masih bersembunyi agar menyerahkan diri secara baik-baik.
Dikatakannya, Kepala LP harus memperlakukan narapidana secara manusiawi dan tidak pilih kasih terhadap napi yang telah menyerahkan diri. Hal itu dimaksudkan agar tidak ada rasa keraguan jika ada narapidana yang ingin menyerahkan diri.
Anggota Komisi V ini menyatakan dukungannya agar insiden yang disebut peristiwa kericuhan LP terbesar di indonesia itu segera dilakukan investigasi menyeluruh terkait sebab dan motif yang melatarbelakangi pembakaran LP.
"Perlu tindakan tegas jika terjadi pelanggaran oleh pihak-pihak tertentu. Apalagi kejadian ini memakan korban jiwa," tegasnya.
(rsa)
