Pemkab Garut batal mengalokasikan dana pengganti BLSM
Kamis, 04 Juli 2013 - 13:25 WIB
Pemkab Garut batal mengalokasikan dana pengganti BLSM
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, batal mengalokasikan dana bagi masyarakat miskin yang tidak masuk ke dalam penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut Iman Alirahman menjelaskan, pembatalan ini disebabkan oleh APBD Garut yang tidak memadai. “Berat rasanya bila kita harus menganggarkan dana pengganti BLSM,” kata Iman, Kamis (4/7/2013).
Selain tidak memadai, lanjut Iman, Pemkab Garut tidak memiliki tambahan sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk program tersebut. Dia mengaku, saat ini kondisi keuangan daerah sangat pas-pasan.
“Semuanya pas untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Karena itu, dalam perubahan anggaran mendatang, ternyata sangat sulit untuk melakukan pengalihan alokasi atau pun efesiensi anggaran yang dialokasikan untuk menambal kekurangan BLSM,” jelasnya.
Menurut Iman, beban pemerintah daerah sebelumnya telah semakin bertambah dengan adanya persiapan Pengelenggaraan Jaminan Sosial yang mulai diberlakukan awal tahun depan. Selain itu, Pemkab Garut juga sudah diinstruksikan Kemendagri untuk memberikan subsidi dalam pendistribusian beras murah bagi warga miskin.
“Mau bagaimana pun juga, pemerintah daerah tidak sanggup menambal kekurangan BLSM,” terangnya.
Karena masih banyak warga miskin yang tidak masuk program BLSM, Iman berharap, Pemprov Jabar dapat menanggungnya. Jumlah warga Garut yang tidak tercantum sebagai penerima BLSM sendiri tercatat sebanyak 1,1 juta kepala keluarga (KK).
“Data tersebut, berdasarkan jumlah penerima jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang mencapai 1,1 juta orang. Sedangkan warga miskin yang menerima BLSM tahun ini, hanya 182.239 orang. Kita sih siap saja, kalau hanya menentukan siapa saja warga miskin dan menyalurkan bantuan BLSM itu. Tapi tentu bukan dari kita dananya,” ujar Iman.
Seperti diketahui, proses pembagian dana BLSM telah dilakukan dibeberapa wilayah kecamatan dan akan terus berlangsung hingga seluruh warga yang terdata sebagai penerima BLSM mendapatkannya. Pembagian BLSM sendiri setidaknya hanya dilakukan di wilayah Kecamatan Garut Kota, Samarang, Cikajang, Kadungora, Bayongbong, dan Pameungpeuk.
Karena jumlah warga miskin lebih banyak dari para penerima dana BLSM, sebagian warga penerima BLSM di RW08 Kelurahan Ciwalen, Kecamatan Garut Kota, berinisiatif menyisihkan dana yang mereka terima kepada warga miskin lain.
Ketua RW08 Engkun mengaku, sistem menyisihkan dana ini dilakukan berdasarkan inisiatif warga sendiri.
“Tidak ada imbauan atau instruksi dari tingkat RT, RW, atau kelurahan. Semuanya murni berdasarkan hati nurani masing-masing penerima. Besaran sumbangannya juga tidak ditentukan, hanya seikhlasnya dari pemberi,” imbuhnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut Iman Alirahman menjelaskan, pembatalan ini disebabkan oleh APBD Garut yang tidak memadai. “Berat rasanya bila kita harus menganggarkan dana pengganti BLSM,” kata Iman, Kamis (4/7/2013).
Selain tidak memadai, lanjut Iman, Pemkab Garut tidak memiliki tambahan sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk program tersebut. Dia mengaku, saat ini kondisi keuangan daerah sangat pas-pasan.
“Semuanya pas untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Karena itu, dalam perubahan anggaran mendatang, ternyata sangat sulit untuk melakukan pengalihan alokasi atau pun efesiensi anggaran yang dialokasikan untuk menambal kekurangan BLSM,” jelasnya.
Menurut Iman, beban pemerintah daerah sebelumnya telah semakin bertambah dengan adanya persiapan Pengelenggaraan Jaminan Sosial yang mulai diberlakukan awal tahun depan. Selain itu, Pemkab Garut juga sudah diinstruksikan Kemendagri untuk memberikan subsidi dalam pendistribusian beras murah bagi warga miskin.
“Mau bagaimana pun juga, pemerintah daerah tidak sanggup menambal kekurangan BLSM,” terangnya.
Karena masih banyak warga miskin yang tidak masuk program BLSM, Iman berharap, Pemprov Jabar dapat menanggungnya. Jumlah warga Garut yang tidak tercantum sebagai penerima BLSM sendiri tercatat sebanyak 1,1 juta kepala keluarga (KK).
“Data tersebut, berdasarkan jumlah penerima jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang mencapai 1,1 juta orang. Sedangkan warga miskin yang menerima BLSM tahun ini, hanya 182.239 orang. Kita sih siap saja, kalau hanya menentukan siapa saja warga miskin dan menyalurkan bantuan BLSM itu. Tapi tentu bukan dari kita dananya,” ujar Iman.
Seperti diketahui, proses pembagian dana BLSM telah dilakukan dibeberapa wilayah kecamatan dan akan terus berlangsung hingga seluruh warga yang terdata sebagai penerima BLSM mendapatkannya. Pembagian BLSM sendiri setidaknya hanya dilakukan di wilayah Kecamatan Garut Kota, Samarang, Cikajang, Kadungora, Bayongbong, dan Pameungpeuk.
Karena jumlah warga miskin lebih banyak dari para penerima dana BLSM, sebagian warga penerima BLSM di RW08 Kelurahan Ciwalen, Kecamatan Garut Kota, berinisiatif menyisihkan dana yang mereka terima kepada warga miskin lain.
Ketua RW08 Engkun mengaku, sistem menyisihkan dana ini dilakukan berdasarkan inisiatif warga sendiri.
“Tidak ada imbauan atau instruksi dari tingkat RT, RW, atau kelurahan. Semuanya murni berdasarkan hati nurani masing-masing penerima. Besaran sumbangannya juga tidak ditentukan, hanya seikhlasnya dari pemberi,” imbuhnya.
(san)
