Pengamat Sosbud UI desak RUU Ormas disahkan
Jum'at, 28 Juni 2013 - 21:18 WIB
Pengamat Sosbud UI desak RUU Ormas disahkan
A
A
A
Sindonews.com - Insiden penyiraman yang dilakukan Panglima Komando Laskar Islam Front Pembela Islam Munarman terhadap Sosiolog UI Thamrin Amal Thomagola membuat Pengamat Sosbud UI Devie Rahmawati mendesak agar RUU Ormas segera disahkan.
Devie menilai kasus tersebut membuktikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Ormas yang saat ini menjadi pro kontra harus segera disahkan.
Sikap Munarman, kata Devie, membuat citra FPI semakin jatuh di masyarakat. RUU ormas, lanjutnya, akan menggelinding bahwa ormas harus diatur.
"Meski sikap Munarman dilakukan individu, tetapi itu merefleksikan ormasnya, ini komunikasi publik yang buruk. Di tengah-tengah RUU Ormas bergulit, ini sebetulnya kesempatan FPI merebut simpati publik, tetapi justru menjadi peristiwa buruk," ungkapnya, Jumat (28/6/2013).
Devie mencontohkan banyak tokoh publik di berbagai negara saat sedang bertikai memang tak mampu menguasai dirinya. Terkait dengan ormas, lanjutnya, perlu ada aturan yang mengikat dan menertibkan mereka.
"Apa yang dipertontonkan Munarman menjadi legitimasi, dalam konteks teman-teman dewan banyak yang tidak setuju aturan tumpang tindih, yang ditangkap keresahan publik, namun seringkali ormas sewenang-wenang, aspirasi ini harus ditangkap DPR," jelasnya.
Dengan kejadian ini, kata Devie, bisa menjadi memperkuat niatan anggota dewan untuk meloloskan RUU tersebut. Sebagai pembelaan, menurut Devie, FPI boleh berkata apapun, namun tetap publik yang menilai.
Devie menilai kasus tersebut membuktikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Ormas yang saat ini menjadi pro kontra harus segera disahkan.
Sikap Munarman, kata Devie, membuat citra FPI semakin jatuh di masyarakat. RUU ormas, lanjutnya, akan menggelinding bahwa ormas harus diatur.
"Meski sikap Munarman dilakukan individu, tetapi itu merefleksikan ormasnya, ini komunikasi publik yang buruk. Di tengah-tengah RUU Ormas bergulit, ini sebetulnya kesempatan FPI merebut simpati publik, tetapi justru menjadi peristiwa buruk," ungkapnya, Jumat (28/6/2013).
Devie mencontohkan banyak tokoh publik di berbagai negara saat sedang bertikai memang tak mampu menguasai dirinya. Terkait dengan ormas, lanjutnya, perlu ada aturan yang mengikat dan menertibkan mereka.
"Apa yang dipertontonkan Munarman menjadi legitimasi, dalam konteks teman-teman dewan banyak yang tidak setuju aturan tumpang tindih, yang ditangkap keresahan publik, namun seringkali ormas sewenang-wenang, aspirasi ini harus ditangkap DPR," jelasnya.
Dengan kejadian ini, kata Devie, bisa menjadi memperkuat niatan anggota dewan untuk meloloskan RUU tersebut. Sebagai pembelaan, menurut Devie, FPI boleh berkata apapun, namun tetap publik yang menilai.
(ysw)
