60.000 warga miskin di Jawa Timur tak dapat BLSM
Jum'at, 28 Juni 2013 - 14:59 WIB
60.000 warga miskin di Jawa Timur tak dapat BLSM
A
A
A
Sindonews.com - Lebih dari 60.000 warga miskin di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dipastikan tak akan mendapat Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Karena, dari total 160.000 lebih warga miskin di Kabupaten Jombang, hanya sekira 100.000 orang yang ditetapkan menerima BLSM.
Ironisnya, pemerintah Kabupaten Jombang juga memastikan tak akan memberi kompensasi apapun kepada warganya yang tidak mendapatkan BLSM.
Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk warga miskin di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sudah tiba di Kantor Pos Kota Jombang, siang ini. KPS akan segera dibagikan kepada warga miskin sebagai syarat untuk menerima BLSM dari pemerintah.
Setelah dilakukan pengecekan, jumlah KPS dan warga miskin yang akan menerima BLSM, di Kabupaten Jombang, ternyata hanya 100.000 orang. Padahal, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah warga miskin yang diajukan Pemkab Jombang untuk menerima BLSM, sebanyak 160.000 lebih.
Dengan demikian, lebih dari 60.000 warga miskin dipastikan tak akan mendapat BLSM. Kepala Kantor Pos Jombang, mengaku tidak tahu menahu dengan adanya 60.000 warga jombang yang tidak mendapat BLSM.
"Pihak kantor pos hanya bertugas membagikan saja. Sementara yang memutuskan nama-nama penerimanya, adalah pemerintah pusat atau dalam hal ini Kementrian Sosial," ujar Kepala Kantor Pos Jombang Hari Sumarno, kepada wartawan, di Jombang, Jumat (28/6/2013).
Adanya 60.000 lebih warga miskin di Kabupaten Jombang yang tidak menerima BLSM juga diakui Bupati Jombang Suyanto. Ironisnya, bupati juga memastikan tak punya kompensasi apapun kepada mereka yang tidak dapat BLSM.
Menurut Suyanto, yang memutuskan siapa yang berhak menerima BLSM adalah pemerintah pusat. Sementara, pemerintah daerah hanya bertugas mengajukan nama-nama warganya yang miskin. Suyanto mengaku, belum me ngetahui solusi terhadap warga yang tidak dapat BLSM tersebut.
"BLSM di Kabupaten Jombang Jawa Timur, akan dibagi mulai hari minggu besok. Berbeda dengan daerah lainnya, pembagian tidak dipusatkan di kantor pos. Melainkan langsung di kantor-kantor desa. Cara pembagian seperti ini sengaja dipilih, karena dianggap paling efektif untuk menghindari antrean warga dalam jumlah banyak," ungkap Suyanto.
Ironisnya, pemerintah Kabupaten Jombang juga memastikan tak akan memberi kompensasi apapun kepada warganya yang tidak mendapatkan BLSM.
Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk warga miskin di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sudah tiba di Kantor Pos Kota Jombang, siang ini. KPS akan segera dibagikan kepada warga miskin sebagai syarat untuk menerima BLSM dari pemerintah.
Setelah dilakukan pengecekan, jumlah KPS dan warga miskin yang akan menerima BLSM, di Kabupaten Jombang, ternyata hanya 100.000 orang. Padahal, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah warga miskin yang diajukan Pemkab Jombang untuk menerima BLSM, sebanyak 160.000 lebih.
Dengan demikian, lebih dari 60.000 warga miskin dipastikan tak akan mendapat BLSM. Kepala Kantor Pos Jombang, mengaku tidak tahu menahu dengan adanya 60.000 warga jombang yang tidak mendapat BLSM.
"Pihak kantor pos hanya bertugas membagikan saja. Sementara yang memutuskan nama-nama penerimanya, adalah pemerintah pusat atau dalam hal ini Kementrian Sosial," ujar Kepala Kantor Pos Jombang Hari Sumarno, kepada wartawan, di Jombang, Jumat (28/6/2013).
Adanya 60.000 lebih warga miskin di Kabupaten Jombang yang tidak menerima BLSM juga diakui Bupati Jombang Suyanto. Ironisnya, bupati juga memastikan tak punya kompensasi apapun kepada mereka yang tidak dapat BLSM.
Menurut Suyanto, yang memutuskan siapa yang berhak menerima BLSM adalah pemerintah pusat. Sementara, pemerintah daerah hanya bertugas mengajukan nama-nama warganya yang miskin. Suyanto mengaku, belum me ngetahui solusi terhadap warga yang tidak dapat BLSM tersebut.
"BLSM di Kabupaten Jombang Jawa Timur, akan dibagi mulai hari minggu besok. Berbeda dengan daerah lainnya, pembagian tidak dipusatkan di kantor pos. Melainkan langsung di kantor-kantor desa. Cara pembagian seperti ini sengaja dipilih, karena dianggap paling efektif untuk menghindari antrean warga dalam jumlah banyak," ungkap Suyanto.
(san)
