Lahan Bank DKI bersengketa, Jokowi sambangi Yusril
Kamis, 27 Juni 2013 - 19:49 WIB
Lahan Bank DKI bersengketa, Jokowi sambangi Yusril
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menyambangi kediaman Mantan Menteri Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia), Yusril Irza Mahendra di Jalan Karang Asem, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (27/06). Kedatangan gubernur yang akrab disapa Jokowi itu untuk meminta saran terkait sengketa lahan antara Bank DKI dengan PT Perkasa Bumi Propertindo.
"Aset tanah milik Bank DKI Jakarta itu berada di belakang Hotel Sarifan Pasific, Jalan MH Thamrin. Lahan tersebut ada dua sertifikat yang masing-masing 8.700 meter persegi dan 1.700 meter persegi," kata Yusril kepada wartawan di rumahnya bernomor 32 itu.
Yusril membeberkan, perkara ini bermula ketika tanah milik Pemprov DKI itu dimasukan dalam rincian aset penyertaan modal. Pemprov sendiri menjadi pemegang saham mayoritas ini. Namun lahan tersebut kemudian dipinjamkan kepada PT Bumi Perkasa Propertindo.
"Kasus ini masuk pertama kali di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 2004 dengan penggugat Bank DKI. Setelah menjalani persidangan Bank DKI kalah," tandasnya.
Bahkan, lanjut Yusril, Bank DKI sempat mengajukan kasasi hingga ke Mahkamah Agung pada 2010, namun tetap dinyatakan kalah. Meskipun harus diakui tanah yang luasnya hampir satu hektar itu sangat berguna jika dimanfaatkan Bank DKI.
"Bank DKI menggugat karena setelah lahan itu dipinjamkan, PT PT Bumi Perkasa Propertindo tidak pernah diolah dan malah mangkrak, sehingga mau diambil lagi," jelasnya.
Yusril menyebutkan, saat ini merupakan peluang bagi Pemprov DKI untuk mengambil aset itu karena nantinya lahan tersebut bisa dimanfaatkan bagi hal-hal penting seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pemerintah juga disarankan agar kembali menggugat PT Perkasa Propertindo
"Pemprov DKI selaku pemegang saham mayoritas dan pemilik lahan bisa kembali lakukan gugatan. Karena status lahan itu masih milik Pemprov DKI. Tapi saya sarankan kedua pihak agar duduk bersama," cetusnya.
Di tempat yang sama, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, ada banyak celah hukum yang melemahkan pemerintah terkait kasus tanah, termasuk kasus sengketa lahan Bank DKI ini.
"Saya datang ke sini ingin meminta bantuan pendapat dari pak Yusril agar ada solusi," cetusnya.
"Aset tanah milik Bank DKI Jakarta itu berada di belakang Hotel Sarifan Pasific, Jalan MH Thamrin. Lahan tersebut ada dua sertifikat yang masing-masing 8.700 meter persegi dan 1.700 meter persegi," kata Yusril kepada wartawan di rumahnya bernomor 32 itu.
Yusril membeberkan, perkara ini bermula ketika tanah milik Pemprov DKI itu dimasukan dalam rincian aset penyertaan modal. Pemprov sendiri menjadi pemegang saham mayoritas ini. Namun lahan tersebut kemudian dipinjamkan kepada PT Bumi Perkasa Propertindo.
"Kasus ini masuk pertama kali di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 2004 dengan penggugat Bank DKI. Setelah menjalani persidangan Bank DKI kalah," tandasnya.
Bahkan, lanjut Yusril, Bank DKI sempat mengajukan kasasi hingga ke Mahkamah Agung pada 2010, namun tetap dinyatakan kalah. Meskipun harus diakui tanah yang luasnya hampir satu hektar itu sangat berguna jika dimanfaatkan Bank DKI.
"Bank DKI menggugat karena setelah lahan itu dipinjamkan, PT PT Bumi Perkasa Propertindo tidak pernah diolah dan malah mangkrak, sehingga mau diambil lagi," jelasnya.
Yusril menyebutkan, saat ini merupakan peluang bagi Pemprov DKI untuk mengambil aset itu karena nantinya lahan tersebut bisa dimanfaatkan bagi hal-hal penting seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pemerintah juga disarankan agar kembali menggugat PT Perkasa Propertindo
"Pemprov DKI selaku pemegang saham mayoritas dan pemilik lahan bisa kembali lakukan gugatan. Karena status lahan itu masih milik Pemprov DKI. Tapi saya sarankan kedua pihak agar duduk bersama," cetusnya.
Di tempat yang sama, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, ada banyak celah hukum yang melemahkan pemerintah terkait kasus tanah, termasuk kasus sengketa lahan Bank DKI ini.
"Saya datang ke sini ingin meminta bantuan pendapat dari pak Yusril agar ada solusi," cetusnya.
(ysw)
