Pendataan BLSM di Bone bermasalah, banyak data fiktif
Senin, 24 Juni 2013 - 15:00 WIB
Pendataan BLSM di Bone bermasalah, banyak data fiktif
A
A
A
Sindonews.com - Pendataan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang akan disalurkan melalui kantor POS Cabang Bone mendapat protes dari sejumlah warga miskin, di Kelurahan Manurungnge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Mereka mempertanyakan nama mereka di Kantor Kelurahan Manurunge, dan kantor Badan Pusat Statistik (BPS).
Faridah, salah seorang warga mengatakan, kriteria penerima BLSM yang didata sangat berbeda dengan kondisi lapangan. Puluhan warga miskin yang terdiri dari ibu rumah tangga (IRT), ini tidak menerima atau tidak masuk dalam daftar penerima dana BLSM yang dijanjikan pemerintah kepada warga miskin sebagai pengalihan subsidi BBM.
"Banyak data fiktif penerima BLSM, sedang saya seorang janda dan empat anak dengan pekerjaan sebagai buruh, kenapa nama saya tidak masuk dalam daftar penerima BLSM," ujarnya kesal, kepada wartawan, di Bone, Senin (24/6/2013).
Sementara itu, Lurah Manurungnge Kecamatan Tanete Riattang Andi Nurjannah Tinggi mengatakan, penyaluran dana BLSM tersebut merupakan bantuan pemerintah pusat, dan langsung ke daerah dengan data dari BPS tahun 2011.
"Saya jelaskan bahwa pemerintah yang salurkan langsung melalui kantor pos, dan datanya memang bukan data tahun 2013. Tetapi data tahun 2011 yang diambil, makanya amburadul, karena data tahun 2011 saja itu kacau," paparnya.
Sedangkan anggota DPRD Bone Alfian T Anugrah menjelaskan, BLSM dapat menjadi pemicu kericuhan di masyarakat. Karena menurutnya, tidak adanya koordinasi pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.
"Saya harap ada koordinasi khusus yang dilakukan pimpinan daerah dengan seluruh perangkat daerah, karena saya yakin ini dapat menjadi potensi ricuh di tingkat bawah. Apalagi sudah banyak data yang saya dapat tidak memenuhi kriteria mendapatkan bantuan tersebut," terang Alfian.
Ditambahkan dia, masyarakat yang semestinya mendapatkan BLSM, tapi tidak terdata. Pasalnya, yang melakukan pendataan atau data, bukan dari bawah. Tetapi data tersebut sudah kadaluarsa.
"Yang tahu persis permasalahan dan kondisi masyarakat adalah kepala desa/lurah. Namun, data yang ada saat ini sudah kadaluarsa dan bukan berasal dari bawah. Saya tau persis, karena saya sendiri melakukan pantauan dan pengecekan di masyarakat," jelas Alfian.
Faridah, salah seorang warga mengatakan, kriteria penerima BLSM yang didata sangat berbeda dengan kondisi lapangan. Puluhan warga miskin yang terdiri dari ibu rumah tangga (IRT), ini tidak menerima atau tidak masuk dalam daftar penerima dana BLSM yang dijanjikan pemerintah kepada warga miskin sebagai pengalihan subsidi BBM.
"Banyak data fiktif penerima BLSM, sedang saya seorang janda dan empat anak dengan pekerjaan sebagai buruh, kenapa nama saya tidak masuk dalam daftar penerima BLSM," ujarnya kesal, kepada wartawan, di Bone, Senin (24/6/2013).
Sementara itu, Lurah Manurungnge Kecamatan Tanete Riattang Andi Nurjannah Tinggi mengatakan, penyaluran dana BLSM tersebut merupakan bantuan pemerintah pusat, dan langsung ke daerah dengan data dari BPS tahun 2011.
"Saya jelaskan bahwa pemerintah yang salurkan langsung melalui kantor pos, dan datanya memang bukan data tahun 2013. Tetapi data tahun 2011 yang diambil, makanya amburadul, karena data tahun 2011 saja itu kacau," paparnya.
Sedangkan anggota DPRD Bone Alfian T Anugrah menjelaskan, BLSM dapat menjadi pemicu kericuhan di masyarakat. Karena menurutnya, tidak adanya koordinasi pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.
"Saya harap ada koordinasi khusus yang dilakukan pimpinan daerah dengan seluruh perangkat daerah, karena saya yakin ini dapat menjadi potensi ricuh di tingkat bawah. Apalagi sudah banyak data yang saya dapat tidak memenuhi kriteria mendapatkan bantuan tersebut," terang Alfian.
Ditambahkan dia, masyarakat yang semestinya mendapatkan BLSM, tapi tidak terdata. Pasalnya, yang melakukan pendataan atau data, bukan dari bawah. Tetapi data tersebut sudah kadaluarsa.
"Yang tahu persis permasalahan dan kondisi masyarakat adalah kepala desa/lurah. Namun, data yang ada saat ini sudah kadaluarsa dan bukan berasal dari bawah. Saya tau persis, karena saya sendiri melakukan pantauan dan pengecekan di masyarakat," jelas Alfian.
(san)
