Pemkab Kulonprogo bantah kurangi dana Jamkesda
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Kabupaten Kulonprogo membantah telah menurunkan alokasi anggaran untuk Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Sebaliknya, Pemkab justru menaikan anggaran Jamkesda Rp1 miliar untuk tahun 2014 mendatang.
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo, Selasa (28/5/2013) mengatakan, informasi bahwa anggaran Jamkesda turun adalah salah. Sebab, Pemkab mengalokasikan anggaran Jamkesda tahun 2014 sebesar Rp8 miliar melalui APBD murni. Padahal tahun sebelumnya hanya Rp7 miliar saja.
Dia mengakui, bila digabung antara APBD murni dan perubahan, alokasi itu memang lebih sedikit. Hanya saja, Pemkab belum memasukan alokasi anggaran untuk perubahan. sehingga, membandingkan total anggaran dengan hanya APBD murni jelas tidak fair.
“Sekarang APBD murni kita Rp8 miliar untuk Jamkesda, tahun lalu Rp7 miliar. Nanti kan masih ada di perubahan. Berapa yang akan dialokasikan kita sesuaikan kebutuhan. Jadi kalau mau membandingkan mestinya tidak parsial begitu,” katanya.
“Informasi yang menyebut anggaran Jamkesda turun itu jelas keliru. Kita tidak mungkin menurunkan anggaran karena kesehatan juga menjadi salah satu prioritas pelayanan kepada masyarakat,” sambungnya.
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo, Selasa (28/5/2013) mengatakan, informasi bahwa anggaran Jamkesda turun adalah salah. Sebab, Pemkab mengalokasikan anggaran Jamkesda tahun 2014 sebesar Rp8 miliar melalui APBD murni. Padahal tahun sebelumnya hanya Rp7 miliar saja.
Dia mengakui, bila digabung antara APBD murni dan perubahan, alokasi itu memang lebih sedikit. Hanya saja, Pemkab belum memasukan alokasi anggaran untuk perubahan. sehingga, membandingkan total anggaran dengan hanya APBD murni jelas tidak fair.
“Sekarang APBD murni kita Rp8 miliar untuk Jamkesda, tahun lalu Rp7 miliar. Nanti kan masih ada di perubahan. Berapa yang akan dialokasikan kita sesuaikan kebutuhan. Jadi kalau mau membandingkan mestinya tidak parsial begitu,” katanya.
“Informasi yang menyebut anggaran Jamkesda turun itu jelas keliru. Kita tidak mungkin menurunkan anggaran karena kesehatan juga menjadi salah satu prioritas pelayanan kepada masyarakat,” sambungnya.
(rsa)