Penyebaran tenaga medis di Papua Barat belum merata

Sindonews.com - Jumlah tenaga medis di Papua Barat dinilai lebih dari cukup untuk mengisi seluruh kabupaten/ kota. Namun, distribusi yang kurang merata membuat banyak daerah yang belum memiliki tenaga medis.

Kepala Seksi Bimdal Pendidikan Kesehatan Bidang SDM Dinas Kesehatan Papua Barat, Abdul Haris Renyaan mengaku, saat ini di Papua Barat tersebar tenaga kesehatan berjumlah 6.299 orang. Namun, wilayah geografis dan pertumbuhan puskesmas membuat pembagian tenaga medis di sejumlah pusat pelayanan kesehatan, tidak merata.

“Kebanyakan petugas medis tidak mau betugas di daerah pedalaman karena terkendala minmnya fasilitas seperti kendaraan dan rumah dinas serta biaya hidup yang tinggi. Belum lagi sulitnya akses dengan insentif yang kecil,” jelas Abdul Haris Renyaan di kantornya, Kamis (25/4/2013).

Data jumlah tenaga medis per Desember tahun 2012 tersebut, terbagi atas tenaga pembantu yang tersebar di pusat pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta. Dimana, Dokter Umum baik PTT maupun PNS berjumlah 212 orang, dokter gigi 39 orang, perawat 2.290 orang lulusan SPK, D3, D4, S1 dan perawat.

Bidan 683 orang yang paling banyak tersebar di kota sorong, tenaga gizi 146 orang, tenaga kesmas 126, farmasi 164, keterapian fisik dan fisiotrapi 8, teknisi medis 128 orang.

Jumlah tenaga dokter sepesialis juga belum merata, dari 11 kabupaten satu kota, baru ada 8 kabupaten kota yang memiliki dokter spesialis, yakni, Manowkari, Kaimana, Fakfak, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Raja Ampat dengan total 42 orang. Sementara, kabupaten Maybrat, Tambraw dan Teluk Wondama belum memiliki dokter spesialis.

Sebenarnya, program pelayanan kesehatan dimaksimalkan pemerintah untuk mengatasi kendala medis di daerah terpencil, seperti Puskesmas Pembantu (pustu). Apalagi, berdasarkan kebijakan Otonomi Khusus, daerah diberi kewenangan besar unuk meningkatkan pelayanan kesehatan.

“Dokter spesialis kadang hitung-hitungan mau mengabdi di suatu daerah. Biasanya, mereka tidak mau ke daerah yang kurang berkembang karena belum tentu mereka bisa mengembangkan diri di daerah yang baru dibangun,” ujarnya.