LBH desak Pansus copot anggota KPU Sinjai
Rabu, 13 Maret 2013 - 17:37 WIB
LBH desak Pansus copot anggota KPU Sinjai
A
A
A
Sindonews.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terdiri dari tiga pengacara lokal Kabupaten Sinjai mendesak kepada Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk mencopot 5 anggota komisioner KPU Sinjai.
Ditegaskan Ketua LBH Sinjai, Khair Khaliq Syurkarti, bahwa Pansus harus bersikap dan kalau perlu memberhentikan Ketua KPU Sinjai Sofyan Hamid beserta anggota komisioner lainnya agar tidak menimbulkan masalah panjang.
"Semua masalah Pilkada Sinjai bersumber dari KPU, kami mengusulkan agar diberhentikan saja karena akan berimbas pada tatanan demokrasi. Selain itu, siapapun yang calon bupati sinjai nantinya menang maka dapat menimbulkan sengketa dari calon bupati lain," Imbuh Khair yang didampingi dua pengacara lainnya yakni Alamsyah dan Hamsah M saat dengar pendapat dengan anggota DPRD Sinjai, Rabu (13/3/2013).
Anggota LBH lainnya, Alamsyah SH juga mengatakan bahwa aspirasi tersebut menegaskan agar KPU Provinsi Sulsel dan DKPP menggunakan wewenangnya secara penuh untuk mengambil langkah strategis dalam menyelesaikan kemelut Pilkada di Sinjai.
"Ini sebuah bentuk langkah yang harus di cermati oleh pihak DPRD Sinjai agar membantu kami sebagai masyarakat agar pemilihan tidak tertunda di Sinjai," tambahnya.
Kedatangan tim LBH dan sejumlah mahasiswa di DPRD Sinjai ini disambut oleh tim pansus DPRD Sinjai yang diketuai oleh H Abd Salam Dg Bali.
Menurutnya, jauh sebelumnya beberapa aspirasi masyarakat yang sejalan dengan tuntutan para LBH tersebut dinilai dapat menambah catatan DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap KPU Sinjai.
"Kita akan bekerja maksimal, meski pegangan kita sudah mencukupi. Dan tidak ada alasan KPU Sinjai untuk tidak diawasi dalam proses Pilkada karena lembaga kita punya hak," kata DH Abdul Salam Dg Bali saat memimpin rapat.
Ditegaskan Ketua LBH Sinjai, Khair Khaliq Syurkarti, bahwa Pansus harus bersikap dan kalau perlu memberhentikan Ketua KPU Sinjai Sofyan Hamid beserta anggota komisioner lainnya agar tidak menimbulkan masalah panjang.
"Semua masalah Pilkada Sinjai bersumber dari KPU, kami mengusulkan agar diberhentikan saja karena akan berimbas pada tatanan demokrasi. Selain itu, siapapun yang calon bupati sinjai nantinya menang maka dapat menimbulkan sengketa dari calon bupati lain," Imbuh Khair yang didampingi dua pengacara lainnya yakni Alamsyah dan Hamsah M saat dengar pendapat dengan anggota DPRD Sinjai, Rabu (13/3/2013).
Anggota LBH lainnya, Alamsyah SH juga mengatakan bahwa aspirasi tersebut menegaskan agar KPU Provinsi Sulsel dan DKPP menggunakan wewenangnya secara penuh untuk mengambil langkah strategis dalam menyelesaikan kemelut Pilkada di Sinjai.
"Ini sebuah bentuk langkah yang harus di cermati oleh pihak DPRD Sinjai agar membantu kami sebagai masyarakat agar pemilihan tidak tertunda di Sinjai," tambahnya.
Kedatangan tim LBH dan sejumlah mahasiswa di DPRD Sinjai ini disambut oleh tim pansus DPRD Sinjai yang diketuai oleh H Abd Salam Dg Bali.
Menurutnya, jauh sebelumnya beberapa aspirasi masyarakat yang sejalan dengan tuntutan para LBH tersebut dinilai dapat menambah catatan DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap KPU Sinjai.
"Kita akan bekerja maksimal, meski pegangan kita sudah mencukupi. Dan tidak ada alasan KPU Sinjai untuk tidak diawasi dalam proses Pilkada karena lembaga kita punya hak," kata DH Abdul Salam Dg Bali saat memimpin rapat.
(ysw)
