Akar masalah penyerangan TNI di OKU harus diusut
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua Komisi III, Almuzammil Yusuf mengatakan insiden penyerangan yang dilakukan oleh oknum TNI diduga dari kesatuan Yon Armed 15 OKU terhadap Polres OKU Baturaja harus dicari akar masalahnya, tapi pelaku tetap harus diproses sesuai aturan hukum.
"Tinggal diproses saja akar msalahnya kalau bisa dengan penyelesaian damai," ujar Muzammil di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/3/2013).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, insiden bentrok antara TNI dengan polisi bukan hal yang baru, namun dia mengaku belum tahu pemicu dari insiden tersebut.
Penyelesaian konflik antar lembaga ini, kata Muzammil harus diselesaikan oleh pimpinan dua institusi di daerah tersebut.
"Tapi kalau itu antara oknum, tentu pnyelesaian antar institusi yang tertinggi di Sumatera Selatan (Sumsel) biasanya antara mereka sudah selesai," kata dia.
Menurutnya, kesejahteraan anggota Polri dan TNI harus benar-benar diperhatikan, supaya tidak menimbulkan kesenjangan, pasalnya hal ini menjadi persoalan umum, namun untuk pemicunya belum ditehaui secara pasti.
"Ketimpangan, kesejahteraan juga tidak kita nafikan. Walapun ini tidak pernah diakui. Tapi untuk DPR kesejahteraan antara kedua aparat ini harus diperhatikan. Karena ketimpangan akan mempengaruhi emosi," pungkasnya.
"Tinggal diproses saja akar msalahnya kalau bisa dengan penyelesaian damai," ujar Muzammil di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/3/2013).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, insiden bentrok antara TNI dengan polisi bukan hal yang baru, namun dia mengaku belum tahu pemicu dari insiden tersebut.
Penyelesaian konflik antar lembaga ini, kata Muzammil harus diselesaikan oleh pimpinan dua institusi di daerah tersebut.
"Tapi kalau itu antara oknum, tentu pnyelesaian antar institusi yang tertinggi di Sumatera Selatan (Sumsel) biasanya antara mereka sudah selesai," kata dia.
Menurutnya, kesejahteraan anggota Polri dan TNI harus benar-benar diperhatikan, supaya tidak menimbulkan kesenjangan, pasalnya hal ini menjadi persoalan umum, namun untuk pemicunya belum ditehaui secara pasti.
"Ketimpangan, kesejahteraan juga tidak kita nafikan. Walapun ini tidak pernah diakui. Tapi untuk DPR kesejahteraan antara kedua aparat ini harus diperhatikan. Karena ketimpangan akan mempengaruhi emosi," pungkasnya.
(lns)