KPK digeruduk wanita-wanita seksi
Senin, 04 Maret 2013 - 15:07 WIB
KPK digeruduk wanita-wanita seksi
A
A
A
Sindonews.com - Sembilan wanita seksi berunjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam aksinya, wanita-waita yang mengatasnamakan dirinya Jaringan Aktivis Melawan Korupsi (Jamak) ini menggunakan rok mini dan hot pants (celana pendek), baju, serta ikat kepala berwarna kuning.
Mereka mendesak KPK segera supervisi dan verifikasi korupsi privatisasi PT Jakarta Internasional Container Terminal (JICT)-PT.Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Tahun 2002.
"Kami ingin kasus JICT segera diselesaikan. Jangan sampai seperti yang sudah-sudah, orang-orangnya sudah kabur," ujar Puput, salah seorang pengunjuk rasa di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/3/2013).
Mereka menyatakan bahwa berdasar pemeriksaan Kejaksaan Agung berdasar surat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jam Pidsus) No : Print-70/F/Fpk.1/06/2000 tanggal 2 Juni 2010, membuktikan adanya unsur korupsi yang merugikan negara sebesar Rp12,9 Miliar yang diduga dilakukan oleh oknum birokrasi negara, Mantan Menteri Pendayagunaan BUMN periode 1998-1999 Tanri Abeng dan mantan Asisten Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Deputi Badan Pembina BUMN bidang Privatisasi dan Restrukturisasi periode 1999-2000 Herwidayatmo.
Mereka pun menyatakan bahwa penanganan kasus korupsi privatisasi dan penjualan aset negara ini sarat dengan misteri dan rekayasan terbukti tidak ada penjelasan resmi soal posisi hukum hingga saat ini, termasuk kejelasan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tahap ke-2 dugaan korupsi PT.Pelindo II di masa Hendarman Supandji saat menjadi Ketua Timtas Tipikor/Jam Pidsus Kejaksaaan Agung periode tahun 2006.
Mereka mendesak KPK segera supervisi dan verifikasi korupsi privatisasi PT Jakarta Internasional Container Terminal (JICT)-PT.Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Tahun 2002.
"Kami ingin kasus JICT segera diselesaikan. Jangan sampai seperti yang sudah-sudah, orang-orangnya sudah kabur," ujar Puput, salah seorang pengunjuk rasa di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/3/2013).
Mereka menyatakan bahwa berdasar pemeriksaan Kejaksaan Agung berdasar surat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jam Pidsus) No : Print-70/F/Fpk.1/06/2000 tanggal 2 Juni 2010, membuktikan adanya unsur korupsi yang merugikan negara sebesar Rp12,9 Miliar yang diduga dilakukan oleh oknum birokrasi negara, Mantan Menteri Pendayagunaan BUMN periode 1998-1999 Tanri Abeng dan mantan Asisten Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Deputi Badan Pembina BUMN bidang Privatisasi dan Restrukturisasi periode 1999-2000 Herwidayatmo.
Mereka pun menyatakan bahwa penanganan kasus korupsi privatisasi dan penjualan aset negara ini sarat dengan misteri dan rekayasan terbukti tidak ada penjelasan resmi soal posisi hukum hingga saat ini, termasuk kejelasan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tahap ke-2 dugaan korupsi PT.Pelindo II di masa Hendarman Supandji saat menjadi Ketua Timtas Tipikor/Jam Pidsus Kejaksaaan Agung periode tahun 2006.
(san)
