Dipungli, sopir AKDP resah
Senin, 25 Februari 2013 - 09:17 WIB
Dipungli, sopir AKDP resah
A
A
A
Sindonews.com - Sopir mobil Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang melalui rute Kabupaten Maros-Bone resah dengan adanya pungutan liar (pungli) yang berkedok sebagai petugas retribusi. Mereka membuat pos tak jauh dari pintu masuk terminal.
Keberadaan petugas liar tersebut sepertinya sengaja dibiarkan oleh pemerintah setempat. Karena praktik ini sudah berlangsung lama tanpa ada tindakan apapun dari pemerintah.
Seperti yang terjadi di terminal Maros, keberadaan pos liar di terminal yang hanya beberapa meter dari pos retribusi Dishub melakukan pemalakan. Berbeda dengan di terminal Petta Ponggawae Kabupaten Bone para sopir yang dihadang di depan terminal menyetor uang Rp10 ribu.
Salah seorang sopir Maros-Bone yang diinisialkan MM, mengaku sangat resah dengan keberadaan pos retribusi siluman itu karena tidak memiliki identitas resmi. Menurutnya, para sopir harus menyetor retribusi sebanyak empat kali yakni satu petugas resmi dan tak resmi Maros dan juga di Bone.
"Kalau banyak penumpang yah kita maklumi saja, tetapi kalau sedikit itu mengurangi pendapatan kami. Seharusnya ada tindakan pemerintah atau kepolisian karena kami khawatir jika hal ini terus menerus maka kami akan merugi," harapnya di terminal Bone, Senin (25/2/2013).
Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, HA Sumardi Suaib, saat dihubungi menjelaskan bahwa dalam penarikan retribusi sopir AKDP hanya membayar retribusi satu kali saja.
"Petugas penartik retribusi juga memakai seragam dan sopir diberi karcis," katanya ketika dihubungi, Senin (25/2/2013).
Mengenai, adanya sopir yang membayar dua kali sekali masuk di terminal, Sumardi Suaib berharap para sopir agar tidak meladeni dan hanya membayar retribusi dengan menggunakan karcis resmi.
"Insya Allah, saya akan tinjau nanti. Tapi yang resmi untuk retribusi ketika ada karcis, selain itu adalah siluman," katanya.
Keberadaan petugas liar tersebut sepertinya sengaja dibiarkan oleh pemerintah setempat. Karena praktik ini sudah berlangsung lama tanpa ada tindakan apapun dari pemerintah.
Seperti yang terjadi di terminal Maros, keberadaan pos liar di terminal yang hanya beberapa meter dari pos retribusi Dishub melakukan pemalakan. Berbeda dengan di terminal Petta Ponggawae Kabupaten Bone para sopir yang dihadang di depan terminal menyetor uang Rp10 ribu.
Salah seorang sopir Maros-Bone yang diinisialkan MM, mengaku sangat resah dengan keberadaan pos retribusi siluman itu karena tidak memiliki identitas resmi. Menurutnya, para sopir harus menyetor retribusi sebanyak empat kali yakni satu petugas resmi dan tak resmi Maros dan juga di Bone.
"Kalau banyak penumpang yah kita maklumi saja, tetapi kalau sedikit itu mengurangi pendapatan kami. Seharusnya ada tindakan pemerintah atau kepolisian karena kami khawatir jika hal ini terus menerus maka kami akan merugi," harapnya di terminal Bone, Senin (25/2/2013).
Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, HA Sumardi Suaib, saat dihubungi menjelaskan bahwa dalam penarikan retribusi sopir AKDP hanya membayar retribusi satu kali saja.
"Petugas penartik retribusi juga memakai seragam dan sopir diberi karcis," katanya ketika dihubungi, Senin (25/2/2013).
Mengenai, adanya sopir yang membayar dua kali sekali masuk di terminal, Sumardi Suaib berharap para sopir agar tidak meladeni dan hanya membayar retribusi dengan menggunakan karcis resmi.
"Insya Allah, saya akan tinjau nanti. Tapi yang resmi untuk retribusi ketika ada karcis, selain itu adalah siluman," katanya.
(ysw)
