Remunerasi lebih baik dari kenaikan gaji
Kamis, 21 Februari 2013 - 15:04 WIB
Remunerasi lebih baik dari kenaikan gaji
A
A
A
Sindonews.com – Ternyata tak seluruhnya kepala daerah menginginkan gajinya dinaikan. Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo berpendapat, remunerasi lebih baik dari menaikan gaji kepala daerah.
Hasto mengatakan, melihat besaran gaji yang diterima saat ini menaikan nominal gaji kepala daerah memang perlu dilakukan. Dengan catatan, kepala daerah harus mau bekerja keras dan bersungguh-sungguh menyukseskan pembangunan.
“Idealnya memang perlu dinaikan. Soal besaran idealnya berapa saya tidak ingin bicara, karena saya masih baru jadi bupati. Jadi biar yang lebih senior saja yang menyebut nominalnya,” kata Hasto, Kamis (21/2/2013).
Dia menjelaskan, jika semua kepala daerah mau bersikap jujur maka sistem remunerasi jauh lebih baik. Sehingga tambahan gaji yang diterima nantinya ditentukan oleh kinerja, tidak dipukul rata dengan besaran yang sama. Skema ini dinilai lebih fair daripada menaikan gaji secara merata.
Tapi sayang, kata dia, kejujuran menjadi barang yang langka di negara ini.
Sehingga, jika sistem remunerasi yang diterapkan maka dapat dipastikan pada akhirnya akan ada kepala daerah yang mereka membuat rekayasa. Tujuannya tentu saja agar take home pay yang diterima jauh lebih besar dari seharusnya.
“Memang sulit ketika harus menentukan apakah menaikan gaji atau remunerasi. Remunerasi menurut saya lebih baik, kalau semuanya jujur. Tapi kejujuran kan sangat langka di negeri ini. Nanti aka nada saja yang merekayasa,” katanya.
Hasto mengakui, dibanding beban kerja yang diemban kepala daerah, gaji yang diterima belum proporsional. Dan yang menjadi pertanyaan bagaimana besaran gaji dapat meningkatkan kinerja.
“Jawabannya kembali ke remunerasi. Tapi persoalannya tadi, semuanya harus jujur,” pungkasnya.
Saat ini, seorang bupati akan menerima gaji total Rp6,5 juta. Rinciannya, gaji pokok Rp2,1 juta, tunjangan jabatan Rp3,7 juta dan sisanya tunjangan keluarga, tunjangan beras, serta tunjangan PPH. Sedangkan gaji total wakil bupati Rp5,5 juta.
Hasto mengatakan, melihat besaran gaji yang diterima saat ini menaikan nominal gaji kepala daerah memang perlu dilakukan. Dengan catatan, kepala daerah harus mau bekerja keras dan bersungguh-sungguh menyukseskan pembangunan.
“Idealnya memang perlu dinaikan. Soal besaran idealnya berapa saya tidak ingin bicara, karena saya masih baru jadi bupati. Jadi biar yang lebih senior saja yang menyebut nominalnya,” kata Hasto, Kamis (21/2/2013).
Dia menjelaskan, jika semua kepala daerah mau bersikap jujur maka sistem remunerasi jauh lebih baik. Sehingga tambahan gaji yang diterima nantinya ditentukan oleh kinerja, tidak dipukul rata dengan besaran yang sama. Skema ini dinilai lebih fair daripada menaikan gaji secara merata.
Tapi sayang, kata dia, kejujuran menjadi barang yang langka di negara ini.
Sehingga, jika sistem remunerasi yang diterapkan maka dapat dipastikan pada akhirnya akan ada kepala daerah yang mereka membuat rekayasa. Tujuannya tentu saja agar take home pay yang diterima jauh lebih besar dari seharusnya.
“Memang sulit ketika harus menentukan apakah menaikan gaji atau remunerasi. Remunerasi menurut saya lebih baik, kalau semuanya jujur. Tapi kejujuran kan sangat langka di negeri ini. Nanti aka nada saja yang merekayasa,” katanya.
Hasto mengakui, dibanding beban kerja yang diemban kepala daerah, gaji yang diterima belum proporsional. Dan yang menjadi pertanyaan bagaimana besaran gaji dapat meningkatkan kinerja.
“Jawabannya kembali ke remunerasi. Tapi persoalannya tadi, semuanya harus jujur,” pungkasnya.
Saat ini, seorang bupati akan menerima gaji total Rp6,5 juta. Rinciannya, gaji pokok Rp2,1 juta, tunjangan jabatan Rp3,7 juta dan sisanya tunjangan keluarga, tunjangan beras, serta tunjangan PPH. Sedangkan gaji total wakil bupati Rp5,5 juta.
(ysw)
