Nur Mahmudi : Tak ada faksi di PKS
Senin, 04 Februari 2013 - 23:11 WIB
Nur Mahmudi : Tak ada faksi di PKS
A
A
A
Sindonews.com - Mantan Presiden Partai Keadilan (PK), yang kini bernama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nur Mahmudi Ismail menegaskan, tak ada faksi ataupun perpecahan internal di dalam partai tersebut.
Nur Mahmudi yang kini menjabat sebagai Wali Kota Depok menegaskan, bahwa seluruh kader saat ini terus menjaga kesolidan, menyusul terjeratnya mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq dalam kasus impor daging sapi.
"Tidak ada istilah faksi, tidak ada. Memang faktanya tak ada. Kami tetap bersatu, menyikapi kasus ini tetap solid. Terbukti beberapa hari lalu di Bandung, Jabar dalam tempo satu setengah hari semua kader datang," tegasnya kepada wartawan di Balai Kota Depok, Senin (04/02/2013).
Ia menjamin, bahwa seluruh kader memiliki pemikiran dan langkah yang sama untuk berjuang berkontribusi membangun bangsa. Ia menegaskan PKS selalu berpedoman, untuk melepaskan kadernya dari jabatan struktural salah satunya presiden partai jika mendapatkan posisi eksekutif.
"Di kala saya menjadi eksekutif baik saya menjadi menteri dan menjadi wali kota selalu berpedoman pada UU, saat ditempatkan jadi menteri maka itu prinsip. Maka kita melepaskan dari jabatan presiden partai. Diadopsi oleh keseluruhan. Sehingga kita bisa berpegang aturan," ungkapnya.
Saat ditanya mengenai sosok Yusup Effendi, eks kader PKS yang dipecat partai, Nur Mahmudi enggan berkomentar.
"Jangan ikut-ikutan soal itu, jangan menempatkan saya berkomentar soal itu," paparnya.
Nur Mahmudi yang kini menjabat sebagai Wali Kota Depok menegaskan, bahwa seluruh kader saat ini terus menjaga kesolidan, menyusul terjeratnya mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq dalam kasus impor daging sapi.
"Tidak ada istilah faksi, tidak ada. Memang faktanya tak ada. Kami tetap bersatu, menyikapi kasus ini tetap solid. Terbukti beberapa hari lalu di Bandung, Jabar dalam tempo satu setengah hari semua kader datang," tegasnya kepada wartawan di Balai Kota Depok, Senin (04/02/2013).
Ia menjamin, bahwa seluruh kader memiliki pemikiran dan langkah yang sama untuk berjuang berkontribusi membangun bangsa. Ia menegaskan PKS selalu berpedoman, untuk melepaskan kadernya dari jabatan struktural salah satunya presiden partai jika mendapatkan posisi eksekutif.
"Di kala saya menjadi eksekutif baik saya menjadi menteri dan menjadi wali kota selalu berpedoman pada UU, saat ditempatkan jadi menteri maka itu prinsip. Maka kita melepaskan dari jabatan presiden partai. Diadopsi oleh keseluruhan. Sehingga kita bisa berpegang aturan," ungkapnya.
Saat ditanya mengenai sosok Yusup Effendi, eks kader PKS yang dipecat partai, Nur Mahmudi enggan berkomentar.
"Jangan ikut-ikutan soal itu, jangan menempatkan saya berkomentar soal itu," paparnya.
(stb)
