Rieke pertanyakan mekanisme nyoblos pakai KTP

Sindonews.com - Cagub nomor urut 5 Rieke Diah Pitaloka mempertanyakan sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat (Jabar) soal pencoblosan dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pencoblosan Pilgub Jabar 24 Februari 2013 dimungkinkan memakai KTP bagi pemilih yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub Jabar 2013. Namun Rieke menilai aneh kebijakan yang terkesan mendadak.

"Saya juga aneh kenapa begitu mendesak dibuat keputusan bahwa boleh pakai KTP. Tapi dengan KTP ini saya juga minta penjelasan bagaimana mekanismenya?" kata Rieke, Senin (4/2/2013).

Untuk itu, KPU Jabar harus sosialisasi gencar tentang pencoblosan pakai KTP. Terlebih sisa waktu pencoblosan yang tinggal sebentar lagi.

Rieke berjanji akan memperjuangkan pemilih yang belum terdaftar ini supaya tetap bisa memilih menggunakan KTP atau kartu keluarga (KK).

"Kita perjuangkan seperti di DKI bahwa KTP dan KK bisa nyoblos, ini harus disosialisasikan. Kalau tidak keputusan ini justru ada indikasi memperbesar pemilih untuk pihak tertentu," ungkapnya.

Cagub yang berpasangan dengan Cawagub Teten Masduki dan diusung PDI Perjuangan (PDIP) ini menuturkan, banyak anggota PDIP yang hingga kini belum terdaftar.

"Misalnya di Caianjur dari 1.400 yang punya KTA (anggota) PDIP hanya 300 yang terdaftar yang dapat hak suara. Bayangkan berapa persen yang hilang?" sebutnya.

Lanjut Rieke, DPC Cianjur sudah melaporkan ke KPU tetapi hingga DPT keluar mereka tetap tak terdaftar. "Ada ada beberapa daerah lain juga melaporkan," ujarnya.

Rieke menegaskan, sebagai Cagub dirinya mendesak KPU Jabar maupun Pemprov Jabar untuk mensosialisasikan bahwa yang tidak terdaftar DPT bisa memakai KTK atau KK.

"Jangan sampai tidak memilih bukan karena tidak mau memilih tapi karena hambatan secara teknis," ujarnya.