Calon Gubernur Yance intervensi rotasi PNS Bekasi
Calon Gubernur Yance intervensi rotasi PNS Bekasi
A
A
A
Sindonews.com - Rotasi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang segera dilakukan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, disinyalir kuat mendapatkan intervensi keras dari Calon Gubernur Jawa Barat Irianto MS Saifudin (Yance), yang mana selaku ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat.
Ironisnya, rotasi pegawai yang bakal dilakukan pada pekan ini tidak melibatkan Baperjakat yang terdiri dari BKD, Inspektorat, Asda 1, dan Asda 3. Bahkan, Wakil Bupati Bekasi tidak ikut dilibatkan dalam pembahasan. Padahal, dalam aturan Baperjakat wajib ikut serta.
Lebih buruk lagi, Yance menitipkan tetangga satu desanya di Indramayu, yakni Camat Tambun Selatan Carwinda yang dipromosikan menjadi Kepala BKD menggantikan pejabat lama Sutisno. Bahkan, pejabat esolan 2 dan 3 tidak luput orang dari Partai Golkar.
Tidak hanya itu, draf mutasi dan rotasi pun turut dirancang oleh Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Bekasi Son Haji, yang seharusnya disusun oleh BKD melalui rapat pembahasan tim dari Baperjakat. Sehingga, membuat reaksi keras di DPRD Kabupaten Bekasi.
Sekjen Aliansi Masyarakat Pemerhati Bekasi (AMPIBI) Amet Muslim menyesalkan mutasi yang akan dilakukan oleh Bupati Bekasi tidak sesuai dengan aturan dan tidak berdasarkan kecakapan dan keahlian PNS. Bahkan, rotasi itu diduga sarat kepentingan Pilgub Jawa Barat.
"Saya sangat miris mendengarnya, kenapa Calon Gubernur dari Partai Golkar mengintervensi mutasi PNS Kabupaten Bekasi, apa Bupati Bekasi tidak punya nyali untuk menolak titipan dari Yance," ujar Amet kepada Sindonews, Minggu (27/1/2013).
Menurutnya, baru kali ini terjadi sarat dengan kepentingan politik dalam mutasi yang segera digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Apalagi, Yance menitipkan tetangganya untuk menjadi kepala BKD. "Titipan Yance memang dikenal bermasalah," katanya.
Amet pun menduga, mutasi ini menjadi pemangkasan rezim lama dari Bupati Sa'duddin menjadi rezimnya Bupati Neneng. Padahal, dalam peraturan kepegawaian tidak diperbolehkan Bupati Bekasi melibatkan PNS dalam kepentingan politiknya dan ini jelas salah.
"Saya meyakini seluruh pejabat eselon 5 hingga eselon 2 akan loyal dan siap bekerja untuk pimpinan Bupati Neneng. Jadi orang-orang terdekat Bupati itu tidak perlu berbicara soal rezim untuk mempengaruhi Bupati Neneng dalam rotasi," ketus dia.
Seharusnya, lanjut Amet, bupati bisa menilai pegawai dalam menaruh jabatan itu berdasarkan integritas, kapabilitas, dan loyalitas. Bukan karena like and dislike atau kedekatan keluarga dan partainya saja. "Bekasi bisa hancur bila budaya ini diteruskan," tegasnya.
Ironisnya, rotasi pegawai yang bakal dilakukan pada pekan ini tidak melibatkan Baperjakat yang terdiri dari BKD, Inspektorat, Asda 1, dan Asda 3. Bahkan, Wakil Bupati Bekasi tidak ikut dilibatkan dalam pembahasan. Padahal, dalam aturan Baperjakat wajib ikut serta.
Lebih buruk lagi, Yance menitipkan tetangga satu desanya di Indramayu, yakni Camat Tambun Selatan Carwinda yang dipromosikan menjadi Kepala BKD menggantikan pejabat lama Sutisno. Bahkan, pejabat esolan 2 dan 3 tidak luput orang dari Partai Golkar.
Tidak hanya itu, draf mutasi dan rotasi pun turut dirancang oleh Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Bekasi Son Haji, yang seharusnya disusun oleh BKD melalui rapat pembahasan tim dari Baperjakat. Sehingga, membuat reaksi keras di DPRD Kabupaten Bekasi.
Sekjen Aliansi Masyarakat Pemerhati Bekasi (AMPIBI) Amet Muslim menyesalkan mutasi yang akan dilakukan oleh Bupati Bekasi tidak sesuai dengan aturan dan tidak berdasarkan kecakapan dan keahlian PNS. Bahkan, rotasi itu diduga sarat kepentingan Pilgub Jawa Barat.
"Saya sangat miris mendengarnya, kenapa Calon Gubernur dari Partai Golkar mengintervensi mutasi PNS Kabupaten Bekasi, apa Bupati Bekasi tidak punya nyali untuk menolak titipan dari Yance," ujar Amet kepada Sindonews, Minggu (27/1/2013).
Menurutnya, baru kali ini terjadi sarat dengan kepentingan politik dalam mutasi yang segera digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Apalagi, Yance menitipkan tetangganya untuk menjadi kepala BKD. "Titipan Yance memang dikenal bermasalah," katanya.
Amet pun menduga, mutasi ini menjadi pemangkasan rezim lama dari Bupati Sa'duddin menjadi rezimnya Bupati Neneng. Padahal, dalam peraturan kepegawaian tidak diperbolehkan Bupati Bekasi melibatkan PNS dalam kepentingan politiknya dan ini jelas salah.
"Saya meyakini seluruh pejabat eselon 5 hingga eselon 2 akan loyal dan siap bekerja untuk pimpinan Bupati Neneng. Jadi orang-orang terdekat Bupati itu tidak perlu berbicara soal rezim untuk mempengaruhi Bupati Neneng dalam rotasi," ketus dia.
Seharusnya, lanjut Amet, bupati bisa menilai pegawai dalam menaruh jabatan itu berdasarkan integritas, kapabilitas, dan loyalitas. Bukan karena like and dislike atau kedekatan keluarga dan partainya saja. "Bekasi bisa hancur bila budaya ini diteruskan," tegasnya.
(san)
Explore More