KPK rencanakan deklarasi Pilkada antikorupsi
Selasa, 22 Januari 2013 - 21:08 WIB
KPK rencanakan deklarasi Pilkada antikorupsi
A
A
A
Sindonews.com - Setelah merampungkan klarifikasi terhadap cagub-cawagub Jabar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan deklarasi antikorupsi di 10 provinsi.
Bidang Pencegahan KPK Koordinator Jabar Adlinsyah Nasution menjelaskan, deklarasi akan dilakukan pada Sabtu 5 Februari 2013 mendatang.
"Tanggal 5 Insya Allah deklarasi, tapi masih belum pasti, tentatiflah (waktunya)," sebutnya, Selasa (22/1/2013).
Ia menuturkan, sebelumnya KPK sudah menjalin kesepakatan dengan KPU Jabar untuk menjalankan program tersebut. Namun tempat deklarasi masih belum bisa dipastikan.
"Mudah-mudahan kita dapat tempat bagus. Kami harap saat deklarasi ini elemen masyarakat, Bawaslu, KPU, bisa hadir bersama-sama melihat kegiatan ini berjalan baik," katanya.
KPK memiliki program khusus untuk Pilkada di Indonesia. Program ini dimulai dengan pelaporan harta kekayaan calon, lalu diikuti klarifikasi KPK dengan mendatangi rumah-rumah pribadi calon, hingga ditutup dengan deklarasi.
Menurutnya, program tersebut bertujuan melakukan pencegahan korupsi.
"Kita kan ada program pemilu berintegritas. Sejak awal cagub cawagub itu kita laksanakan koordinasi dan pemetaan masalah ketika nantinya mereka-mereka menjabat. Materinya anti korupsi," paparnya.
Rencananya deklarasi juga akan dilakukan di daerah lain di Indonesia. Ada 10 Pilkada yang akan dilakukan deklarasi.
"Yah, kita mungkin rencanakan Deklarasi di 10 provinsi," ujarnya.
Deklarasi tersebut pertama kali dilakukan di DKI Jakarta, lalu dilanjutkan di Jabar. Setelah itu akan merembet ke 10 daerah lainnya di Indonesia.
Bidang Pencegahan KPK Koordinator Jabar Adlinsyah Nasution menjelaskan, deklarasi akan dilakukan pada Sabtu 5 Februari 2013 mendatang.
"Tanggal 5 Insya Allah deklarasi, tapi masih belum pasti, tentatiflah (waktunya)," sebutnya, Selasa (22/1/2013).
Ia menuturkan, sebelumnya KPK sudah menjalin kesepakatan dengan KPU Jabar untuk menjalankan program tersebut. Namun tempat deklarasi masih belum bisa dipastikan.
"Mudah-mudahan kita dapat tempat bagus. Kami harap saat deklarasi ini elemen masyarakat, Bawaslu, KPU, bisa hadir bersama-sama melihat kegiatan ini berjalan baik," katanya.
KPK memiliki program khusus untuk Pilkada di Indonesia. Program ini dimulai dengan pelaporan harta kekayaan calon, lalu diikuti klarifikasi KPK dengan mendatangi rumah-rumah pribadi calon, hingga ditutup dengan deklarasi.
Menurutnya, program tersebut bertujuan melakukan pencegahan korupsi.
"Kita kan ada program pemilu berintegritas. Sejak awal cagub cawagub itu kita laksanakan koordinasi dan pemetaan masalah ketika nantinya mereka-mereka menjabat. Materinya anti korupsi," paparnya.
Rencananya deklarasi juga akan dilakukan di daerah lain di Indonesia. Ada 10 Pilkada yang akan dilakukan deklarasi.
"Yah, kita mungkin rencanakan Deklarasi di 10 provinsi," ujarnya.
Deklarasi tersebut pertama kali dilakukan di DKI Jakarta, lalu dilanjutkan di Jabar. Setelah itu akan merembet ke 10 daerah lainnya di Indonesia.
(ysw)
