Pemkot Blitar skenariokan jabatan sekretaris KPU
Rabu, 09 Januari 2013 - 10:46 WIB
Pemkot Blitar skenariokan jabatan sekretaris KPU
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Kota Blitar dinilai mengambangkan posisi Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kosong pasca ditahanya Suparman atas kasus korupsi proyek taman dan lampu lampion rumah dinas Wali Kota Blitar.
Padahal tahapan pemilu, yakni pemilihan gubernur (Pilgub), pemilu legislatif (pileg), dan pemilihan presiden (Pilpres) 2014 harus sudah dipersiapkan sejak saat ini.
“Sepertinya berbelit-berbelit untuk penggantian jabatan ini. Sebab sampai saat ini Pmekot juga belum mengusulkan nama sebagai Plt sekertaris KPU Kota Blitar, “ujar Ketua KPU Kota Blitar Abdul Basid kepada wartawan, di Blitar, Rabu (9/1/2013).
Menurutnya, posisi sekretaris sangat dibutuhkan saat ini, khususnya menangani semua urusan yang bersifat administratif.
Sejak Suparman dijebloskan ke Lapas Klas II B Blitar karena terbukti menyelewengkan dana proyek sebesar Rp180 juta, menurut Basid segala urusan dialihkan ke Kasubag Umum. Sementara yang bersangkutan memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri dengan tupoksinya.
“Tentunya ini merepotkan. Sebab tugas menjadi tumpang tindih dan amburadul,“ jelasnya.
Menurut Basid, secara teknis, Pemkot Blitar bisa langsung mengajukan nama pengganti Suparman sebagai Plt sekertaris KPU. Secara teori, pengganti tersebut bisa dipilihkan dari sekretariatan KPU, yang tentunya mempertimbangkan kepangkatan dan loyalitas. Namun, hingga Suparman mendekam dalam sel tahanan, proses tersebut tidak juga dilakukan.
Dia menuding, ada kesan status quo yang sengaja dilakukan untuk memperlihatkan tenaga dan pikiran Suparman sangat dibutuhkan.
“Sampai hari ini Sekjen KPU Provinsi juga belum memberikan keterangan mengenai masalah ini, “jelasnya.
Sebagai solusi, KPU Kota Blitar berencana mengusulkan sendiri nama pengganti sekretaris ke Pemkot Blitar dan memberi tembusan kepada KPU Propinsi Jawa Timur.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Syaiful Maarif berharap eksekutif segera mengisi kekosongan jabatan sekretariatan. Menurutnya, jika memang dalam proses ini muncul kendala, tentunya, semua dimusyawarahkan bersama.
“Sebab tahapan pemilu itu tidak bisa dikerjakan mendadak. Semua ada tahapan yang perlu dipersiapkan jauh hari,“ ujarnya.
Padahal tahapan pemilu, yakni pemilihan gubernur (Pilgub), pemilu legislatif (pileg), dan pemilihan presiden (Pilpres) 2014 harus sudah dipersiapkan sejak saat ini.
“Sepertinya berbelit-berbelit untuk penggantian jabatan ini. Sebab sampai saat ini Pmekot juga belum mengusulkan nama sebagai Plt sekertaris KPU Kota Blitar, “ujar Ketua KPU Kota Blitar Abdul Basid kepada wartawan, di Blitar, Rabu (9/1/2013).
Menurutnya, posisi sekretaris sangat dibutuhkan saat ini, khususnya menangani semua urusan yang bersifat administratif.
Sejak Suparman dijebloskan ke Lapas Klas II B Blitar karena terbukti menyelewengkan dana proyek sebesar Rp180 juta, menurut Basid segala urusan dialihkan ke Kasubag Umum. Sementara yang bersangkutan memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri dengan tupoksinya.
“Tentunya ini merepotkan. Sebab tugas menjadi tumpang tindih dan amburadul,“ jelasnya.
Menurut Basid, secara teknis, Pemkot Blitar bisa langsung mengajukan nama pengganti Suparman sebagai Plt sekertaris KPU. Secara teori, pengganti tersebut bisa dipilihkan dari sekretariatan KPU, yang tentunya mempertimbangkan kepangkatan dan loyalitas. Namun, hingga Suparman mendekam dalam sel tahanan, proses tersebut tidak juga dilakukan.
Dia menuding, ada kesan status quo yang sengaja dilakukan untuk memperlihatkan tenaga dan pikiran Suparman sangat dibutuhkan.
“Sampai hari ini Sekjen KPU Provinsi juga belum memberikan keterangan mengenai masalah ini, “jelasnya.
Sebagai solusi, KPU Kota Blitar berencana mengusulkan sendiri nama pengganti sekretaris ke Pemkot Blitar dan memberi tembusan kepada KPU Propinsi Jawa Timur.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Syaiful Maarif berharap eksekutif segera mengisi kekosongan jabatan sekretariatan. Menurutnya, jika memang dalam proses ini muncul kendala, tentunya, semua dimusyawarahkan bersama.
“Sebab tahapan pemilu itu tidak bisa dikerjakan mendadak. Semua ada tahapan yang perlu dipersiapkan jauh hari,“ ujarnya.
(rsa)
