Pengusaha batubara menolak jalan khusus

Sindonews.com – Sesuai keputusan Gubernur Sumsel Alex Noerdin, mulai 1 Januari 2013 seluruh truk batubara harus melalui jalur alternatif. Namun sejumlah pengusaha batubara menolak dan akan mengerahkan sopir truk untuk demo pemberlakukan tersebut.

Pantauan di lokasi, meski keputusan larangan melintas di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) tersebut telah berlaku. Namun tidak terlihat satupun papan peringatan larangan dan petugas terkait yang mengatur arus lalulintas truk batubara.

Hanya dua unit lampu lalulintas yang berwarna kuning terlihat secara teratur menyala secara bergantian menunjukkan bahwa ada pertigaan. Jalan alternatif tersebut juga belum diaspal dan masih berupa tanah keras.

Tak jauh dari lokasi Jalisum, juga terlihat sebuah jembatan yang dibagian sisi kanan jalan melintang sebuah kayu agar pengendara yang melintas dapat berhati hati.

Hingga Selasa (1/1/2013) sore, tidak terlihat satupun kendaraan truk batubara yang melintasi jalan alternatif tersebut. Terkadang hanya satu dua kendaraan bermotor dan truk kosong milik warga setempat yang ingin pulang ke desa mereka yang mencoba memotong jalan lewat di jalan alternatif tersebut.

Ketua Asosiasi Angkutan Batubara Kabupaten Lahat (AAKBL) Hudson Arpan tetap mendesak Gubernur untuk tetap menunda pemberlakukan jalan alternatif tersebut. Jika dipaksakan, menurutnya, itu sama saja “membunuh” usaha para transportir dan pengusaha batubara.

“Jadi kalau beliau mengatakan berpihak kepada masyarakat, masyarakat yang mana,” tegasnya.

Jika pemerintah tetap menutup angkutan batubara melintasi jalan umum dan jalan khusus belum layak pakai maka pihaknya berjanji untuk menggelar aksi unjuk rasa dari para pemilik serta sopir angkutan batubara.

“Kalau jalan jadi ditutup dan dipaksakan melintasi jalan khusus yang belum siap maka kita tidak bisa menahan aksi demo para pemilik kendaraan maupun sopir yang jumlahnya ribuan,” katanya.

Bupati Lahat, Saifudin Aswari Rivai sebelumnya mendukung kebijakan gubernur untuk menghentikan segala bentuk mobilisasi kendaraan yang melintas di Jalinsum dan dialihkan ke jalan khusus batubara tersebut.

“Gubernur bertindak tentunya berdasarkan pernyataan dari pihak perusahaan yang menyatakan jalan tersebut sudah siap. Makanya diputuskan hal itu,” tegasnya.

Aswari menilai ditutupnya jalan umum dipastikan bakal menuai pertentangan. Terlebih lagi, jika laporan yang didapatnya mengatakan jika jalan alternatif tersebut masih belum layak digunakan.

“Ini tanggung jawab pemilik jalan. Jangan hanya bilang jalan tersebut selesai dan dilaporkan ke Pemkab Lahat dan Pemprov Sumsel semua beres. Tapi ternyata dilapangannya masih jauh dari harapan. Ini tentunya tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.