Tidak mau kalah, Pemkot Depok bikin survey
Minggu, 16 Desember 2012 - 18:03 WIB
Tidak mau kalah, Pemkot Depok bikin survey
A
A
A
Sindonews.com – Tidak mau kalah dengan dengan hasil survey yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah Kota Depok, melakukan survey terkait pelayanan publik.
Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail merilis survey yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok. Dengan demikian, survey yang dilakukan Pemkot tersebut, merupakan bantahan indek integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menempatkan Depok paling buncit dalam hal pelayanan publik.
Ia mengaku, survey yang dilakukan oleh Pemkot Depok melibatkan pihak ketiga. Metode survey yang dilakukan, mengambil survey di masyarakat yang disampling oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara.
Hasil survey tersebut. antara tahun 2011-2012, nilai layanan dasar dan layanan perizinan meningkat. Namun, kata dia, survey itu tak bisa dibandingkan dengan survey KPK.
"Layanan dasar nilainya 78,71, artinya baik. Perizinan 83,55, artinya sangat baik," tegasnya kepada wartawan, Minggu (16/12/12).
Nur Mahmudi mengatakan, survey tersebut memang masih menghasilkan berbagai catatan, seperti komunikasi informasi persyaratan, dan biaya yang dikenakan dalam pelayanan publik.
Selain itu, tempat ruang tunggu di tiap kantor kelurahan dan kecamatan yang kurang nyaman, juga masih menjadi kekurangan.
Kendati demikian, Nur Mahmudi berjanji, akan segera memperbaiki kekurangan tersebut. Termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlambat hadir di kantor kelurahan, atau kecamatan.
"Memang tidak bisa dibandingkan apple to apple, antara survey KPK dan versi MenPAN,” ungkap Wali Kota Depok, Minggu (16/12/2012).
Survey yang dinilai oleh pemerintah kota diantaranya, pelayanan dasar kesehatan, KTP, pendidikan, pasar ataupun persampahan. Sedangkan, perizinan meliputi SIUP dan IMB.
Sebelumnya KPK merilis Depok sebagai kota paling buncit se Indonesia dalam hal pelayanan publik, anjlok dari tahun lalu yang juga nomor dua dari buncit sebelum Lampung.
Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail merilis survey yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok. Dengan demikian, survey yang dilakukan Pemkot tersebut, merupakan bantahan indek integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menempatkan Depok paling buncit dalam hal pelayanan publik.
Ia mengaku, survey yang dilakukan oleh Pemkot Depok melibatkan pihak ketiga. Metode survey yang dilakukan, mengambil survey di masyarakat yang disampling oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara.
Hasil survey tersebut. antara tahun 2011-2012, nilai layanan dasar dan layanan perizinan meningkat. Namun, kata dia, survey itu tak bisa dibandingkan dengan survey KPK.
"Layanan dasar nilainya 78,71, artinya baik. Perizinan 83,55, artinya sangat baik," tegasnya kepada wartawan, Minggu (16/12/12).
Nur Mahmudi mengatakan, survey tersebut memang masih menghasilkan berbagai catatan, seperti komunikasi informasi persyaratan, dan biaya yang dikenakan dalam pelayanan publik.
Selain itu, tempat ruang tunggu di tiap kantor kelurahan dan kecamatan yang kurang nyaman, juga masih menjadi kekurangan.
Kendati demikian, Nur Mahmudi berjanji, akan segera memperbaiki kekurangan tersebut. Termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlambat hadir di kantor kelurahan, atau kecamatan.
"Memang tidak bisa dibandingkan apple to apple, antara survey KPK dan versi MenPAN,” ungkap Wali Kota Depok, Minggu (16/12/2012).
Survey yang dinilai oleh pemerintah kota diantaranya, pelayanan dasar kesehatan, KTP, pendidikan, pasar ataupun persampahan. Sedangkan, perizinan meliputi SIUP dan IMB.
Sebelumnya KPK merilis Depok sebagai kota paling buncit se Indonesia dalam hal pelayanan publik, anjlok dari tahun lalu yang juga nomor dua dari buncit sebelum Lampung.
(stb)
