Penerapan ERP tunggu landasan hukum Kemenkeu
Jum'at, 14 Desember 2012 - 17:07 WIB
Penerapan ERP tunggu landasan hukum Kemenkeu
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diketahui masih menunggu landasan hukum dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar dapat menerapkan electronic road pricing (ERP). Sedangkan landasan hukum dari Kemenhub sendiri diakui sudah rampung.
Hal ini dikatakan oleh Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Bambang Susantono yang secara tidak langsung menyatakan dirinya mendukung penerapan ERP terlebih dahulu, dibandingkan penerapan kebijakan genap-ganjil.
"Saya mendengar mereka (Pemprov DKI) masih menunggu landasan hukum dari Kemenkeu, terutama untuk retribusi daerahnya," kata Bambang di Hotel Four Seasons, Jakarta, Jumat (14/12/2012).
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono menjelaskan, masih butuh waktu lama untuk penerapan ERP. Bahkan berbanding terbalik dengan Bambang, Pris mengakui penerapan genap-ganjil sudah siap semuanya dan tidak perlu untuk menunggu waktu lama. Sedangkan untuk ERP, masih harus menyiapkan infrastruktur dan legal aspeknya.
"Kalau ganjil-genap itu lebih cepat. Apakah kita akan menunggu berlama-lama? Sampai macetnya semakin parah. Ganjil-genap itu pemecah kemacetan, jadi nanti alat-alatnya sama saja dengan ERP. Nanti kan ERP sama melihat plat nomor mobil, kameranya juga sama," jelas Pris.
Terkait dengan penerapan genap-ganjil tahun 2013 mendatang, Pris mengaku optimis penerapan ini akan berjalan dengan baik.
Dan angkutan umum di DKI diakui mampu untuk melayani 4 juta pengendara kendaraan pribadi yang akan beralih ke angkutan umum per harinya. "Angkutan umum cukup menahan perpindahan pengemudi kendaraan pribadi sebanyak 4 juta orang per hari," tukas Pris.
Hal ini dikatakan oleh Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Bambang Susantono yang secara tidak langsung menyatakan dirinya mendukung penerapan ERP terlebih dahulu, dibandingkan penerapan kebijakan genap-ganjil.
"Saya mendengar mereka (Pemprov DKI) masih menunggu landasan hukum dari Kemenkeu, terutama untuk retribusi daerahnya," kata Bambang di Hotel Four Seasons, Jakarta, Jumat (14/12/2012).
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono menjelaskan, masih butuh waktu lama untuk penerapan ERP. Bahkan berbanding terbalik dengan Bambang, Pris mengakui penerapan genap-ganjil sudah siap semuanya dan tidak perlu untuk menunggu waktu lama. Sedangkan untuk ERP, masih harus menyiapkan infrastruktur dan legal aspeknya.
"Kalau ganjil-genap itu lebih cepat. Apakah kita akan menunggu berlama-lama? Sampai macetnya semakin parah. Ganjil-genap itu pemecah kemacetan, jadi nanti alat-alatnya sama saja dengan ERP. Nanti kan ERP sama melihat plat nomor mobil, kameranya juga sama," jelas Pris.
Terkait dengan penerapan genap-ganjil tahun 2013 mendatang, Pris mengaku optimis penerapan ini akan berjalan dengan baik.
Dan angkutan umum di DKI diakui mampu untuk melayani 4 juta pengendara kendaraan pribadi yang akan beralih ke angkutan umum per harinya. "Angkutan umum cukup menahan perpindahan pengemudi kendaraan pribadi sebanyak 4 juta orang per hari," tukas Pris.
(san)
