Pendapatan orang miskin & kaya di Depok timpang
Jum'at, 14 Desember 2012 - 16:12 WIB
Pendapatan orang miskin & kaya di Depok timpang
A
A
A
Sindonews.com - Kesenjangan pendapatan antara orang miskin dan kaya di Kota Depok terlalu jauh. Hal itu menyusul membaiknya pertumbuhan ekonomi di kota Depok pada tahun 2011 sebesar 6,58 persen, jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 6,36 persen.
“Secara makro memang di Depok ekonomi tumbuh, tapi disparitas ekonomi terlalu jauh. Seharusnya, kesejahteraan itu merata dan semua orang bisa menikmatinya. Kenyataannya, keuntungan ekonomi itu lebih banyak dinikmati kalangan atas. Sementara, yang miskin tetap saja di posisinya,” ujar Kepala Bidang Tata Usaha (TU) BPS Kota Depok, Bambang Pamungkas, Kamis (14/12/2012).
Bambang menuturkan, Gini Ratio (Koefisien Gini) atau ketimpangan pendapatan kota Depok sebesar 0,2998 atau dalam kategori ketimpangan rendah cenderung sedang. Menurutnya, dengan jumlah tersebut memiliki arti ketimpangan terjadi antara orang kaya dan miskin di Depok terlalu jauh.
Dia menambahkan, seharusnya kesejahteraan bisa dirasakan secara merata antara orang kaya dan miskin. “Seharusnya, dalam pembangunan juga memperhatikan beberapa prinsip pemerataan kesejahteraan yang bisa dirasakan oleh semua. Diantaranya, pengangguran berkurang, kemiskinan berkurang, dan pembangunan yang terdistribusi,” terangnya.
Dia mencontohkan, ketimpangan pendapatan terlalu jauh bisa ditemukan pada suatu usaha baru di Depok yang sedang maju dan mendapatkan keuntungan.
Menurutnya, perolehan keuntungan sepenuhnya hanya pada top manajer dan pemilik usaha. Sedangkan, bagi pekerjanya pendapatannya kurang. Bahkan, jika diperjelas bisa dilihat taraf kehidupan antara warga Bojongsari dengan Cinere.
“Seharusnya kan saat ekonomi membaik, warga miskin ini bisa memenuhi kebutuhan mendesak dan mampu membeli barang yang layak. Sederhananya, kalau orang miskin ini kan bisa membeli makan di restoran atau barang yang bermerek. Tapi, ini kan tidak,” tuturnya.
Untuk itu, dirinya memiliki solusi dalam kesenjangan pendapatan diantaranya Pemerintah Kota Depok bisa membuat kebijakan yang lebih berpihak pada pelaku ekonomi kecil. Selain itu, memberikan keterampilan dan ilmu bagi para pelaku UKM.
“Bisa melalui kebijakan dari Pemkot Depok yang lebih berpihak pada UMKM. Seperti setiap mall mewajibkan keterlibatan UMKM lokal dan lainnya,” imbuhnya.
“Secara makro memang di Depok ekonomi tumbuh, tapi disparitas ekonomi terlalu jauh. Seharusnya, kesejahteraan itu merata dan semua orang bisa menikmatinya. Kenyataannya, keuntungan ekonomi itu lebih banyak dinikmati kalangan atas. Sementara, yang miskin tetap saja di posisinya,” ujar Kepala Bidang Tata Usaha (TU) BPS Kota Depok, Bambang Pamungkas, Kamis (14/12/2012).
Bambang menuturkan, Gini Ratio (Koefisien Gini) atau ketimpangan pendapatan kota Depok sebesar 0,2998 atau dalam kategori ketimpangan rendah cenderung sedang. Menurutnya, dengan jumlah tersebut memiliki arti ketimpangan terjadi antara orang kaya dan miskin di Depok terlalu jauh.
Dia menambahkan, seharusnya kesejahteraan bisa dirasakan secara merata antara orang kaya dan miskin. “Seharusnya, dalam pembangunan juga memperhatikan beberapa prinsip pemerataan kesejahteraan yang bisa dirasakan oleh semua. Diantaranya, pengangguran berkurang, kemiskinan berkurang, dan pembangunan yang terdistribusi,” terangnya.
Dia mencontohkan, ketimpangan pendapatan terlalu jauh bisa ditemukan pada suatu usaha baru di Depok yang sedang maju dan mendapatkan keuntungan.
Menurutnya, perolehan keuntungan sepenuhnya hanya pada top manajer dan pemilik usaha. Sedangkan, bagi pekerjanya pendapatannya kurang. Bahkan, jika diperjelas bisa dilihat taraf kehidupan antara warga Bojongsari dengan Cinere.
“Seharusnya kan saat ekonomi membaik, warga miskin ini bisa memenuhi kebutuhan mendesak dan mampu membeli barang yang layak. Sederhananya, kalau orang miskin ini kan bisa membeli makan di restoran atau barang yang bermerek. Tapi, ini kan tidak,” tuturnya.
Untuk itu, dirinya memiliki solusi dalam kesenjangan pendapatan diantaranya Pemerintah Kota Depok bisa membuat kebijakan yang lebih berpihak pada pelaku ekonomi kecil. Selain itu, memberikan keterampilan dan ilmu bagi para pelaku UKM.
“Bisa melalui kebijakan dari Pemkot Depok yang lebih berpihak pada UMKM. Seperti setiap mall mewajibkan keterlibatan UMKM lokal dan lainnya,” imbuhnya.
(san)
