Pelayanan publik Kota Depok terendah
Selasa, 11 Desember 2012 - 20:08 WIB
Pelayanan publik Kota Depok terendah
A
A
A
Sindonews.com – Berdasarkan hasil survey integritas sektor publik Tahun 2012, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kota Depok menempati posisi terendah.
Posisi ini sudah kali keduanya disandang Kota Depok. Bahkan, posisi tersebut lebih buruk dari tahun sebelumnya.
Menanggapi hasil survei itu, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail berdalih, Pemkot Depok telah melakukan evaluasi terus menerus terhadap indeks kepuasan masyarakat (IKM). Terdapat 21 layanan publik yang disorot baik dari kejelasan prosedur maupun ketepatan waktu.
"Memang masih ada kekurangan dalam pelayanan publik tersebut," jelasnya kepada wartawan, Selasa (11/12/2012).
Nur Mahmudi berdalih, Depok masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melayani masyarakat di kelurahan dan kecamatan.
Untuk melayani masyarakat dengan kondisi ideal, Depok masih membutuhkan sekitar 3.000 pegawai negeri sipil.
"Berbeda dengan kondisi daerah lain yang kelebihan SDM, kami masih kekurangan. Baik di puskesmas seperti bidan, dokter, maupun tenaga perawat. Selain itu, kekurangan SDM juga terjadi di tempat pelayanan lainnya, seperti kelurahan hanya ada 9 personel," ujarnya.
Sementara itu, tahun lalu, ranking Depok di posisi dua paling buncit sebelum Lampung. Hal itu menjadi santapan lezat bagi para Lembaga Swadaya Manusia (LSM) yang menentang kepemimpinan Nur Mahmudi.
Posisi ini sudah kali keduanya disandang Kota Depok. Bahkan, posisi tersebut lebih buruk dari tahun sebelumnya.
Menanggapi hasil survei itu, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail berdalih, Pemkot Depok telah melakukan evaluasi terus menerus terhadap indeks kepuasan masyarakat (IKM). Terdapat 21 layanan publik yang disorot baik dari kejelasan prosedur maupun ketepatan waktu.
"Memang masih ada kekurangan dalam pelayanan publik tersebut," jelasnya kepada wartawan, Selasa (11/12/2012).
Nur Mahmudi berdalih, Depok masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melayani masyarakat di kelurahan dan kecamatan.
Untuk melayani masyarakat dengan kondisi ideal, Depok masih membutuhkan sekitar 3.000 pegawai negeri sipil.
"Berbeda dengan kondisi daerah lain yang kelebihan SDM, kami masih kekurangan. Baik di puskesmas seperti bidan, dokter, maupun tenaga perawat. Selain itu, kekurangan SDM juga terjadi di tempat pelayanan lainnya, seperti kelurahan hanya ada 9 personel," ujarnya.
Sementara itu, tahun lalu, ranking Depok di posisi dua paling buncit sebelum Lampung. Hal itu menjadi santapan lezat bagi para Lembaga Swadaya Manusia (LSM) yang menentang kepemimpinan Nur Mahmudi.
(stb)
