Wali Kota Depok akui sistem pelayanan buruk
Selasa, 11 Desember 2012 - 19:00 WIB
Wali Kota Depok akui sistem pelayanan buruk
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan hasil survei integritas sektor publik tahun 2012 dan menyatakan, institusi pemerintah dengan palayanan publik terburuk se-Indonesia adalah Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Depok Nur Mahmudi menyatakan, pihaknya menyambut baik hasil survei yang dilakukan KPK. Bahkan, dia mengaku beruntung. Karena, dari hasil survei yang dilihat dari 3 tersebut Pemkot Depok mendapatkan skor intergitas layanan publik masih di bawah enam.
“Kami evaluasi juga apa saja yang kita lakukan dalam perbaikan kinerja. Terutama kekurangan personel di tempat pelayanan langsung seperti kelurahan, kecamatan, yang membuat masyarakat belum puas,” katanya di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/12/2012).
Ditambahkan dia, pihaknya sebenarnya sudah melakukan survei indeks kepuasan masyarakat dengan berdasarkan petunjuk Kemenpan dengan 21 jenis layanan. Untuk itu, dia berharap hasil survei KPK tidak disalahartikan, sebagai petunjuk tingkat korupsi suatu daerah terutama yang terjadi di Pemkot Depok.
"Ini akan menjadi distortif. Kami akan mempelajari terus dan berkonsultasi bahkan mengundang pihak KPK untuk menyamakan persepsi usaha-usaha kami yang selama ini dilakukan secara terus menerus untuk peningkatan integritas," tukasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengungkapkan, survei dilakukan dalam rangka optimalisasi pencegahan korupsi. Survei itu dilakukan untuk menelusuri akar permasalahan korupsi di sektor pelayanan publik.
Dari 60 daerah yang disurvei, terdapat 16 Pemda yang nilai integritasnya masih di bawah 6 yakni, Pemkot Bekasi, Pemkot Medan, Pemkot Cirebon, Pemkot Jayapura, Pemkot Bima, Pemkot Ternate, Pemkot Palu, Pemkot Kendari, Pemkot Bandung, Pemkot Serang, Pemkot Bengkulu, Pemkot Semarang, Pemkab Jember, Pemkot Metro, Pemkot Bandar Lampung.
“Dan terakhir (yang terendah) itu Pemkot Depok,” ungkap Iswan.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Depok Nur Mahmudi menyatakan, pihaknya menyambut baik hasil survei yang dilakukan KPK. Bahkan, dia mengaku beruntung. Karena, dari hasil survei yang dilihat dari 3 tersebut Pemkot Depok mendapatkan skor intergitas layanan publik masih di bawah enam.
“Kami evaluasi juga apa saja yang kita lakukan dalam perbaikan kinerja. Terutama kekurangan personel di tempat pelayanan langsung seperti kelurahan, kecamatan, yang membuat masyarakat belum puas,” katanya di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/12/2012).
Ditambahkan dia, pihaknya sebenarnya sudah melakukan survei indeks kepuasan masyarakat dengan berdasarkan petunjuk Kemenpan dengan 21 jenis layanan. Untuk itu, dia berharap hasil survei KPK tidak disalahartikan, sebagai petunjuk tingkat korupsi suatu daerah terutama yang terjadi di Pemkot Depok.
"Ini akan menjadi distortif. Kami akan mempelajari terus dan berkonsultasi bahkan mengundang pihak KPK untuk menyamakan persepsi usaha-usaha kami yang selama ini dilakukan secara terus menerus untuk peningkatan integritas," tukasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengungkapkan, survei dilakukan dalam rangka optimalisasi pencegahan korupsi. Survei itu dilakukan untuk menelusuri akar permasalahan korupsi di sektor pelayanan publik.
Dari 60 daerah yang disurvei, terdapat 16 Pemda yang nilai integritasnya masih di bawah 6 yakni, Pemkot Bekasi, Pemkot Medan, Pemkot Cirebon, Pemkot Jayapura, Pemkot Bima, Pemkot Ternate, Pemkot Palu, Pemkot Kendari, Pemkot Bandung, Pemkot Serang, Pemkot Bengkulu, Pemkot Semarang, Pemkab Jember, Pemkot Metro, Pemkot Bandar Lampung.
“Dan terakhir (yang terendah) itu Pemkot Depok,” ungkap Iswan.
(san)
