Transparan anggaran dinas, Jokowi sambangi BPK
Selasa, 11 Desember 2012 - 16:36 WIB
Transparan anggaran dinas, Jokowi sambangi BPK
A
A
A
Sindonews.com – Dalam rangka mendukung pemberatasan korupsi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya transparan dalam pengelolaan anggaran.
Hal itu dibuktikan, dengan kunjungan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kedatangan Jokowi ke BPK, untuk menindaklanjuti nota kesepamahan antara Pemprov DKI Jakarta dengan BPK, untuk keterbukaan pengelolaan anggaran di lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
"Hari ini BPK kedatangan tamu yang cukup populer, Gubernur DKI Jakarta Bapak Jokowi,” kata Ketua BPK, Hadi Purnomo di BPK, Jakarta, Selasa (11/12/2012).
Kehadiran Jokowi di BPK, lanjutnya, untuk menindaklanjuti Mou yang telah dibuat antara Pemprov DKI dengan BPK.
“Kunjungan ini merupakan tindaklanjut dari Mou yang sudah disepakati antara Pemprov DKI dengan BPK,” kataya.
Ia menilai, MoU yang sudah dibuat, akan memaksa semua pihak di lingkungan Pemprov DKI Jakarta agar lebih terbuka dalam mengelola keuangan.
"MoU ini, untuk membantu teman-teman untuk lebih terbuka. Tentunya, Pemprov DKI dan BPK juga akan saling terbuka,” jelas Hadi.
Rencananya, BPK akan mengambil langkah sistematik agar bisa melakukan pemeriksaan keuangan setiap hari. Apabila ditemukan hal yang dinilai tidak wajar, maka BPK akan mengirimkan surat kepada Jokowi.
"BPK akan mengambil langkah secara sistemik. Sehingga bapak bisa melakukan pemeriksaan setiap harinya. sistem ini dinamakan desk audit. Kalau nanti dalam pemeriksaan ditemukan hal yang tidak wajar atau kurang wajar, kami kirim surat kepada Pak Gubernur," tukas Hadi.
Hal itu dibuktikan, dengan kunjungan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kedatangan Jokowi ke BPK, untuk menindaklanjuti nota kesepamahan antara Pemprov DKI Jakarta dengan BPK, untuk keterbukaan pengelolaan anggaran di lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
"Hari ini BPK kedatangan tamu yang cukup populer, Gubernur DKI Jakarta Bapak Jokowi,” kata Ketua BPK, Hadi Purnomo di BPK, Jakarta, Selasa (11/12/2012).
Kehadiran Jokowi di BPK, lanjutnya, untuk menindaklanjuti Mou yang telah dibuat antara Pemprov DKI dengan BPK.
“Kunjungan ini merupakan tindaklanjut dari Mou yang sudah disepakati antara Pemprov DKI dengan BPK,” kataya.
Ia menilai, MoU yang sudah dibuat, akan memaksa semua pihak di lingkungan Pemprov DKI Jakarta agar lebih terbuka dalam mengelola keuangan.
"MoU ini, untuk membantu teman-teman untuk lebih terbuka. Tentunya, Pemprov DKI dan BPK juga akan saling terbuka,” jelas Hadi.
Rencananya, BPK akan mengambil langkah sistematik agar bisa melakukan pemeriksaan keuangan setiap hari. Apabila ditemukan hal yang dinilai tidak wajar, maka BPK akan mengirimkan surat kepada Jokowi.
"BPK akan mengambil langkah secara sistemik. Sehingga bapak bisa melakukan pemeriksaan setiap harinya. sistem ini dinamakan desk audit. Kalau nanti dalam pemeriksaan ditemukan hal yang tidak wajar atau kurang wajar, kami kirim surat kepada Pak Gubernur," tukas Hadi.
(stb)
