Teten Masduki bantah, hambat pengkaderan parpol
Sabtu, 10 November 2012 - 01:56 WIB
Teten Masduki bantah, hambat pengkaderan parpol
A
A
A
Sindonews.com - Bakal calon (balon) Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Teten Masduki, menepis anggapan, apa yang dilakukanya di Pilgub Jabar 2013, dicap sebagai deparpolisasi atau memandulkan pengkaderan partai politik (parpol).
Menurut Teten, justru dirinya menyampaikan terima kasih kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), karena diberi kesempatan menjadi balon wagub Jabar mendampingi Rieke Diah Pitaloka di Pilgub Jabar 2013.
“Tidak benar kamu menghambat pengkaderan partai, kami memiliki kesadaran demokrasi,” kata Teten, yang diberi kesempatan menyampaikan sambutan di Rakerdasus PDIP Jabar, di Bandung Convention Center, Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jumat (9/11/2012).
Menurutnya, langkah PDIP yang membangun koalisi dengan tokoh masyarakat justru mendapat nilai positif bagi demokrasi. Sebab, ketika masa demonstrasi besar-besaran, dirinya justru berkoalisi beberapa aktivis dari PDIP dan LSM.
“Maka koalisi dengan saya sebagai rakyat penting dalam membangun demokrasi. Salah satu tugas parpol adalah memperbaiki kualitas demokrasi,” tegasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, lewat koalisi antara PDIP dan rakyat, diharapkan terjadi kedekatan antara parpol dan rakyat.
“Kalau terpilih (sebagai gubernur dan wakil gubernur Jabar), tugas selanjutnya lebih berat lagi, berarti PDIP harus jadi pembela kaum marhaen (rakyat kecil) dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tutup pendiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW) ini.
Menurut Teten, justru dirinya menyampaikan terima kasih kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), karena diberi kesempatan menjadi balon wagub Jabar mendampingi Rieke Diah Pitaloka di Pilgub Jabar 2013.
“Tidak benar kamu menghambat pengkaderan partai, kami memiliki kesadaran demokrasi,” kata Teten, yang diberi kesempatan menyampaikan sambutan di Rakerdasus PDIP Jabar, di Bandung Convention Center, Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jumat (9/11/2012).
Menurutnya, langkah PDIP yang membangun koalisi dengan tokoh masyarakat justru mendapat nilai positif bagi demokrasi. Sebab, ketika masa demonstrasi besar-besaran, dirinya justru berkoalisi beberapa aktivis dari PDIP dan LSM.
“Maka koalisi dengan saya sebagai rakyat penting dalam membangun demokrasi. Salah satu tugas parpol adalah memperbaiki kualitas demokrasi,” tegasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, lewat koalisi antara PDIP dan rakyat, diharapkan terjadi kedekatan antara parpol dan rakyat.
“Kalau terpilih (sebagai gubernur dan wakil gubernur Jabar), tugas selanjutnya lebih berat lagi, berarti PDIP harus jadi pembela kaum marhaen (rakyat kecil) dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tutup pendiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW) ini.
(maf)
