Tana Toraja-Toraja Utara masih rebutan aset
Selasa, 06 November 2012 - 14:19 WIB
Tana Toraja-Toraja Utara masih rebutan aset
A
A
A
Sindonews.com - Kisruh perebutan aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tana Toraja yang ada di wilayah Toraja Utara kian memanas. Kali ini berimbas pada mutasi kepala cabang PDAM di Rantepao Kabupaten Toraja Utara yang dilakukan PDAM Tana Toraja tetapi ditolak oleh pemkab Toraja Utara.
Penolakan mutasi kepala cabang PDAM Rantepao oleh pemkab Toraja Utara itu terungkap dalam rapat dengar pendapat antara komisi I DPRD Tana Toraja bersama pimpinan PDAM Tana Toraja terkait rencana penyerahan aset PDAM ke Toraja Utara di gedung DPRD Tana Toraja.
Direktur Utama PDAM Tana Toraja, Richard P Ranteallo di hadapan ketua dan anggota Komisi I DPRD menjelaskan mutasi kacabang PDAM Rantepao lantaran yang bersangkutan dinilai tidak mengindahkan instruksi direktur PDAM Tana Toraja terkait pendapatan PDAM di Toraja Utara yang bersumber dari tagihan rekening air pelanggan dan non air tidak lagi di setor ke PDAM Tana Toraja.
Sebelum SK mutasi kacabang PDAM Rantepao diterbitkan, direksi PDAM Tana Toraja sudah memberikan teguran agar semua pendapatan PDAM Rantepao disetor ke kas PDAM Tana Toraja. Tetapi teguran tersebut tidak diindahkan melainkan pendapatan PDAM di Rantepao disetor ke rekening khusus PDAM Toraja Utara. Direksi PDAM Tana Toraja pun kemudian menunjuk kacabang yang baru sementara pejabat kacabang PDAM Rantepao yang lama ditarik kembali bertugas ke PDAM Tana Toraja.
“Sangat disayangkan, pejabat Kepala Cabang PDAM Rantepao yang baru tidak diterima dengan baik sebagai Kepala Cabang PDAM Rantepao,” ungkap Richard menjelaskan kepada wartawan, Selasa (6/11/2012).
Richard juga mengungkapkan saat ini PDAM Tana Toraja tidak bisa lagi mengontrol besarnya pendapatan dan tunggakan pelanggan yang ada cabang PDAM Rantepao. Pasalnya, data base pada sistem biling rekening online cabang PDAM Rantepao diduga dibobol oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Diduga, rusaknya data base pada sistem biling rekening online akibat belum diserahkannya aset PDAM Tana Toraja yang ada di wilayah Toraja Utara.
Menurut Richard, pemkab Tana Toraja beritikad baik untuk menyerahkan aset PDAM yang ada di Toraja Utara kepada pemerintah kabupaten pemekarannya tetapi masih menunggu hasil audit BPKP Sulsel. Hasil audit BPKP akan menjadi dasar bagi pemkab Tana Toraja dalam pembagian aset PDAM ke pemkab Toraja Utara.
“Sebelum ada penyerahan aset secara resmi, pengelolaan manajemen, keuangan hingga mutasi pegawai PDAM di Toraja Utara masih menjadi hak PDAM Tana Toraja,” katanya.
Ketua komisi I DPRD Tana Toraja, Titus Feri Pananangan menyatakan komisi I DPRD Tana Toraja belum mengambil sikap terkait persoalan aset PDAM Tana Toraja di wilayah Toraja Utara yang dilaporkan pimpinan PDAM Tana Toraja. Laporan pimpinan PDAM Tana Toraja yang disampikan kepada komisi I dinilai baru sepihak. Komisi I masih akan melakukan pembahasan lebih lanjut serta menelusuri semua dokumen pendukung untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan yang ada di PDAM Tana Toraja.
“Sebagai alat kelengkapan di DPRD, komisi I tidak punya wewenang untuk mengambil keputusan. Hasil pembahasan terkait persoalan yang dihadapi PDAM Tana Toraja akan dibuat dalam bentuk rekomendasi kepada pimpinan DPRD melalui rapat paripurna,” jelasnya.
Penolakan mutasi kepala cabang PDAM Rantepao oleh pemkab Toraja Utara itu terungkap dalam rapat dengar pendapat antara komisi I DPRD Tana Toraja bersama pimpinan PDAM Tana Toraja terkait rencana penyerahan aset PDAM ke Toraja Utara di gedung DPRD Tana Toraja.
Direktur Utama PDAM Tana Toraja, Richard P Ranteallo di hadapan ketua dan anggota Komisi I DPRD menjelaskan mutasi kacabang PDAM Rantepao lantaran yang bersangkutan dinilai tidak mengindahkan instruksi direktur PDAM Tana Toraja terkait pendapatan PDAM di Toraja Utara yang bersumber dari tagihan rekening air pelanggan dan non air tidak lagi di setor ke PDAM Tana Toraja.
Sebelum SK mutasi kacabang PDAM Rantepao diterbitkan, direksi PDAM Tana Toraja sudah memberikan teguran agar semua pendapatan PDAM Rantepao disetor ke kas PDAM Tana Toraja. Tetapi teguran tersebut tidak diindahkan melainkan pendapatan PDAM di Rantepao disetor ke rekening khusus PDAM Toraja Utara. Direksi PDAM Tana Toraja pun kemudian menunjuk kacabang yang baru sementara pejabat kacabang PDAM Rantepao yang lama ditarik kembali bertugas ke PDAM Tana Toraja.
“Sangat disayangkan, pejabat Kepala Cabang PDAM Rantepao yang baru tidak diterima dengan baik sebagai Kepala Cabang PDAM Rantepao,” ungkap Richard menjelaskan kepada wartawan, Selasa (6/11/2012).
Richard juga mengungkapkan saat ini PDAM Tana Toraja tidak bisa lagi mengontrol besarnya pendapatan dan tunggakan pelanggan yang ada cabang PDAM Rantepao. Pasalnya, data base pada sistem biling rekening online cabang PDAM Rantepao diduga dibobol oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Diduga, rusaknya data base pada sistem biling rekening online akibat belum diserahkannya aset PDAM Tana Toraja yang ada di wilayah Toraja Utara.
Menurut Richard, pemkab Tana Toraja beritikad baik untuk menyerahkan aset PDAM yang ada di Toraja Utara kepada pemerintah kabupaten pemekarannya tetapi masih menunggu hasil audit BPKP Sulsel. Hasil audit BPKP akan menjadi dasar bagi pemkab Tana Toraja dalam pembagian aset PDAM ke pemkab Toraja Utara.
“Sebelum ada penyerahan aset secara resmi, pengelolaan manajemen, keuangan hingga mutasi pegawai PDAM di Toraja Utara masih menjadi hak PDAM Tana Toraja,” katanya.
Ketua komisi I DPRD Tana Toraja, Titus Feri Pananangan menyatakan komisi I DPRD Tana Toraja belum mengambil sikap terkait persoalan aset PDAM Tana Toraja di wilayah Toraja Utara yang dilaporkan pimpinan PDAM Tana Toraja. Laporan pimpinan PDAM Tana Toraja yang disampikan kepada komisi I dinilai baru sepihak. Komisi I masih akan melakukan pembahasan lebih lanjut serta menelusuri semua dokumen pendukung untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan yang ada di PDAM Tana Toraja.
“Sebagai alat kelengkapan di DPRD, komisi I tidak punya wewenang untuk mengambil keputusan. Hasil pembahasan terkait persoalan yang dihadapi PDAM Tana Toraja akan dibuat dalam bentuk rekomendasi kepada pimpinan DPRD melalui rapat paripurna,” jelasnya.
(azh)
