Pemerintah diminta tunda kirim TKI ke Malaysia
Rabu, 31 Oktober 2012 - 15:39 WIB
Pemerintah diminta tunda kirim TKI ke Malaysia
A
A
A
Sindonews.com – Pemerintah diminta melakukan penundaan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Jawa Barat (Jabar) ke Malaysia.
Hal itu dinilai harus ditempuh pemerintah sebagai upaya protes iklan diskon TKI yang dirasa sangat menyakitkan Bangsa Indonesia.
“Harus ada sikap tegas, salah satunya tunda pengiriman TKI ke Malaysia," jelas Aktivis Buruh Migran, Prapti Wahyuningsih, kepada wartawan, Rabu (31/10/2012).
Prapti menegaskan, langkah penundaan pengiriman TKI akan menjadi pelajaran bagi Malaysia.
“Cukup tiga bulan saja menunda untuk pengiriman TKI dari Jabar. Pasti bisa ketar-ketir warga Malaysia yang membutuhkan TKI," tuturnya.
Selain memprotes Malaysia, dia juga berharap pemerintah menghapuskan pengiriman TKI yang dikelola oleh pihak swasta. Pasalnya, banyak masalah yang tak muncul jika dikelola pihak swasta.
"Sudah sepatutnya yang mengurusi TKI adalah pemerintah dan bukan pihak swasta," tegasnya.
Prapti mengatakan, selama ini faktor pendidikan menjadi faktor penyebab para TKI diperlakukan tidak baik. Seharusnya, sebelum pemberangkatan TKI, pemerintah wajib memberikan pelatihan.
Pelatihan itu tidak hanya diberikan di penampungan, namun juga harus ke sumber-sumber TKI, seperti Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Cirebon, Karawang, dan Indramayu.
Dari data yang dimilikinya selama ini, sebanyak sembilan ribu warga Jabar bekerja sebagai TKI di Malaysia. Mayoritas mereka berusia 15 hingga 40 tahun dengan latar pendidikan SD hingga SMA.
Hal itu dinilai harus ditempuh pemerintah sebagai upaya protes iklan diskon TKI yang dirasa sangat menyakitkan Bangsa Indonesia.
“Harus ada sikap tegas, salah satunya tunda pengiriman TKI ke Malaysia," jelas Aktivis Buruh Migran, Prapti Wahyuningsih, kepada wartawan, Rabu (31/10/2012).
Prapti menegaskan, langkah penundaan pengiriman TKI akan menjadi pelajaran bagi Malaysia.
“Cukup tiga bulan saja menunda untuk pengiriman TKI dari Jabar. Pasti bisa ketar-ketir warga Malaysia yang membutuhkan TKI," tuturnya.
Selain memprotes Malaysia, dia juga berharap pemerintah menghapuskan pengiriman TKI yang dikelola oleh pihak swasta. Pasalnya, banyak masalah yang tak muncul jika dikelola pihak swasta.
"Sudah sepatutnya yang mengurusi TKI adalah pemerintah dan bukan pihak swasta," tegasnya.
Prapti mengatakan, selama ini faktor pendidikan menjadi faktor penyebab para TKI diperlakukan tidak baik. Seharusnya, sebelum pemberangkatan TKI, pemerintah wajib memberikan pelatihan.
Pelatihan itu tidak hanya diberikan di penampungan, namun juga harus ke sumber-sumber TKI, seperti Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Cirebon, Karawang, dan Indramayu.
Dari data yang dimilikinya selama ini, sebanyak sembilan ribu warga Jabar bekerja sebagai TKI di Malaysia. Mayoritas mereka berusia 15 hingga 40 tahun dengan latar pendidikan SD hingga SMA.
(rsa)
