Moratorium TKI ke Malaysia harus diberlakukan lagi
Selasa, 30 Oktober 2012 - 11:21 WIB
Moratorium TKI ke Malaysia harus diberlakukan lagi
A
A
A
Sindonews.com - Munculnya selebaran iklan yang 'mengobral' Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ini menimbulkan reaksi keras dari Minrant Institute.
Divisi Program Advokasi Migrant Institute Ali Yasin, sikap tersebut melecehkan harga diri bangsa Indonesia. Tentunya, sangat ironis dengan kondisi yang terjadi kondisi bangsa saat ini.
"Sungguh ironis ada anak bangsa yang dijual oleh anak bangsa lain. Perlu adanya moratorium agar kondisi tersebut tidak terjadi dan sangat melecehkan harga diri bangsa indonesia," ungkap Ali Yasin menjelaskan, Selasa (30/10/2012).
Ia juga mengatakan, sebenarnya aksi mengobral TKI di negeri Jiran sangat marak. TKI di negara tersebut dihargai sangat murah terlebih lagi para TKI yang bekerja di sektor informal. Kondisi tersebut terjadi, dengan cara dari mulut ke mulut.
"Kali ini mencuat karena memang tertulis dalam bentuk iklan. Sebenarnya jika dirunut ada sikap mengobral TKI dari mulut ke mulut. Pemerintah harus tegas," katanya.
Moratorium perlu dilakukan untuk mengatur tata kelola TKI di Malaysia. Ia juga menyayangkan dengan sikap pemerintah Indonesia yang membuka Moratorium pada September 2011 lalu. Padahal, kondisi tata kelola masih banyak masalah. Pemerintah hanya melakukan pertimbangan permintaan tenaga kerja yang banyak di Malaysia dan terpenuhi tuntutan gaji para TKI. Namun di sektor lain seperti keamanan dan perlindungan TKI masih belum tercapai.
"Moratorium perlu diberlakukan lagi dan pemerintah harus menata tata kelola TKI. Termasuk di sektor Informal yang masih banyak kendala. Dan rata-rata TKI yang bekerja di sektor ini yang menuai banyak masalah. Sebab yang menerima order adalah langsung dari perusahaan jasa penyedia TKI. Kalau Sektor Formal, Job ordernya yang menerima adalah pemerintah," paparnya.
Divisi Program Advokasi Migrant Institute Ali Yasin, sikap tersebut melecehkan harga diri bangsa Indonesia. Tentunya, sangat ironis dengan kondisi yang terjadi kondisi bangsa saat ini.
"Sungguh ironis ada anak bangsa yang dijual oleh anak bangsa lain. Perlu adanya moratorium agar kondisi tersebut tidak terjadi dan sangat melecehkan harga diri bangsa indonesia," ungkap Ali Yasin menjelaskan, Selasa (30/10/2012).
Ia juga mengatakan, sebenarnya aksi mengobral TKI di negeri Jiran sangat marak. TKI di negara tersebut dihargai sangat murah terlebih lagi para TKI yang bekerja di sektor informal. Kondisi tersebut terjadi, dengan cara dari mulut ke mulut.
"Kali ini mencuat karena memang tertulis dalam bentuk iklan. Sebenarnya jika dirunut ada sikap mengobral TKI dari mulut ke mulut. Pemerintah harus tegas," katanya.
Moratorium perlu dilakukan untuk mengatur tata kelola TKI di Malaysia. Ia juga menyayangkan dengan sikap pemerintah Indonesia yang membuka Moratorium pada September 2011 lalu. Padahal, kondisi tata kelola masih banyak masalah. Pemerintah hanya melakukan pertimbangan permintaan tenaga kerja yang banyak di Malaysia dan terpenuhi tuntutan gaji para TKI. Namun di sektor lain seperti keamanan dan perlindungan TKI masih belum tercapai.
"Moratorium perlu diberlakukan lagi dan pemerintah harus menata tata kelola TKI. Termasuk di sektor Informal yang masih banyak kendala. Dan rata-rata TKI yang bekerja di sektor ini yang menuai banyak masalah. Sebab yang menerima order adalah langsung dari perusahaan jasa penyedia TKI. Kalau Sektor Formal, Job ordernya yang menerima adalah pemerintah," paparnya.
(azh)
