Jakarta terapkan ERP tahun depan
Minggu, 28 Oktober 2012 - 14:19 WIB
Jakarta terapkan ERP tahun depan
A
A
A
Sindonews.com — Awal tahun depan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar elektronik. Penerapan ini sebagai salah satu upaya menekan angka kemacetan lalu lintas yang semakin parah di Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, yakni Kementerian Keuangan, terkait regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan sistem ERP. "Bulan depan regulasi dari pemerintah pusat akan terbit," ungkap Jokowi, di Jakarta, Minggu (28/10/2012).
Menurut dia, dengan akan terbitnya regulasi yang mengatur tentang sistem ERP, maka Jakarta harus mulai mempersiapkan diri untuk menerapkan jalan berbayar elektronik. Sistem ini dilakukan untuk menekan angka kemacetan lalulintas terutama di ruas jalan 3 in 1. Sistem jalan berpenumpang minimal tiga orang itu tidak lagi ampuh menekan kemacetan di ibukota.
Bila telah terbit aturan yang memayungi pelaksanaan tersebut maka sambung mantan Walikota Solo ini, seluruh persiapan harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Mulai dari infstruktur, lokasi, waktu dan sistem pembayaran. Persiapan menuju ke arah itu tidaklah memerlukan waktu terlalu lama. Selama ini jajaran Pemprov DKI Jakarta telah mempersiapkan secara teknis.
Selama ini, penerapan ERP terlambat, karena belum adanya regulasi dari pemerintah pusat sebagai payung hukum. "Tahun depan harus mulai dilaksanakan. Waktu tersisa tahun ini dapat dimaksimalkan untuk persiapan," terang Jokowi.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, yakni Kementerian Keuangan, terkait regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan sistem ERP. "Bulan depan regulasi dari pemerintah pusat akan terbit," ungkap Jokowi, di Jakarta, Minggu (28/10/2012).
Menurut dia, dengan akan terbitnya regulasi yang mengatur tentang sistem ERP, maka Jakarta harus mulai mempersiapkan diri untuk menerapkan jalan berbayar elektronik. Sistem ini dilakukan untuk menekan angka kemacetan lalulintas terutama di ruas jalan 3 in 1. Sistem jalan berpenumpang minimal tiga orang itu tidak lagi ampuh menekan kemacetan di ibukota.
Bila telah terbit aturan yang memayungi pelaksanaan tersebut maka sambung mantan Walikota Solo ini, seluruh persiapan harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Mulai dari infstruktur, lokasi, waktu dan sistem pembayaran. Persiapan menuju ke arah itu tidaklah memerlukan waktu terlalu lama. Selama ini jajaran Pemprov DKI Jakarta telah mempersiapkan secara teknis.
Selama ini, penerapan ERP terlambat, karena belum adanya regulasi dari pemerintah pusat sebagai payung hukum. "Tahun depan harus mulai dilaksanakan. Waktu tersisa tahun ini dapat dimaksimalkan untuk persiapan," terang Jokowi.
(lns)
