1.076 keluarga tetap menolak relokasi
Rabu, 24 Oktober 2012 - 03:00 WIB
1.076 keluarga tetap menolak relokasi
A
A
A
Sindonews.com - Sebanyak 1.076 kepala keluarga korban erupsi dan banjir lahar dingin Gunung Merapi menolak untuk relokasi. Sebagian besar mereka bahkan memilih kembali membangun rumahnya dengan berswadaya.
Untuk wilayah Kabupaten Sleman, relokasi itu ditetapkan dalam surat Bupati Sleman nomor 361/2944 tertanggal 28 September 2012. Dalam surat itu disebutkan bahwa dari 2.721 keluarga korban erupsi, 592 keluarga dari lima desa, menolak untuk direlokasi.
Berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/18319 tertanggal 20 September 2012, diketahui ada 165 keluarga di Kabupaten Klaten, yang menjadi korban bencana erupsi dan lahar dingin menolak untuk direlokasi.
Sementara di Kabupaten Magelang, hanya 426 keluarga dari 746 keluarga yang bersedia direlokasi, dan 319 keluarga menolak meninggalkan tempat asalnya.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, pihaknya tidak akan memaksa semua warga yang menolak untuk direlokasi.
"Mereka menolak dengan alasan ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagian dari mereka merasa tidak bisa meninggalkan tempat asalnya," katanya melalui pesan singkatnya, Selasa 23 Oktober 2012.
Selain itu, BNPB juga berkomitmen akan berupaya membantu meminimalkan resiko bencana, dengan berupaya menyiapkan sarana prasarana pendukung seperti memperbaiki jalur evakuasi, dan memberikan informasi, pengetahuan tentang kebencanaan kepada warga.
Dijelaskannya, untuk warga yang bersedia direlokasi, BNPB akan memberikan dana stimulan sebesar Rp30 juta untuk pembangunan rumah, atau hunian tetap, dan Rp7 juta untuk pengadaan tanah.
Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Simbang Toto Wiharso mengatakan, saat ini pihaknya masih terus melakukan pendekatan agar semua warga yang berada di zona rawan bencana erupsi dan banjir lahar dingin bersedia direlokasi.
"Kami masih membuka peluang bagi warga untuk berubah pikiran, dan mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan untuk pembangunan huntap hingga akhir Oktober ini," ungkapnya.
Untuk wilayah Kabupaten Sleman, relokasi itu ditetapkan dalam surat Bupati Sleman nomor 361/2944 tertanggal 28 September 2012. Dalam surat itu disebutkan bahwa dari 2.721 keluarga korban erupsi, 592 keluarga dari lima desa, menolak untuk direlokasi.
Berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/18319 tertanggal 20 September 2012, diketahui ada 165 keluarga di Kabupaten Klaten, yang menjadi korban bencana erupsi dan lahar dingin menolak untuk direlokasi.
Sementara di Kabupaten Magelang, hanya 426 keluarga dari 746 keluarga yang bersedia direlokasi, dan 319 keluarga menolak meninggalkan tempat asalnya.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, pihaknya tidak akan memaksa semua warga yang menolak untuk direlokasi.
"Mereka menolak dengan alasan ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagian dari mereka merasa tidak bisa meninggalkan tempat asalnya," katanya melalui pesan singkatnya, Selasa 23 Oktober 2012.
Selain itu, BNPB juga berkomitmen akan berupaya membantu meminimalkan resiko bencana, dengan berupaya menyiapkan sarana prasarana pendukung seperti memperbaiki jalur evakuasi, dan memberikan informasi, pengetahuan tentang kebencanaan kepada warga.
Dijelaskannya, untuk warga yang bersedia direlokasi, BNPB akan memberikan dana stimulan sebesar Rp30 juta untuk pembangunan rumah, atau hunian tetap, dan Rp7 juta untuk pengadaan tanah.
Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Simbang Toto Wiharso mengatakan, saat ini pihaknya masih terus melakukan pendekatan agar semua warga yang berada di zona rawan bencana erupsi dan banjir lahar dingin bersedia direlokasi.
"Kami masih membuka peluang bagi warga untuk berubah pikiran, dan mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan untuk pembangunan huntap hingga akhir Oktober ini," ungkapnya.
(lil)
