Penertiban PKL diwarnai kericuhan
Senin, 08 Oktober 2012 - 16:43 WIB
Penertiban PKL diwarnai kericuhan
A
A
A
Sindonews.com - Penertiban pedagang kaki lima (PKL) Pasar Kliwon Temanggung diwarnai kericuhan. Ratusan PKL melawan dengan memblokade upaya penertiban yang dilakukan petugas Satpol PP Kabupaten Temanggung.
Aksi blokade yang dilakukan para PKL dengan membentangkan spanduk di lapak-lapak yang akan ditertibkan cukup membuat petugas kesulitan melakukan proses penertiban. Petugas yang beberapa kali mencoba berkomunikasi dengan massa tidak menemukan kesepakatan.
Bahkan, massa sempat mengamuk dan mengeroyok salah seorang pedagang sayur keliling yang diduga memprovokasi kegiatan tersebut. Pria yang diketahui bernama Sri Kabul Wahyudono (43), ini kemudian diamankan oleh petugas Polres Temanggung.
Menurut penuturan Sri Kabul Wahyudono, kebrutalan massa bermula dari kesalahpahaman setelah dia melontarkan pertanyaan perihal penertiban.
"Saya itu hanya mau bertanya, kalau PKL ditertibkan, apakah saya masih bisa berdagang atau tidak. Hanya itu saja," kata warga Dusun Sragan, Desa Menggoro, Kecamatan Tembarak ini, Senin (8/10/2012).
Usai menghajar Sri Kabul, situasi di lokasi penertiban semakin memanas. Ratusan PKL masih tetap memblokade penertiban. Bahkan nyaris terjadi baku hantam antara Satpol PP dengan para PKL akibat blokade tersebut.
"Sampai kapanpun, dengan upaya apapun, kami akan menolak penertiban tersebut," tegas Ja'far Shodiq salah seorang PKL.
Mereka menilai, penertiban yang dilakukan oleh Pemkab Temanggung melalui Satpol PP tidak berdasarkan pada hasil kesepakatan dengan DPRD Temanggung yang menurut pedagang telah memberikan rekomendasi untuk dapat berdagang hingga 15 Oktober 2012 mendatang.
"Pada demo kami di DPRD, Ketua DPRD telah membolehkan kami berdagang di sini. Jadi ini tidak sah," terangnya.
Ketegangan yang terus terjadi membuat lalu lintas di sepanjang Jalan S. Parman macet hingga dua kilometer.
Untuk meredam emosi, petugas Satpol PP akhirnya mengarahkan para pedagang ke Setda Temanggung guna melakukan audiensi. Ratusan massa PKL pun kemudian beralih ke Jalan ke Jalan Ahmad Yani untuk menghadap Bupati Temanggung dengan membentangkan spanduk dan membawa poster penolakan.
"Sampai di sini (Setda) ternyata Bupati hanya mau bertemu dengan perwakilan kami saja. Kami menolak. Kami minta Bupati langsung turun ke sini dan menemui seluruh pedagang. Tidak ada negosiasi lagi," tambah Ketua Paguyuban PKL Pasar Kliwon Temanggung, Reddy S.
Setelah melalui negosiasi, akhirnya Asisten II Setda Temanggung, Harno Susanto didampingi Asisten I, Suyono menemui para pedagang di halaman Setda.
Di hadapan ratusan PKL, dia menyampaikan, Pemkab tetap akan melakukan upaya penertiban sesuai dengan rekomendasi DPRD dan Tim Adipura serta perintah Bupati Temanggung untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.
"Silakan, kalau mau menolak itu hak anda. Kami tetap akan melakukan penertiban," kata Harno.
Keputusan Pemkab Temanggung yang tetap akan melakukan penertiban terhadap para PKL, disambut dengan penolakan dari PKL. Keputusan Bupati Temanggung tentang penertiban tersebut dinilai tidak mengindahkan kepentingan PKL.
Aksi blokade yang dilakukan para PKL dengan membentangkan spanduk di lapak-lapak yang akan ditertibkan cukup membuat petugas kesulitan melakukan proses penertiban. Petugas yang beberapa kali mencoba berkomunikasi dengan massa tidak menemukan kesepakatan.
Bahkan, massa sempat mengamuk dan mengeroyok salah seorang pedagang sayur keliling yang diduga memprovokasi kegiatan tersebut. Pria yang diketahui bernama Sri Kabul Wahyudono (43), ini kemudian diamankan oleh petugas Polres Temanggung.
Menurut penuturan Sri Kabul Wahyudono, kebrutalan massa bermula dari kesalahpahaman setelah dia melontarkan pertanyaan perihal penertiban.
"Saya itu hanya mau bertanya, kalau PKL ditertibkan, apakah saya masih bisa berdagang atau tidak. Hanya itu saja," kata warga Dusun Sragan, Desa Menggoro, Kecamatan Tembarak ini, Senin (8/10/2012).
Usai menghajar Sri Kabul, situasi di lokasi penertiban semakin memanas. Ratusan PKL masih tetap memblokade penertiban. Bahkan nyaris terjadi baku hantam antara Satpol PP dengan para PKL akibat blokade tersebut.
"Sampai kapanpun, dengan upaya apapun, kami akan menolak penertiban tersebut," tegas Ja'far Shodiq salah seorang PKL.
Mereka menilai, penertiban yang dilakukan oleh Pemkab Temanggung melalui Satpol PP tidak berdasarkan pada hasil kesepakatan dengan DPRD Temanggung yang menurut pedagang telah memberikan rekomendasi untuk dapat berdagang hingga 15 Oktober 2012 mendatang.
"Pada demo kami di DPRD, Ketua DPRD telah membolehkan kami berdagang di sini. Jadi ini tidak sah," terangnya.
Ketegangan yang terus terjadi membuat lalu lintas di sepanjang Jalan S. Parman macet hingga dua kilometer.
Untuk meredam emosi, petugas Satpol PP akhirnya mengarahkan para pedagang ke Setda Temanggung guna melakukan audiensi. Ratusan massa PKL pun kemudian beralih ke Jalan ke Jalan Ahmad Yani untuk menghadap Bupati Temanggung dengan membentangkan spanduk dan membawa poster penolakan.
"Sampai di sini (Setda) ternyata Bupati hanya mau bertemu dengan perwakilan kami saja. Kami menolak. Kami minta Bupati langsung turun ke sini dan menemui seluruh pedagang. Tidak ada negosiasi lagi," tambah Ketua Paguyuban PKL Pasar Kliwon Temanggung, Reddy S.
Setelah melalui negosiasi, akhirnya Asisten II Setda Temanggung, Harno Susanto didampingi Asisten I, Suyono menemui para pedagang di halaman Setda.
Di hadapan ratusan PKL, dia menyampaikan, Pemkab tetap akan melakukan upaya penertiban sesuai dengan rekomendasi DPRD dan Tim Adipura serta perintah Bupati Temanggung untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.
"Silakan, kalau mau menolak itu hak anda. Kami tetap akan melakukan penertiban," kata Harno.
Keputusan Pemkab Temanggung yang tetap akan melakukan penertiban terhadap para PKL, disambut dengan penolakan dari PKL. Keputusan Bupati Temanggung tentang penertiban tersebut dinilai tidak mengindahkan kepentingan PKL.
(mhd)
