Administrasi aset amburadul, BPKP minta ditertibkan
Jum'at, 14 September 2012 - 00:29 WIB
Administrasi aset amburadul, BPKP minta ditertibkan
A
A
A
Sindonews.com – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel meminta agar sistem administrasi aset diperketat di tingkat daerah. Buruknya sistem yang digunakan membuat sejumlah aset banyak yang tidak tercatat.
Kondisi ini membuat sejumlah daerah di Sulsel kesulitan mendapat predikat wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itu perlu pembenahan dan perbaikan sistem agar tiap tahun aset daerah bisa terkontrol baik.
Menurut Kepala Perwakilan BPKP Sulsel Hamonangan Simarmat, saat berkunjung ke Bantaeng baru-baru ini menilai, banyak daerah yang gagal meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena persoalan administrasi aset.
Menurut dia, pencatatan masalah aset terkadang disepelekan. Misalnya saja ketika Pemkab memberi bantuan, kadang dicatat tapi ketika diperlukan, arsipnya sudah tidak ada.
Dia mengatakan, secara struktur, biasanya sistem administrasi aset sudah ada pada setiap instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Karena itu, SKPD harus memiliki kepedulian agar saat terjadi mutasi, catatan tentang aset tersebut tetap ada.
Dia menambahkan, di Kabupaten Bantaeng sendiri predikat WTP belum pernah didapatkan sejak 2009 lalu. Sejauh ini, predikat keuangan yang berhasil diraih Pemkab Bantaeng hanya mampu mencapai predikat Wajar dengan Pengecualian (WDP).
Dia mengatakan, arah menuju WTP tersebut tidaklah begitu sulit. BPKP sekarang, kata dia, bukan hanya bertugas sebagai pemeriksa. Saat ini, BPKP juga memiliki tugas sebagai konsultan atau pendamping. Meskipun predikat WTP atas laporan keuangan bukan tujuan akhir, lanjutnya, namun predikat ini merupakan bagian untuk menuju pelaksanaan pemerintahan yang bersih.
“Agar predikat tersebut meningkat menjadi WTP diperlukan komitmen semua pihak, terutama para pimpinan SKPD,” jelasnya, Kamis (13/9/2012).
Bupati Bantaeng, HM Nurdin Abdullah berharap kepada seluruh jajarannya untuk memegang teguh amanah yang diberikan agar tata kelola keuangan dan aset berjalan baik.
Dia mengakui, tidak mudah memegang amanah tersebut. Namun, dengan integritas yang baik, aparat di daerah ini dapat menjalankan amanah tersebut.
WTP, kata Burdin, bukan tujuan utamanya. Namun, pihaknya ingin tata kelola keuangan dilakukan dengan baik agar kita dapat menegakkan kewibawaan pemerintah.
“Kami berharap BPKP dapat memberi bimbingan dan segera melakukan teguran bila ada gejala penyimpangan,” tandas orang nomor satu di kabupaten berjuluk Butta Toa itu.
Kondisi ini membuat sejumlah daerah di Sulsel kesulitan mendapat predikat wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itu perlu pembenahan dan perbaikan sistem agar tiap tahun aset daerah bisa terkontrol baik.
Menurut Kepala Perwakilan BPKP Sulsel Hamonangan Simarmat, saat berkunjung ke Bantaeng baru-baru ini menilai, banyak daerah yang gagal meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena persoalan administrasi aset.
Menurut dia, pencatatan masalah aset terkadang disepelekan. Misalnya saja ketika Pemkab memberi bantuan, kadang dicatat tapi ketika diperlukan, arsipnya sudah tidak ada.
Dia mengatakan, secara struktur, biasanya sistem administrasi aset sudah ada pada setiap instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Karena itu, SKPD harus memiliki kepedulian agar saat terjadi mutasi, catatan tentang aset tersebut tetap ada.
Dia menambahkan, di Kabupaten Bantaeng sendiri predikat WTP belum pernah didapatkan sejak 2009 lalu. Sejauh ini, predikat keuangan yang berhasil diraih Pemkab Bantaeng hanya mampu mencapai predikat Wajar dengan Pengecualian (WDP).
Dia mengatakan, arah menuju WTP tersebut tidaklah begitu sulit. BPKP sekarang, kata dia, bukan hanya bertugas sebagai pemeriksa. Saat ini, BPKP juga memiliki tugas sebagai konsultan atau pendamping. Meskipun predikat WTP atas laporan keuangan bukan tujuan akhir, lanjutnya, namun predikat ini merupakan bagian untuk menuju pelaksanaan pemerintahan yang bersih.
“Agar predikat tersebut meningkat menjadi WTP diperlukan komitmen semua pihak, terutama para pimpinan SKPD,” jelasnya, Kamis (13/9/2012).
Bupati Bantaeng, HM Nurdin Abdullah berharap kepada seluruh jajarannya untuk memegang teguh amanah yang diberikan agar tata kelola keuangan dan aset berjalan baik.
Dia mengakui, tidak mudah memegang amanah tersebut. Namun, dengan integritas yang baik, aparat di daerah ini dapat menjalankan amanah tersebut.
WTP, kata Burdin, bukan tujuan utamanya. Namun, pihaknya ingin tata kelola keuangan dilakukan dengan baik agar kita dapat menegakkan kewibawaan pemerintah.
“Kami berharap BPKP dapat memberi bimbingan dan segera melakukan teguran bila ada gejala penyimpangan,” tandas orang nomor satu di kabupaten berjuluk Butta Toa itu.
(ysw)
