Jangan gunakan agama untuk kepentingan pribadi
Jum'at, 31 Agustus 2012 - 04:02 WIB
Jangan gunakan agama untuk kepentingan pribadi
A
A
A
Sindonews.com - Masyarakat diminta untuk tidak menggunakan agama untuk kepentingan pribadi, dan memanfaatkannya sebagai tameng pembenaran terhadap sejumlah aksi perusakan dan kekerasan.
Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surabaya Abdullah A'la mengatakan, selama ini agama kerap kali dijadikan sebagai tameng untuk melakukan kekerasan. Padahal, agama secara jelas mengajarkan pengikutnya untuk bersikap lebih bijak.
"Untuk mencegah terulangnya insiden kekerasan di Sampang, agama jangan lagi digunakan untuk kepentingan pribadi, jangan lagi digunakan untuk kepentingan politik praktis," katanya di Surabaya, Jawa Timur, Kamis 30 Agustus 2012.
Dia mengungkapkan, pemerintah juga seharusnya bisa bertindak tegas dalam menangani aksi kekerasan, selain itu pemerintah juga harus mulai memikirkan solusi jangka panjang untuk menangani persoalan di Sampang.
"Solusi untuk kasus kekerasan di Sampang harus sistematis, dan utuh. Solusi itu juga harus berperspektif kemanusiaan, dan kebangsaan. Artinya, semua orang diakui sebagai warga negara, dan harus mendapatkan hak yang sama," ujarnya.
Menurutnya, kekerasan yang terjadi di Sampang menunjukkan kegagalan pemerintah dalam memberikan dan menjamin rasa aman bagi seluruh warga negaranya.
Selain itu, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur yang menyebut Syiah sesat, justru semakin memperburuk keadaan dan memojokkan pengikut Syiah. "Fatwa itu jelas semakin memicu konflik, karena umat lain jadi merasa berhak menekan warga Syiah," tandasnya.
Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surabaya Abdullah A'la mengatakan, selama ini agama kerap kali dijadikan sebagai tameng untuk melakukan kekerasan. Padahal, agama secara jelas mengajarkan pengikutnya untuk bersikap lebih bijak.
"Untuk mencegah terulangnya insiden kekerasan di Sampang, agama jangan lagi digunakan untuk kepentingan pribadi, jangan lagi digunakan untuk kepentingan politik praktis," katanya di Surabaya, Jawa Timur, Kamis 30 Agustus 2012.
Dia mengungkapkan, pemerintah juga seharusnya bisa bertindak tegas dalam menangani aksi kekerasan, selain itu pemerintah juga harus mulai memikirkan solusi jangka panjang untuk menangani persoalan di Sampang.
"Solusi untuk kasus kekerasan di Sampang harus sistematis, dan utuh. Solusi itu juga harus berperspektif kemanusiaan, dan kebangsaan. Artinya, semua orang diakui sebagai warga negara, dan harus mendapatkan hak yang sama," ujarnya.
Menurutnya, kekerasan yang terjadi di Sampang menunjukkan kegagalan pemerintah dalam memberikan dan menjamin rasa aman bagi seluruh warga negaranya.
Selain itu, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur yang menyebut Syiah sesat, justru semakin memperburuk keadaan dan memojokkan pengikut Syiah. "Fatwa itu jelas semakin memicu konflik, karena umat lain jadi merasa berhak menekan warga Syiah," tandasnya.
(lil)
