Timor Leste tak bisa tunjukkan izin Kemlu
Senin, 30 Juli 2012 - 14:02 WIB
Timor Leste tak bisa tunjukkan izin Kemlu
A
A
A
Sindonews.com - Memanasnya hubungan warga dua negara soal pembangunan kantor Bea Cukai dan Imigrasi Timor Leste pada Zona Netral di Desa Haumeni-ana Timor Tengah Utara dipicu kurang komunikasi antar warga dari dua Negara.
Menurut Ludo Lake, Camat Bikomi Nilulat, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), informasi yang ia peroleh dari warganya menyebutkan rencana pembangunan fasilitas pemerintah Timor Leste sudah mendapat restu dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia.
“Kami sesalkan pernyataan dari dalam (Timor Leste-red) yang bilang mereka sudah lakukan koordinasi dengan Kemlu Indonesia. Ketika kami minta bukti otentik berupa hasil koordinasi, tapi mereka tidak punya, maka itu warga mulai marah saat itu,” ujar Ludo lake kepada wartawan menjelaskan di Kefamenanu, Senin (30/07/2012).
Sementara itu, Direktur Lembaga Advokasi Anti kekerasan Masyarakat Sipil (Lakmas) Cendana Wangi, Nusa Tenggara Timur, Viktor Manbait, malah menuding Pemerintah Indonesia dianggap lemah dalam melakukan diplomasi terkait pembangunan kantor Bea dan Cukai milik Pemerintah Timor Leste di Zona Netral.
"Pemerintah Indonesia lemah dalam menyelesaikan persoalan titik batas antara Indonesia-Timor Leste. Pemerintah tidak lakukan sosialisasi hingga akar rumput, akibatnya warga dua Negara terus bertikai hampir setiap tahun. Jangan heran kalau masalah Sipadan dan Ligitan bisa terulang lagi di sini," Jelas Viktor.
Ia menilai, Pemerintah Indonesia lebih mengutamakan pendekatan keamanan daripada pendekatan humanistis dan diplomatis, menurutnya, langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah perbatasan yakni menggunakan cara-cara lokal.
Cara itu pernah dilakukan pada tahun 2003 lalu dalam dialog batas yang mempertemukan masyarakat sepanjang perbatasan, baik dari Distrik Oekusi Timor Leste maupun dari Kabupaten Timor Tengah Utara, Indonesia.
Sebelumnya, rencana pembangunan Kantor Bea cukai Timor Leste di Zona Netral sekitar Pos Polisi Timor Leste dan Pos TNI di Desa Haumeni-ana, Timor Tengah Utara, NTT, terus mendapat protes dari warga. Aktivitas penggusuran tanah itu terhenti setelah warga bersama TNI Pos Haumeni-ana menghentikan kegiatan tersebut.
Menurut Ludo Lake, Camat Bikomi Nilulat, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), informasi yang ia peroleh dari warganya menyebutkan rencana pembangunan fasilitas pemerintah Timor Leste sudah mendapat restu dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia.
“Kami sesalkan pernyataan dari dalam (Timor Leste-red) yang bilang mereka sudah lakukan koordinasi dengan Kemlu Indonesia. Ketika kami minta bukti otentik berupa hasil koordinasi, tapi mereka tidak punya, maka itu warga mulai marah saat itu,” ujar Ludo lake kepada wartawan menjelaskan di Kefamenanu, Senin (30/07/2012).
Sementara itu, Direktur Lembaga Advokasi Anti kekerasan Masyarakat Sipil (Lakmas) Cendana Wangi, Nusa Tenggara Timur, Viktor Manbait, malah menuding Pemerintah Indonesia dianggap lemah dalam melakukan diplomasi terkait pembangunan kantor Bea dan Cukai milik Pemerintah Timor Leste di Zona Netral.
"Pemerintah Indonesia lemah dalam menyelesaikan persoalan titik batas antara Indonesia-Timor Leste. Pemerintah tidak lakukan sosialisasi hingga akar rumput, akibatnya warga dua Negara terus bertikai hampir setiap tahun. Jangan heran kalau masalah Sipadan dan Ligitan bisa terulang lagi di sini," Jelas Viktor.
Ia menilai, Pemerintah Indonesia lebih mengutamakan pendekatan keamanan daripada pendekatan humanistis dan diplomatis, menurutnya, langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah perbatasan yakni menggunakan cara-cara lokal.
Cara itu pernah dilakukan pada tahun 2003 lalu dalam dialog batas yang mempertemukan masyarakat sepanjang perbatasan, baik dari Distrik Oekusi Timor Leste maupun dari Kabupaten Timor Tengah Utara, Indonesia.
Sebelumnya, rencana pembangunan Kantor Bea cukai Timor Leste di Zona Netral sekitar Pos Polisi Timor Leste dan Pos TNI di Desa Haumeni-ana, Timor Tengah Utara, NTT, terus mendapat protes dari warga. Aktivitas penggusuran tanah itu terhenti setelah warga bersama TNI Pos Haumeni-ana menghentikan kegiatan tersebut.
(azh)
