Kasus Ijazah palsu akan dilaporkan ke polisi
Rabu, 25 Juli 2012 - 10:20 WIB
Kasus Ijazah palsu akan dilaporkan ke polisi
A
A
A
Sindonews.com - Kasus penggunaan Ijazah Palsu yang dilakukan oleh sejumlah oknum Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam mengikuti penerimaan dan tes tahun 2010 lalu kini mulai menggelinding panas di Kabupaten Sumba Timur, NTT.
Tak hanya memantik perhatian dan gunjingan publik, kasus ini juga menjadi bahasan menarik para wakil rakyat di gedung DPRD setempat. Kasus ini bahkan membuat suasana rapat gabungan komisi berlangsung gaduh layaknya pasar dan taman kanak-kanak.
“Kami forum yang diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berbicara jadi kami dihadirkan kesini. Tapi justru di sini kami harus menyaksikan suasana yang gaduh dan hanya jadi pendengar ocehan para anggota dewan di lembaga yang terhormat ini yang layaknya suasana di pasar,” ungkap kesal Andreas Ninggeding, sekretaris Forum Peduli Masyarakat Sumba Timur (Forpemas) dalam rapat gabungan komisi A dan C yang digelar Selasa 24 Juli di salah satu ruang rapat komisi gedung DPRD setempat.
Meski berlangsung panas dan cenderung gaduh, namun rapat pembahasan ini akhirnya berhasil membuat kesimpulan terkait langkah lanjutan yang akan diambil oleh para wakil rakyat Sumba Timur itu.
Disepakati kasus ini akan dilaporkan secara kelembagaan ke Polres setempat untuk diproses hukum lebih lanjut juga akan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri dan mengungkapkan lebih dalam kasus dan indikasi adanya sindikat dan skenario besar di balik kasus ini.
“Jika merujuk pada bukti-bukti dan klarifikasi yang di bawa oleh Forpemas maka sangat dimungkinkan tidak hanya dua orang oknum yang menggunakan ijazah palsu namun boleh jadi ada belasan bahkan puluhan orang yang menggunakan modus yang sama dan melibatkan banyak aktor di baliknya. Jadi perlu segera dibentuk pansus,” tandas Josua K. Maudjawa, Ketua fraksi Partai Demokrat, senada dengan ketua fraksi lainnya.
Adapun kasus dugaan penggunaan ijazah palsu oleh sejumlah oknum CPNS ini telah menjadi sorotan setelah ijazah yang digunakan oleh dua oknum atas nama Supriadin dan Nurlela terbukti palsu. Keduanya telah dinyatakan lulus test CPNS bahkan telah ditempatkan sebagai guru di dua SMP yang berbeda.
“Sayangnya hingga kini Supriadin masih mengikuti prajabatan di Kupang dan Nurlela telah kabur, diduga pulang ke daerahnya. Ini tentu tak akan terjadi jika BKD tidak lamban menyikapi aspirasi dan pengaduan yang kami sampaikan sebelumnya,” tandas Andreas Ninggeding kepada para wartawan usai sesaat sebelum dimulainya rapat di DPRD setempat.
Tak hanya memantik perhatian dan gunjingan publik, kasus ini juga menjadi bahasan menarik para wakil rakyat di gedung DPRD setempat. Kasus ini bahkan membuat suasana rapat gabungan komisi berlangsung gaduh layaknya pasar dan taman kanak-kanak.
“Kami forum yang diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berbicara jadi kami dihadirkan kesini. Tapi justru di sini kami harus menyaksikan suasana yang gaduh dan hanya jadi pendengar ocehan para anggota dewan di lembaga yang terhormat ini yang layaknya suasana di pasar,” ungkap kesal Andreas Ninggeding, sekretaris Forum Peduli Masyarakat Sumba Timur (Forpemas) dalam rapat gabungan komisi A dan C yang digelar Selasa 24 Juli di salah satu ruang rapat komisi gedung DPRD setempat.
Meski berlangsung panas dan cenderung gaduh, namun rapat pembahasan ini akhirnya berhasil membuat kesimpulan terkait langkah lanjutan yang akan diambil oleh para wakil rakyat Sumba Timur itu.
Disepakati kasus ini akan dilaporkan secara kelembagaan ke Polres setempat untuk diproses hukum lebih lanjut juga akan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri dan mengungkapkan lebih dalam kasus dan indikasi adanya sindikat dan skenario besar di balik kasus ini.
“Jika merujuk pada bukti-bukti dan klarifikasi yang di bawa oleh Forpemas maka sangat dimungkinkan tidak hanya dua orang oknum yang menggunakan ijazah palsu namun boleh jadi ada belasan bahkan puluhan orang yang menggunakan modus yang sama dan melibatkan banyak aktor di baliknya. Jadi perlu segera dibentuk pansus,” tandas Josua K. Maudjawa, Ketua fraksi Partai Demokrat, senada dengan ketua fraksi lainnya.
Adapun kasus dugaan penggunaan ijazah palsu oleh sejumlah oknum CPNS ini telah menjadi sorotan setelah ijazah yang digunakan oleh dua oknum atas nama Supriadin dan Nurlela terbukti palsu. Keduanya telah dinyatakan lulus test CPNS bahkan telah ditempatkan sebagai guru di dua SMP yang berbeda.
“Sayangnya hingga kini Supriadin masih mengikuti prajabatan di Kupang dan Nurlela telah kabur, diduga pulang ke daerahnya. Ini tentu tak akan terjadi jika BKD tidak lamban menyikapi aspirasi dan pengaduan yang kami sampaikan sebelumnya,” tandas Andreas Ninggeding kepada para wartawan usai sesaat sebelum dimulainya rapat di DPRD setempat.
(azh)
