Timses harus optimalkan pengawasan di TPS
Senin, 09 Juli 2012 - 13:41 WIB
Timses harus optimalkan pengawasan di TPS
A
A
A
Sindonews.com - Seluruh calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta harus mengoptimalkan pengawasan yang dilakukan oleh tim suksesnya, untuk memastikan Pilgub berjalan dengan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil).
Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni mengatakan, ada empat solusi alternatif untuk memastikan penyelenggaraan Pilgub Luber Jurdil. Pertama, masing-masing pasangan calon harus mengoptimalkan saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Kedua, seluruh pasangan calon saling mengawasi anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) dengan menjaga integritas mereka dengan mengikuti peraturan yang ada," katanya dalam Diskusi Forum Wartawan Pemilu di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (9/7/2012).
Dia melanjutkan, solusi ketiga adalah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta harus merangkul seluruh pemantau pemilu. "Pemantau harus disertakan oleh panwaslu untuk mengikuti proses di TPS," ujarnya.
Sementara solusi keempat adalah, seluruh anggota masyarakat harus melibatkan diri secara aktif dalam pemilu. Pasalnya, persoalan DPT dalam Pilgub DKI sebenarnya adalah persoalan yang selalu terjadi dalam setiap penyelenggaraan pemilu.
"Jangan mengulangi lagi persoalan-persoalan klasik yang sudah pernah terjadi," tukasnya.
Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni mengatakan, ada empat solusi alternatif untuk memastikan penyelenggaraan Pilgub Luber Jurdil. Pertama, masing-masing pasangan calon harus mengoptimalkan saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Kedua, seluruh pasangan calon saling mengawasi anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) dengan menjaga integritas mereka dengan mengikuti peraturan yang ada," katanya dalam Diskusi Forum Wartawan Pemilu di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (9/7/2012).
Dia melanjutkan, solusi ketiga adalah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta harus merangkul seluruh pemantau pemilu. "Pemantau harus disertakan oleh panwaslu untuk mengikuti proses di TPS," ujarnya.
Sementara solusi keempat adalah, seluruh anggota masyarakat harus melibatkan diri secara aktif dalam pemilu. Pasalnya, persoalan DPT dalam Pilgub DKI sebenarnya adalah persoalan yang selalu terjadi dalam setiap penyelenggaraan pemilu.
"Jangan mengulangi lagi persoalan-persoalan klasik yang sudah pernah terjadi," tukasnya.
(lil)
