Tanggul lumpur Lapindo bocor
Tanggul lumpur Lapindo bocor
A
A
A
Sindonews.com - Kondisi tanggul penahan lumpur semakin memprihatinkan. Lumpur di kolam penampungan titik 70 dan 71 Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin merembes melalui sela-sela tanggul.
Sejauh ini Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) belum bisa memperbaiki tanggul yang merembes tersebut karena dilarang oleh korban lumpur yang sejak tiga pekan terakhir menduduki tanggul lumpur titik 25, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Porong.
"Kita belum bisa memperbaiki tanggul yang terdapat rembesan lumpur. Lokasi tanggul diduduki warga," ujar Humas BPLS Akhmad Kusairi menjelaskan, Kamis (10/5/2012).
Kusairi menambahkan, pihaknya sudah berupaya untuk memberi pemahaman kepada warga agar bisa memperkuat tanggul. Namun, warga menolak segala penguatan tanggul yang dilakukan oleh BPLS. Sehingga, dalam tiga pekan terakhir material lumpur yang keluar dari pusat semburan hanya bisa ditampung di kolam lumpur.
Akhmad menjelaskan, rembesan lumpur di bawah tanggul titik 70 dan 71 masih kecil, karena hanya mengeluarkan air bening karena di dalam tanggul dipenuhi air lumpur. Namun, jika kondisi seperti ini dibiarkan dikhawatirkan tanggul akan jebol.
"Apalagi rembesan itu muncul di tanggul sebelah utara yang berbatasan langsung dengan Jalan Raya Tanggulangin-Porong," paparnya.
Salah seorang warga sekitar, Anshori mengatakan, tinggi tanggul penahan lumpur dari jalan raya sekitar 11 meter. Sedangkan rembesan terjadi di kedalaman sekitar empat meter dari atas tanggul.
"Mulai kemarin sudah ada rembesan air lumpur, tapi belum besar," ujar Anshori.
Sedangkan kondisi lumpur di dalam kolam penampungan (pond) terlihat terus meninggi. Di beberapa titik seperti pond kawasan Kedungbendo dan Ketapang, air lumpur hanya berjarak beberapa sentimeter dari permukaan tanggul. Hal ini disebabkan karena selama lebih dari tiga pekan tidak ada aktivitas penanganan tanggul. Bahkan, pembuangan lumpur ke Sungai Porong juga terhenti.
Deputy Operasional BPLS Sufyan Hadi mengatakan, pembuangan lumpur ke Sungai Porong dilakukan untuk mengurangi tumpukan lumpur di kolam penampungan yang luasnya sekitar 400 hektare. Selama ini BPLS menyedot lumpur ke Sungai Porong yang dilakukan setiap hari.
"Saat ini lumpur yang keluar dari pusat semburan memang mengecil, namun masih di atas 10 ribu meter kubik per hari. Jika tidak dilakukan pembuangam ke Sungai Porong dan penguatan tanggul dikhawatirkan akan jebol," ujarnya.
Sunarto, salah satu perwakilan korban lumpur mengatakan aksi yang dilakukan warga dengan menduduki tanggul lumpur titik 25 tersebut karena sejauh ini belum asa kejelasan pelunasan jual beli aset mereka.
"Kalau sudah ada kejelasan pelunasan pembayaran, kami akan meninggalkan tanggul," tandasnya.
Sementara itu, Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Emir Firdaus mengatakan pihaknya sudah memfasilitasi pertemuan perwakilan warga dan BPLS. Namun, dalam pertemuan tersebut korban lumpur tidak mau meninggalkan tanggul titik 25 sebelum ada kejelasan pelunasan pembayaran aset mereka.
Emir menambahkan, pihaknya berharap agar Gubernur Jatim Soekarwo bisa memfasilitasi dengan bertemu Menteri PU terkait kondisi korban lumpur. Sehingga, ada solusi terkait pelunasan ganti rugi, sebab sejauh ini PT Minarak Lapindo Jaya masih menyediakan dana Rp 400 miliar.
"Kekurangannya sekitar Rp500 miliar belum jelas kapan akan dibayar, sehingga kita berharap agar ada solusi dari pemerintah agar permasalahan lumpur cepat selesai," tandas politikus asal PAN tersebut.(azh)
Sejauh ini Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) belum bisa memperbaiki tanggul yang merembes tersebut karena dilarang oleh korban lumpur yang sejak tiga pekan terakhir menduduki tanggul lumpur titik 25, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Porong.
"Kita belum bisa memperbaiki tanggul yang terdapat rembesan lumpur. Lokasi tanggul diduduki warga," ujar Humas BPLS Akhmad Kusairi menjelaskan, Kamis (10/5/2012).
Kusairi menambahkan, pihaknya sudah berupaya untuk memberi pemahaman kepada warga agar bisa memperkuat tanggul. Namun, warga menolak segala penguatan tanggul yang dilakukan oleh BPLS. Sehingga, dalam tiga pekan terakhir material lumpur yang keluar dari pusat semburan hanya bisa ditampung di kolam lumpur.
Akhmad menjelaskan, rembesan lumpur di bawah tanggul titik 70 dan 71 masih kecil, karena hanya mengeluarkan air bening karena di dalam tanggul dipenuhi air lumpur. Namun, jika kondisi seperti ini dibiarkan dikhawatirkan tanggul akan jebol.
"Apalagi rembesan itu muncul di tanggul sebelah utara yang berbatasan langsung dengan Jalan Raya Tanggulangin-Porong," paparnya.
Salah seorang warga sekitar, Anshori mengatakan, tinggi tanggul penahan lumpur dari jalan raya sekitar 11 meter. Sedangkan rembesan terjadi di kedalaman sekitar empat meter dari atas tanggul.
"Mulai kemarin sudah ada rembesan air lumpur, tapi belum besar," ujar Anshori.
Sedangkan kondisi lumpur di dalam kolam penampungan (pond) terlihat terus meninggi. Di beberapa titik seperti pond kawasan Kedungbendo dan Ketapang, air lumpur hanya berjarak beberapa sentimeter dari permukaan tanggul. Hal ini disebabkan karena selama lebih dari tiga pekan tidak ada aktivitas penanganan tanggul. Bahkan, pembuangan lumpur ke Sungai Porong juga terhenti.
Deputy Operasional BPLS Sufyan Hadi mengatakan, pembuangan lumpur ke Sungai Porong dilakukan untuk mengurangi tumpukan lumpur di kolam penampungan yang luasnya sekitar 400 hektare. Selama ini BPLS menyedot lumpur ke Sungai Porong yang dilakukan setiap hari.
"Saat ini lumpur yang keluar dari pusat semburan memang mengecil, namun masih di atas 10 ribu meter kubik per hari. Jika tidak dilakukan pembuangam ke Sungai Porong dan penguatan tanggul dikhawatirkan akan jebol," ujarnya.
Sunarto, salah satu perwakilan korban lumpur mengatakan aksi yang dilakukan warga dengan menduduki tanggul lumpur titik 25 tersebut karena sejauh ini belum asa kejelasan pelunasan jual beli aset mereka.
"Kalau sudah ada kejelasan pelunasan pembayaran, kami akan meninggalkan tanggul," tandasnya.
Sementara itu, Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Emir Firdaus mengatakan pihaknya sudah memfasilitasi pertemuan perwakilan warga dan BPLS. Namun, dalam pertemuan tersebut korban lumpur tidak mau meninggalkan tanggul titik 25 sebelum ada kejelasan pelunasan pembayaran aset mereka.
Emir menambahkan, pihaknya berharap agar Gubernur Jatim Soekarwo bisa memfasilitasi dengan bertemu Menteri PU terkait kondisi korban lumpur. Sehingga, ada solusi terkait pelunasan ganti rugi, sebab sejauh ini PT Minarak Lapindo Jaya masih menyediakan dana Rp 400 miliar.
"Kekurangannya sekitar Rp500 miliar belum jelas kapan akan dibayar, sehingga kita berharap agar ada solusi dari pemerintah agar permasalahan lumpur cepat selesai," tandas politikus asal PAN tersebut.(azh)
()
Explore More