E-KTP ditargetkan tembus 90 persen
Kamis, 05 April 2012 - 08:52 WIB
E-KTP ditargetkan tembus 90 persen
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Kabupatem (Pemkab) Boyolali menargetkan program kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di wilayahnya mencapai 90 persen. Target tidak mencapai 100 persen mengingat sebagian kecil wajib e-KTP di kota susu berstatus sebagai perantauan atau kaum boro.
Bupati Boyolali Seno Samodro mengatakan target 90% dinilai realistis dari total wajib KTP sebanyak 962.137 orang. Sebab, kaum boro yang bekerja di luar daerah tidak gampang meminta izin pulang kampung. Jika tidak dapat mengikuti program e-KTP gratis yang berlangsung sampai Oktober,mereka dapat mendaftarkan secara individu.
“Namun, e-KTP di luar program akan membayar sendiri,” kata Seno Samodro seusai mendaftarkan identitas e- KTP di Kecamatan Ngemplak, Rabu 4 April 2012.
Dengan dukungan alat-alat yang canggih,pendataan e-KTP gratis sebanyak 922.317 orang diharapkan dapat dirampungkan. Dari perjalanan program e-KTP yang telah berlangsung dua hari, secara umum sudah berjalan lancar. Namun, sejumlah kendala diakui muncul, seperti ketersediaan biaya lembur bagi para petugas. Ketua DPRD Boyolali S Paryanto mengatakan tingkat partisipasi masyarakat harus terus dipantau.
“Saya berharap target yang telah dipatok Pemkab benar-benar terealisasi,” ujarnya.(azh)
Bupati Boyolali Seno Samodro mengatakan target 90% dinilai realistis dari total wajib KTP sebanyak 962.137 orang. Sebab, kaum boro yang bekerja di luar daerah tidak gampang meminta izin pulang kampung. Jika tidak dapat mengikuti program e-KTP gratis yang berlangsung sampai Oktober,mereka dapat mendaftarkan secara individu.
“Namun, e-KTP di luar program akan membayar sendiri,” kata Seno Samodro seusai mendaftarkan identitas e- KTP di Kecamatan Ngemplak, Rabu 4 April 2012.
Dengan dukungan alat-alat yang canggih,pendataan e-KTP gratis sebanyak 922.317 orang diharapkan dapat dirampungkan. Dari perjalanan program e-KTP yang telah berlangsung dua hari, secara umum sudah berjalan lancar. Namun, sejumlah kendala diakui muncul, seperti ketersediaan biaya lembur bagi para petugas. Ketua DPRD Boyolali S Paryanto mengatakan tingkat partisipasi masyarakat harus terus dipantau.
“Saya berharap target yang telah dipatok Pemkab benar-benar terealisasi,” ujarnya.(azh)
()
